Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » BRIN : Kenaikan Jumlah Kursi Legislatif 2024 Semakin Ketat

BRIN : Kenaikan Jumlah Kursi Legislatif 2024 Semakin Ketat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 5 Feb 2024
  • visibility 246
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengumumkan  penambahan jumlah kursi legislatif pusat dari 575 menjadi 580 pada Pemilihan Umum 2024 membuat persaingan di dunia politik semakin menarik.

Menurut Peneliti Tim Kajian Partai Politik BRIN, Ridho Imawan Hanafi, kompetisi antar politikus dan calon anggota legislatif semakin kuat untuk merebut kursi legislatif yang semakin bertambah tersebut.

Pada diskusi partai politik yang diadakan Pusat Riset Politik BRIN di Jakarta pada hari Senin, Ridho mengatakan pemilu tahun ini lebih meningkat dari sebelumnya.

Baca juga : Vonis DKPP Terhadap KPU Tidak Pengaruhi Pencalonan Gibran

“Pada (Pemilu) 2019, jumlah kursi ada 575 dan pada (Pemilu) 2024 ada 580 kursi. Tentu jumlah persaingan legislatif tahun ini semakin bertambah dibandingkan pemilu sebelumnya. kata Ridho dikutip antara.com Senin 5/2/2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat 84 daerah pemilihan dan 580 kursi anggota legislatif pusat.

Sementara itu, legislatif provinsi mencakup 301 daerah pemilihan dengan total 2.372 kursi, dan legislatif kabupaten/kota memiliki 2.325 daerah pemilihan dengan 17.510 kursi. Pemilihan umum legislatif tahun ini secara keseluruhan memperebutkan sebanyak 20.462 kursi dengan 2.710 daerah pemilihan.

Menurut Ridho, partai politik yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan akan mengalami persaingan lebih ketat, terutama dengan munculnya beberapa partai baru dalam kontestasi Pemilu 2024.

Baca juga : Menkeu Kunci Anggaran 50 Triliun ‘Ketidakpastian Ekonomi Global’

Ia menambahkan pemilihan calon anggota legislatif yang begitu banyak memerlukan kecermatan dari pemilih. Dengan empat surat suara tambahan untuk pemilihan umum presiden-wakil presiden yang harus dicoblos dalam waktu bersamaan,

“Saya kira juga diperlukan kecermatan bagi pemilih. Artinya pemilu kita boleh dikatakan rumit dan sebagian pakar mengatakan ini adalah pemilu besar untuk level di dunia karena ada lima surat suara yang nanti diperlukan dalam pencoblosan, ungkapnya

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keterwakilan Perempuan di Parlemen Diperkuat Putusan MK,Ini Respon Kemen PPPA

    Keterwakilan Perempuan di Parlemen Diperkuat Putusan MK,Ini Respon Kemen PPPA

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    ”Putusan ini sebagai langkah maju bagi demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.” MSINEWS.COM-Putusan MK, Kemen PPPA menjadi tonggak demokrasi yang berkeadilan bagi para perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai keputusan ini sebagai langkah maju bagi demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. “Putusan ini merupakan tonggak penting bagi […]

  • Siapakah Calon Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang Diajukan Prabowo? 

    Siapakah Calon Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang Diajukan Prabowo? 

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 456
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah melalui surat presiden (surpres) mengusulkan Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua DPR RI Puan Maharani. menyebut sosok yang diajukan bernama M Sarjito. “Begitu juga terkait dengan OJK. OJK juga akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI, kami sudah tugaskan. Namanya itu Pak M Sarjito. Beliau ( Pak […]

  • Pesan dari WNI di Tiongkok untuk Presiden Prabowo Subianto

    Pesan dari WNI di Tiongkok untuk Presiden Prabowo Subianto

    • calendar_month Sabtu, 9 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Beijing,msinews.com-Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing dengan disambut oleh para mahasiswa dan masyarakat Indonesia,Jumat (8/11/2024). Mereka memegang bendera merah putih sambil menantikan momen berharga untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik untuk periode 2024-2029 itu. Kedatangan Kepala Negara sangat dinanti-nantikan bahkan menjadi kebanggaan tersendiri oleh WNI di Tiongkok. Apalagi bagi para mahasiswa […]

  • Pemerintah RI Didesak Minta Penjelasan Australia Soal Penangkapan Nelayan Papua

    Pemerintah RI Didesak Minta Penjelasan Australia Soal Penangkapan Nelayan Papua

    • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian Kelautan Perikanan untuk aktif memantau perkembangan kondisi nelayan Papua yang ditangkap oleh otoritas Australia. “Kami harap Kemenlu RI segera membangun komunikasi intensif bersama pemerintah Australia untuk meminta penjelasan resmi. Sehingga kedua pihak mendapatkan solusi terbaik bagi […]

  • Ketua MPR RI  Dorong Peran Swasta Dalam Industri Pertahanan dan Keamanan

    Ketua MPR RI  Dorong Peran Swasta Dalam Industri Pertahanan dan Keamanan

    • calendar_month Senin, 13 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Atas hal itu, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kemajuan peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional untuk […]

  • Terkait Perkara Penipuan, Dirut PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon Divonis Satu Tahun Penjara

    Terkait Perkara Penipuan, Dirut PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon Divonis Satu Tahun Penjara

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau PN Jakut menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Direktur Utama PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon, Zaghlul Wahab, terkait perkara penipuan. Sebagaimana diketahui, bahwa Zaghlul Wahab selaku Direktur Utama PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon terbukti turut serta melakukan penipuan terhadap Muhammad Ariq yang merupakan pedagang beras […]

expand_less