Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Dipecat dari PDIP, Bobby Nasution, Lari ke Golkar, Hadiri Arahan Airlangga Acara

Dipecat dari PDIP, Bobby Nasution, Lari ke Golkar, Hadiri Arahan Airlangga Acara

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
  • visibility 221
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengunjungi Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2024). Bobby Nasution tampak mengenakan kemeja batik berwarna kuning yang mencolok.

Kehadirannya tidak lain untuk menghadiri acara pengarahan yang diselenggarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait dengan calon kepala daerah dari Golkar untuk tahun 2024.

Baca juga: KPK Tegaskan Sikap Terkait Kasus Harun Masiku, Minta PDIP Laporkan Intimidasi

Acara tersebut juga dihadiri oleh istri dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratya, serta Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diani.

Hal ini menunjukkan dukungan dan kehadiran yang kuat dari berbagai tokoh politik terkemuka dalam acara tersebut.

Namun, kehadiran Bobby Nasution dalam acara tersebut tidak luput dari sorotan terkait dengan keputusan dari DPC PDIP Kota Medan.

Sebelumnya, DPC PDIP Kota Medan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Bobby Nasution tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena tidak patuh terhadap partai.

Surat keputusan tersebut, yang diterbitkan dengan nomor 217/IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023, menyebutkan bahwa Bobby Nasution tidak menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDIP Kota Medan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh DPP Partai.

DPC PDIP Kota Medan kemudian menyatakan bahwa Bobby Nasution telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai sehingga tidak memenuhi syarat menjadi anggota partai.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Bobby Nasution tidak mematuhi peraturan dan keputusan Partai dengan mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik lain.

BOleh karena itu, Bobby Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan.

Kehadiran Bobby Nasution dalam acara Golkar di Jakarta tentu menjadi sorotan publik mengingat dinamika politik yang terjadi di Kota Medan terkait dengan status keanggotaannya dalam PDIP.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika politik yang dapat berdampak pada kontestasi politik di tingkat lokal maupun nasional. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ICMI Siapkan Forum Diskusi Khusus, Tindak Lanjuti Proposal Kenegaraan DPD RI 

    ICMI Siapkan Forum Diskusi Khusus, Tindak Lanjuti Proposal Kenegaraan DPD RI 

    • calendar_month Sabtu, 14 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengapresiasi proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI.   Bahkan, ICMI berkomitmen membuat forum khusus untuk memperkuat proposal kenegaraan tersebut dalam rangka membahas konstruksi bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.   “Naskah akademik DPD RI akan kita bahas di forum yang lebih besar. Kita rancang betul semacam konvensi untuk […]

  • Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua MPR-RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid,M.A, sangat menyayangkan wacana yang disampaikan oleh Menko PMK, sekalipun sudah diklarifikasi, tetap saja itu terkesan berempati kepada judi on line yang bisa berdampak kepada hadirnya kemiskinan. Apalagi untuk program Bansos dari pemerintah itu ada kriterianya, dan tidak ada unsur korban judi online dalam kriteria penerima […]

  • Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Program Waste to Energy

    Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Program Waste to Energy

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong percepatan realisasi program Waste to Energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi di daerah. Hal ini ditegaskan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, pada Forum Diskusi Aktual bertema “Waste to Energy (Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif)” di Command Centre BSKDN, […]

  • WHO

    WHO: Wabah Kolera Terkait Erat dengan Perubahan Iklim dan Krisis Kemanusiaan

    • calendar_month Kamis, 21 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pada Selasa (19/3), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan dalam konferensi pers bahwa wabah kolera di seluruh dunia sangat terkait erat dengan perubahan iklim dan situasi krisis kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Imunisasi, Vaksin, dan Biologi WHO, Dr. Kate O’Brien, saat berbicara pada konferensi pers Kelompok Penasihat Strategis Pakar Imunisasi (SAGE). Dr. […]

  • DPR  Sentak Pengangkatan P3K Menjadi PNS dengan RUU ASN

    DPR Sentak Pengangkatan P3K Menjadi PNS dengan RUU ASN

    • calendar_month Rabu, 27 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), atau yang lebih dikenal sebagai tenaga honorer, terus mengupayakan pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, jumlah P3K mencapai 1,75 juta, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berjumlah 770 ribu, membentuk total 2,52 juta orang. Perjuangan P3K sempat terkendala oleh Undang Undang No. 5 tahun […]

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,43 Juta

    DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,43 Juta

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- DPR melalui Komisi VIII bersama Pemerintah yakni Kementerian Agama hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Adapun, kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta. Raker dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Sementara pihak […]

expand_less