Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
  • visibility 87
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi terkait putusan Praperadilan Firli Bahuri lawan Polda Metro Jaya.

“Saya mengapresiasi dan menghormati putusan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan rasa keadilan, dan permasalahan seharusnya dituntaskan di sidang pokok perkara,” kata Boyamin pada MSINews, Selasa 19/12/2023.

Baca juga : Polda Metro Jaya Optimis Menang Praperadilan Lawan Firli Bahuri 

Lebih lanjut Boyamin juga menanggapi adanya alat bukti yang disampaikan Polda Metro Jaya dalam persidangan praperadilan Firli Bahuri. Ia menyebut bukti yang disampaikan dalam sidang tersebut sudah memenuhi syarat  penyidikan.

“Penyidik Polda Metrojaya telah menemukan empat alat bukti, termasuk saksi, bukti elektronik, petunjuk, dan pendapat para ahli. Sudah memenuhi syarat untuk naiknya penyidikan dan penetapan tersangka,” ujarnya.

Lebih dari itu, Boyamin menyoroti dokumen yang diajukan Firli di luar konteks praperadilan tidak dianggap relevan oleh hakim. Menurutnya ketua KPK

“Pak Firli seharusnya fokus pada sangkaan pemerasan, menghindari membawa perkara lain yang tidak relevan. KPK harus segera menangani ini untuk menghindari potensi penghalangan penyidikan dan pelanggaran kode etik,” tegasnya.

Terkait putusan tidak diterima, Boyamin menyatakan, ketua KPK itu bisa mengajukan kembali. Namun menurut dia, Pengadilan Jakarta Selatan kemungkinan besar akan menolaknya.

“Polda Metrojaya juga dapat mengulang penyidikan dengan bukti yang lebih kuat jika diterima,” tandasnya.

Boyamin mengingatkan, perkara ini harus disikapi serius oleh KPK agar tidak mencoreng nama lembaga dan menghambat pemberantasan korupsi.

“Dokumen DJKA yang dibawa dalam sidang praperadilan harus ditangani secara hati-hati untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,”

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menjadi saksi persidangan praperadilan yang melibatkan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Firli Bahuri, yang menggugat Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polda Metro Jaya menyampaikan optimisme tinggi terkait peluang kemenangan mereka dalam sidang tersebut.

Kombes Putu Putera Sedana, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum), mengungkapkan keyakinannya dengan merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2.

Pasal tersebut menyatakan penetapan tersangka memerlukan minimal dua alat bukti, yang harus bersifat formil. Putu menyatakan pihaknya tidak hanya memiliki dua, melainkan empat alat bukti yang kuat terkait dugaan pemerasan tersebut.

Baca juga : MAKI Soroti Langkah Filrli Bahuri Dalam Sidang Praperadilan 

“Kami sudah memiliki empat alat bukti lagi, bukan hanya dua,” tegas Putu di Polda Metro Jaya, Jakarta Selasa 19/12/2023.

Putu menekankan harapannya agar majelis hakim yang menangani praperadilan ini dapat memutuskan dengan kebijaksanaan dan keadilan.

“Ya (optimis) kita berdoa, ikhtiar sudah, tinggal kita serahkan kepada hakim peradilan dan tentunya mohon doanya dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik,” ungkap Putu.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dokter Spesialis di RI Minim, Legislator: Ini Pekerjaan Rumah di Bidang Kesehatan

    Dokter Spesialis di RI Minim, Legislator: Ini Pekerjaan Rumah di Bidang Kesehatan

    • calendar_month Sabtu, 27 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Problem kurangnya dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia jadi sorotan di Komisi IX DPR RI. Pasalnya, sudah lama masalah tersebut didiskusikan, sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi semua pihak termasuk Komisi IX DPR dan Kemenkes di bidang kesehatan. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi . Ia juga menyoroti kekurangan dokter spesialis di Indonesia. […]

  • Erick Thohir Ungkap Rencana Penggabungan BUMN Karya: Fokus pada Penyehatan dan Spesialisasi

    Erick Thohir Ungkap Rencana Penggabungan BUMN Karya: Fokus pada Penyehatan dan Spesialisasi

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkap rencana terbaru terkait penggabungan BUMN sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Rencananya, tujuh BUMN karya akan digabungkan menjadi hanya tiga perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyehatan BUMN Karya dan untuk meningkatkan spesialisasi dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Erick Thohir mengungkapkan rencana penggabungan BUMN Karya dalam Rapat […]

  • Jelang Pemilu 2024, KPU RI Gelar Doa Bersama untuk Pemilu Damai

    Jelang Pemilu 2024, KPU RI Gelar Doa Bersama untuk Pemilu Damai

    • calendar_month Jumat, 1 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar kegiatan Doa Bersama Pemilu Damai Tahun 2024, Kamis (31/8/2023) pukul 20.00 WIB malam. Adapun kegiatan ini bertempat di Gedung Bentara Budaya, Jalan Palmerah No.17 Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, Pemilu 2024 bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Tiga sudut pandang yang dimaksud, yakni […]

  • Terima Audiensi SHI, Ketua DPD RI Sarankan Hal Ini Kepada Pemerintah 

    Terima Audiensi SHI, Ketua DPD RI Sarankan Hal Ini Kepada Pemerintah 

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengaku prihatin dengan curahan hati puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di ruang GBHN Nusantara 5 Senayan. Sultan menerangkan bahwa, dirinya baru saja bertemu dan berdiskusi secara langsung dan to the poin terkait permintaan yang mulia para hakim dengan Ibu menteri keuangan […]

  • Pelanggaran AD-ART, Airlangga Dilaporkan ke Dewan Etik Golkar Usai Dukung Prabowo

    Pelanggaran AD-ART, Airlangga Dilaporkan ke Dewan Etik Golkar Usai Dukung Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dilaporkan ke Dewan Etik Partai atas dugaan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lantaran mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Laporan tersebut dilayangkan oleh Koordinator Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar Lawrence Siburian di DPP Partai Golkar, Jumat 18/8/2023. Ia menyebut Airlangga telah melakukan kesalahan dengan tidak […]

  • Pastikan Kondisi Daerah Terdampak Bencana, Mendagri Tito Cek Langsung Infrastruktur di Bener Meriah

    Pastikan Kondisi Daerah Terdampak Bencana, Mendagri Tito Cek Langsung Infrastruktur di Bener Meriah

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan. Dalam […]

expand_less