Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
  • visibility 218
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi terkait putusan Praperadilan Firli Bahuri lawan Polda Metro Jaya.

“Saya mengapresiasi dan menghormati putusan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan rasa keadilan, dan permasalahan seharusnya dituntaskan di sidang pokok perkara,” kata Boyamin pada MSINews, Selasa 19/12/2023.

Baca juga : Polda Metro Jaya Optimis Menang Praperadilan Lawan Firli Bahuri 

Lebih lanjut Boyamin juga menanggapi adanya alat bukti yang disampaikan Polda Metro Jaya dalam persidangan praperadilan Firli Bahuri. Ia menyebut bukti yang disampaikan dalam sidang tersebut sudah memenuhi syarat  penyidikan.

“Penyidik Polda Metrojaya telah menemukan empat alat bukti, termasuk saksi, bukti elektronik, petunjuk, dan pendapat para ahli. Sudah memenuhi syarat untuk naiknya penyidikan dan penetapan tersangka,” ujarnya.

Lebih dari itu, Boyamin menyoroti dokumen yang diajukan Firli di luar konteks praperadilan tidak dianggap relevan oleh hakim. Menurutnya ketua KPK

“Pak Firli seharusnya fokus pada sangkaan pemerasan, menghindari membawa perkara lain yang tidak relevan. KPK harus segera menangani ini untuk menghindari potensi penghalangan penyidikan dan pelanggaran kode etik,” tegasnya.

Terkait putusan tidak diterima, Boyamin menyatakan, ketua KPK itu bisa mengajukan kembali. Namun menurut dia, Pengadilan Jakarta Selatan kemungkinan besar akan menolaknya.

“Polda Metrojaya juga dapat mengulang penyidikan dengan bukti yang lebih kuat jika diterima,” tandasnya.

Boyamin mengingatkan, perkara ini harus disikapi serius oleh KPK agar tidak mencoreng nama lembaga dan menghambat pemberantasan korupsi.

“Dokumen DJKA yang dibawa dalam sidang praperadilan harus ditangani secara hati-hati untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,”

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menjadi saksi persidangan praperadilan yang melibatkan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Firli Bahuri, yang menggugat Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polda Metro Jaya menyampaikan optimisme tinggi terkait peluang kemenangan mereka dalam sidang tersebut.

Kombes Putu Putera Sedana, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum), mengungkapkan keyakinannya dengan merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2.

Pasal tersebut menyatakan penetapan tersangka memerlukan minimal dua alat bukti, yang harus bersifat formil. Putu menyatakan pihaknya tidak hanya memiliki dua, melainkan empat alat bukti yang kuat terkait dugaan pemerasan tersebut.

Baca juga : MAKI Soroti Langkah Filrli Bahuri Dalam Sidang Praperadilan 

“Kami sudah memiliki empat alat bukti lagi, bukan hanya dua,” tegas Putu di Polda Metro Jaya, Jakarta Selasa 19/12/2023.

Putu menekankan harapannya agar majelis hakim yang menangani praperadilan ini dapat memutuskan dengan kebijaksanaan dan keadilan.

“Ya (optimis) kita berdoa, ikhtiar sudah, tinggal kita serahkan kepada hakim peradilan dan tentunya mohon doanya dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik,” ungkap Putu.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiba di Gedung Bundar Parlemen, Presiden Prabowo Subianto Disambut Wapres Gibran dan Ketua DPD RI 

    Tiba di Gedung Bundar Parlemen, Presiden Prabowo Subianto Disambut Wapres Gibran dan Ketua DPD RI 

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM‐Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Bundar Kompleks Parlemen umtuk menghadiri Sidang Umum MPR.RI dan Sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026 yang digelar Jumat 14 Agustus hari ini. Kedatangan Presiden dalam rangka Sidang Umum Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2026. Agenda kenegaraan ini mengusung tema “Daerah Kuat […]

  • Gelar RDP dengan Korlantas Polri , DPR RI Minta Audit Perpanjang SIM dan STNK, Singgung Perusahaan Pencetak

    Gelar RDP dengan Korlantas Polri , DPR RI Minta Audit Perpanjang SIM dan STNK, Singgung Perusahaan Pencetak

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Komisi III atau komisi hukum, menyarankan Korlantas Polri untuk mau diaudit perihal perpanjangan SIM dan pembuatan SIM. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III Benny Kabur Harman saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) pada Rabu (4/12/2024). Awalnya Benny K Harman mengatakan bahwa […]

  • Daya Beli Masyarakat Menurun, Tapera Disarankan Ditunda Dulu

    Daya Beli Masyarakat Menurun, Tapera Disarankan Ditunda Dulu

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta.msinews.com-Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang akan diluncurkan oleh Pemerintah mengumpulkan pro kontra masyarakat terutama bagi pegawai yang berminat miliki rumah dari program Tapera tersebut. Adapun, kebijakan potongan gaji untuk tabungan perumahan ini disorot berbagai pihak termasuk Ketua MPR.RI Dr.Bambang Soesatyo. Pasalnya, penerapan PP 21/2024 tentang perubahan atas PP 25/2020 tentang Tapera tetsebut dinilai membebani […]

  • Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM,Kememkop  Jamin Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

    Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM,Kememkop  Jamin Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 275
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan. Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan. “Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi […]

  • Faedl Muhammad : Anggaran Daerah Cukup Besar,Tapi Pertumbuhan Tidak Sesuai Harapan

    Faedl Muhammad : Anggaran Daerah Cukup Besar,Tapi Pertumbuhan Tidak Sesuai Harapan

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia dalam posisi terus memaksimalkan pembangunan dari kota hingga desa. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan uasi memberi kuliah umum kepada peserta Kuliah Umum Kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024 di Gedung Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional),Rabu (15/5/2024). “Fokus kebijakan […]

  • Wamenaker Minta Perusahaan Terapkan Kepmenaker 76/2024

    Wamenaker Minta Perusahaan Terapkan Kepmenaker 76/2024

    • calendar_month Jumat, 3 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Indramayu,msinews.com-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor meminta perusahaan-perusahaan mendukung kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Untuk itu, ia meminta perusahaan untuk berkomitmen dalam melaksanakan pedoman Hubungan Industrial yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan bagi Pengusaha, Pekerja/Buruh dan Pemerintah dalam pelaksanaan Hubungan Industrial. […]

expand_less