Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » APBN 2026 Dukung Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

APBN 2026 Dukung Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
  • visibility 195
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, pemerintah Indonesia optimis menyusun arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung agenda pembangunan nasional .

Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/08) menyebut bahwa telah mengalokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun.

“Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” kata Presiden.

Dikatakan APBN 2026 dirancang tetap fleksibel agar mampu merespons dinamika dan potensi guncangan global. Dalam menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan.

Adapun, pendapatan negara akan terus dioptimalkan, terutama melalui sektor perpajakan. Pajak ditegaskan sebagai instrumen keadilan sosial, di mana yang mampu wajib berkontribusi, sementara masyarakat kurang mampu tetap mendapat bantuan.

Sedangkan, insentif fiskal tetap disediakan secara terukur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diperkuat agar dikelola secara produktif dan efisien demi menghasilkan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Namun di sisi lain, kualitas belanja negara terus ditingkatkan. Pemerintah mendorong efisiensi belanja dengan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbaiki layanan publik.

“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan, pembiayaan APBN harus dikelola secara hati-hati dan inovatif. Rasio utang dan defisit dijaga dalam batas aman.

Ia menjelaskan, bahwa, skema pembiayaan kreatif akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan peran Danantara serta keterlibatan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Maka,dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, Pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargertkan mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, dan nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per Dollar AS.

”Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan turun ke 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat,” jelas Presiden.//

Sumber ; Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang tahunan RAPBN 2026
Editor ; domi lewuk.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sri Mulyani Ungkap Strategi

    Sri Mulyani Ungkap Strategi Capai Visi Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Kamis, 2 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Balikpapan, MSINews.com  – Sri Mulyani ungkap strategi pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Ia menyampaikan pada acara Kompas100 CEO Forum yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (01/11/2023). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ungkap Strategi untuk menekankan pentingnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) sebagai ciri suatu negara berpendapatan tinggi (high-income […]

  • Disetujui Komisi VIII DPR, Anggaran Kemenag Naik Jadi Rp74 Triliun

    Disetujui Komisi VIII DPR, Anggaran Kemenag Naik Jadi Rp74 Triliun

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Adapun, rapat tersebut menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Agama Tahun 2024 Kementerian Agama berjumlah Rp74.068.406.173.000,00. Anggaran ini meningkat sebesar Rp1.902.149.755.000,00 atau 2,64 persen dari pagu anggaran Tahun Angaran 2024. Hal tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas […]

  • Hari Ini! Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Adies Kadir , Kursi Wamenkeu Kosong

    Hari Ini! Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Adies Kadir , Kursi Wamenkeu Kosong

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 320
    • 0Komentar

    Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). Agenda kenegaraan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Prasetyo menjelaskan, pengambilan sumpah Adies Kadir merupakan tindak lanjut keputusan DPR dalam sidang paripurna sebelumnya. Prosesi sumpah akan dilakukan di […]

  • Pemkot Yogyakarta Sambut Pemudik Lebaran 1445 H, Bakal Capai 11,7 juta Pengunjung

    Pemkot Yogyakarta Sambut Pemudik Lebaran 1445 H, Bakal Capai 11,7 juta Pengunjung

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com-Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan, pihaknya siap menyambut pemudik lebaran 1445 Hijriah/2024. Adapun para pemudik yang melintas dan singgah ke Kota Yogyakarta pada masa libur lebaran. Terutama terkait keamanan dan kelancaran lalu lintas yang berkoordinasi dengan Polresta Yogyakarta dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat diprediksi ada jutaan pemudik yang akan ke Yogyakarta. Menurut Pj […]

  • Charta Politika : Prabowo-Gibran Unggul dalam Hitung Cepat, 57,11 Persen

    Charta Politika : Prabowo-Gibran Unggul dalam Hitung Cepat, 57,11 Persen

    • calendar_month Rabu, 14 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menurut data terbaru dari Charta Politika Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhasil unggul dengan 57,11 persen suara dalam hitung cepat pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Peneliti Charta Politika, Shinta Shelvyra, mengungkapkan sampel hitung cepat ini berasal dari 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) […]

  • Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

    Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengusulkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan setelah selesainya semua putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pelantikan harus tetap dilakukan secara serentak. Indrajaya mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan serentak pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati dan […]

expand_less