Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 28 menit yang lalu
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Surabaya – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak. Prinsip tersebut menjadi dasar pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (_People-Centered Policy_).

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk _People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy_. Kegiatan tersebut berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan ini, teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Menurutnya, _People-Centered Policy_ mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.

Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.

Yassierli menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyatp

    UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyatp

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    PADANG,MSINEWS.COM-Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapannya mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan fasilitas gedung dan lahan milik kampus untuk pelaksanaan program tersebut. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Rektor UNP, Krismadinata, mengatakan kesiapan UNP saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Rektorat […]

  • Sah, Puan Maharani Resmi jadi Presiden ke-19 PUIC

    Sah, Puan Maharani Resmi jadi Presiden ke-19 PUIC

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPR RI Puan Maharani menerima tongkat estafet pimpinan  Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) sehingga resmi mengemban tugas sebagai presiden ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Adapun, penyerahan presidensi PUIC tersebut  dilakukan dalam sesi Transition Ceremony of Presidency dengan penyerahan palu secara […]

  • Melemahnya Rupiah, Ancaman Terhadap Stabilitas Ekonomi

    Melemahnya Rupiah, Ancaman Terhadap Stabilitas Ekonomi

    • calendar_month Senin, 15 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta untuk melakukan mitigasi dampak yang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Mengingat, saat ini kurs yang telah menembus diatas angka Rp 16 ribu/ 1 USD. Sebab hal ini akan berdampak langsung pada perekonomian nasional, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat pada umumnya. Jika tren ini terus berlanjut, maka ujungnya mengarah pada inflasi […]

  • Ruang Kerja Bupati Lombok Barat Disegel, Ada Apa ?

    Ruang Kerja Bupati Lombok Barat Disegel, Ada Apa ?

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    LOBAR,MSINEWS.COM-Ada kabar tak sedap. Ruang kerja Bupati Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) disegel. Ada dugaan bahwa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan LAZ juga  Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi. Adapun, penyegelan ruang kerja Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pada Senin […]

  • Aparat Kodim 0811/Tuban Gagalkan Penyeludupan LPG

    Aparat Kodim 0811/Tuban Gagalkan Penyeludupan LPG

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Komando Distrik Militer (Kodim) 0811 Tuban menggagalkan aksi dugaan penyelewengan LPG 3 kilogram bersubsidi, Rabu (5/3/2025) pagi. Sebanyak 840 tabung gas LPG ukuran 3 kg diangkut menggunakan truk yang ditutup rapat oleh terpal. Diduga tabung gas tersebut akan dikirim ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan aduan masyarakat, LPG 3 kilogram bersubsidi dari agen bernama […]

  • KPK Didesak Tangkap Mantan Sekwan Tolikara Terkait Kasus Penyalahgunaan Rp 16 Miliar Lebih APBD 2017

    KPK Didesak Tangkap Mantan Sekwan Tolikara Terkait Kasus Penyalahgunaan Rp 16 Miliar Lebih APBD 2017

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia didesak segera menangkap mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 16 miliar lebih. “Kasus penyalahgunaan anggaran APBD Tolikara tahun 2017 senilai belasan miliar rupiah lebih itu sudah kami adukan ke Gedung Merah Putih (KPK) pekan […]

expand_less