Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Adalah Mandat Reformasi

Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Adalah Mandat Reformasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
  • visibility 339
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap institusinya terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (25/1), Kapolri secara terbuka menyatakan penolakan dan menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI.

Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang 2025 yang mencapai 91,54 persen. Ia juga menjelaskan arah kebijakan serta target institusi untuk tahun 2026 yang dirancang melalui enam sasaran strategis dan 17 indikator kinerja.

“Kemudian terkait evaluasi capaian kinerja tahun 2025 indikator keberhasilan, rencana kerja dan target-target capaian 2026 kami tuangkan sebagai berikut capaian kinerja Polri 2026 terbagi dalam 6 strategis dan 17 indikator kinerja,” kata Jenderal Sigit.

Kapolri kemudian mengulas perjalanan historis Polri sebelum dan sesudah reformasi. Ia menjelaskan bahwa reformasi 1998 menjadi titik balik yang menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang berada langsung di bawah Presiden, sesuai dengan TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000.

“Dan di situ diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Kemudian, tahun 1966 sampai 1998 Polri tergabung dengan ABRI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik,” ujarnya.

Menurut Kapolri, tantangan geografis Indonesia yang luas menuntut fleksibilitas tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengerahan kekuatan. Karena itu, posisi Polri di bawah Presiden dinilai paling ideal untuk memastikan kecepatan dan efektivitas tugas.

“Posisi Polri saat ini dihadapkan dengan luasan geografis, berbagai banyaknya jumlah masyarakat Indonesia kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan bapak Presiden luas kita setara London sampai Moskow. Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” ujarnya.

Kapolri juga secara tegas menolak gagasan pembentukan kementerian khusus yang menaungi Polri. Menurutnya, skema tersebut justru berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus mengurangi efektivitas kepemimpinan Presiden.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sigit.

Ia menilai keberadaan kementerian di atas Polri berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan atau fenomena ‘matahari kembar’ dalam struktur pemerintahan.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” kata Jenderal Sigit.

Kapolri juga mengungkap adanya tawaran agar dirinya menduduki jabatan menteri kepolisian. Tawaran itu secara tegas ia tolak.

“Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata Jenderal Sigit.

Bahkan, Kapolri menyatakan lebih memilih profesi lain dibanding harus melihat Polri dilemahkan secara struktural.

“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Kapolri.

“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” imbuh dia.

Di akhir rapat, Kapolri meminta dukungan seluruh jajaran dan anggota DPR agar posisi Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai amanat reformasi dan kepentingan negara.

“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Jenderal Sigit.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Gabungan Kodam II/Swj Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal Logging

    Tim Gabungan Kodam II/Swj Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal Logging

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    MSINES.COM (Jambi) – Tim Intel Gabungan Kodam II/Sriwijaya, terdiri dari Denintel Kodam II/Swj, Tim Intel Korem 042/Gapu, dan Satgas Bais TNI berhasil menggagalkan penyelundupan 500 meter kubik kayu yang diduga hasil lIegal logging, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan laporan dari masyarakat, sekitar pukul 16.30 tim bergerak melakukan operasi di Desa Medak, Kecamatan Bayung Lencir yang merupakan perbatasan […]

  • Babinsa Timika Bagikan Buku Tulis dan Berikan Motivasi ke Siswa SD

    Babinsa Timika Bagikan Buku Tulis dan Berikan Motivasi ke Siswa SD

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Timika, MSINews.com – Guna upaya mendukung proses kegiatan belajar mengajar, Babinsa Koramil 1710-02/Timika turut berperan aktif dengan membagikan buku tulis kepada siswa-siswi SD Teologi Kristen Kasih Karunia di Kampung Mawokau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika pada Rabu (17/1/2024). Sertu Alowsius Weyau, perwakilan Babinsa Koramil 02/Timika, menyatakan bahwa kegiatan pembagian buku ini adalah bentuk nyata dari […]

  • Senator GKR Hemas Pimpin Program Senator Pangan di NTT, Implementasi Nyata Asta Cita

    Senator GKR Hemas Pimpin Program Senator Pangan di NTT, Implementasi Nyata Asta Cita

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu, DPD RI menyiapkan program “Senator Peduli Ketahanan Pangan”  di antaranya menamam jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Inisiatif strategis ini juga akan dilakukan di Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua […]

  • Update! Perkembangan Situasi Penanganan Bencana di Tanah Air 6 Oktober Hari ini

    Update! Perkembangan Situasi Penanganan Bencana di Tanah Air 6 Oktober Hari ini

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 558
    • 0Komentar

      Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum perkembangan penanganan sejumlah kejadian bencana yang dilaporkan hingga Selasa 6 Oktober 2026. Sejumlah kejadian kebakaran lahan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di beberapa daerah. Di Sulawesi Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, pada Senin (5/10) sekitar pukul 10.52 […]

  • PBNU Tepis Cak Imin: Tidak Pernah ada Titipan Aspirasi Khusus ke PKB.

    PBNU Tepis Cak Imin: Tidak Pernah ada Titipan Aspirasi Khusus ke PKB.

    • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini dinakhodai oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pernyataan itu merespons klaim Cak Imin sebelumnya yang mengatakan PKB merupakan bagian dari PBNU dan akan memakai organisasi tersebut sebagai daya tarik […]

  • Kejagung

    Kejagung Sita Dua Mobil Mewah dari Kediaman Harvey Moeis, Buntut Korupsi IUP PT Timah Tbk

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan terhadap dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi, yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan (Dirdik) […]

expand_less