Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Jokowi Angkat Irjen Albertus Rachmad Wibowo sebagai Waka BSSN RI

Presiden Jokowi Angkat Irjen Albertus Rachmad Wibowo sebagai Waka BSSN RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
  • visibility 55
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Palembang, msinews.com – Kepala Bidang (Kabid) Humas Kombes Sunarto ketika dikonfirmasi membenarkan perihal pengangkatan Irjen Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (17/09).

“Benar, beliau telah mendapatkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BSSN, dan akan segera menyandang pangkat bintang tiga. Tentunya ini tugas berat. Mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Sumatra Selatan, khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia agar beliau mampu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik baiknya,” ujarnya.

Berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Didalam salinan keputusan presiden tersebut, Irjen Pol A Rachmad Wibowo, S.IK diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Komjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra SH MSI.

Pengangkatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat pertahanan siber negara
sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk mengamankan ruang siber nasional.

Irjen Pol Rachmad Wibowo bukanlah nama asing di dunia siber. Sepanjang kariernya, beliau telah menorehkan prestasi gemilang di berbagai satuan kerja. Penunjukan tersebut menandai babak baru dalam karier beliau.

Salah satu penugasan yang cukup menonjol adalah saat beliau bertugas di Densus 88 Anti Teror. Di satuan elit ini, Rachmad Wibowo ditempa menjadi seorang pakar dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.

Pengalamannya dalam menangani kasus kasus terorisme telah membekali dirinya dengan kemampuan analitis yang tajam, kemampuan mengambil keputusan yang cepat, serta kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Keahliannya dalam bidang siber semakin terasah ketika Rachmad Wibowo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Di bawah kepemimpinan Rachmad Wibowo, telah banyak kasus kejahatan siber berhasil diungkap dan pelakunya diadili. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasinya dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengangkatan Irjen Pol Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN dinilqi banyak pihak sebagai keputusan yang tepat. Rachmad Wibowo memiliki rekam jejak yang cemerlang dibidang penegakan hukum, khususnya kejahatan dunia siber.

Selain itu juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika ancaman siber di tingkat global. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Irjen Pol Rachmad Wibowo diharapkan semakin efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BSSN, yaitu melindungi sistem elektronik dan informasi nasional dari gangguan, ancaman, dan serangan siber dan membawa BSSN ke arah yang lebih baik.

Pengangkatan Irjen Pol Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kehadirannya di lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan siber negara dan melindungi kepentingan nasional.*** (Biro SumselBabel).

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPP Pinter, Gempar Soekarnoputra : Semua Pihak Harus Menghargai Pemimpin Bangsa, Apapun Kekurangannya

    Ketua DPP Pinter, Gempar Soekarnoputra : Semua Pihak Harus Menghargai Pemimpin Bangsa, Apapun Kekurangannya

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Umum DPP Partai Indonesia Terang (PINTER), Dr. Gempar Soekarnoputra mengingatkan semua komponen masyarakat untuk menghargai Pemimpin Bangsa Indonesia Apapun Kekurangannya. Pernyataan tersebut menyikapi perkembangan situasi Bangsa dimana belakangan ini masyarakat menyampaikan aspirasi yang dipandang kurang elegan. Sebagai masyarakat yang berbudaya,pastinya punya sopan santun dalam berbicara apalagi penyampaian pendapat di muka umum. “Menurut pendapat saya […]

  • Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V Fraksi PPP DPR RI, Muhammad Aras mengatakan, revisi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu-satunya usulan yang dilakukan oleh para Anggota Komisi V DPR untuk dibahas di masa anggota DPR periode 2019-2024. Pembahasan ini tertunda karena masih belum ada kesepahaman dan kesepakatan antara anggota DPR dengan pemerintah sehingga ini tertunda. Kita […]

  • Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Perhatikan Pertumbuhan Ekonomi

    Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Perhatikan Pertumbuhan Ekonomi

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, […]

  • Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

    Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024/1445 Hijriah. Dalam kesempatan itu, pengamat Haji, Ade Marfuddin mengatakan, haji baru saja bergerak selesai, semua jamaah sudah fokus di Mekah kalau sudah selesai banyak catatan-catatan dari temuan dari panwas. “Tentunya kalau saya […]

  • Tok, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Akses Medsos

    Tok, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Akses Medsos

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Pemerintah melalukui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) resmi memberlakukan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Keputusan itu mulai diberlakukan pada ini, 28 Maret 2026. Adapun, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas yang bertujuan memperkuat […]

  • Ombudsman: Penerapan WFH di DKI Jakarta Tak Efektif dalam Penanggulangan Polusi Udara

    Ombudsman: Penerapan WFH di DKI Jakarta Tak Efektif dalam Penanggulangan Polusi Udara

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan soal penerapan sistem Work From Home atau WFH yang akan dilakukan instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan jalan keluar singkat namun tak efektif untuk menanggulangi polusi udara. Menurut Hery, hal yang akan dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah jika tak dibarengi langkah penanganan secara […]

expand_less