Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Berhasil Bongkar Mafia BBM dan Human Trafficking, Polisi Pejuang Asal NTT Dikriminalisasi

Berhasil Bongkar Mafia BBM dan Human Trafficking, Polisi Pejuang Asal NTT Dikriminalisasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 28 Jul 2024
  • visibility 89
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Masih belum sembuh luka batin rakyat NTT terutama para korban Human Trafficking yang terus masif dan belum ada tindak tegas dari aparat kepolisian

Bahwa para pelaku Human Trafficking dibeking oleh Petinggi Polda NTT saat dibongkar oleh anggota Polri Putra asli NTT RS.

Adapun nasib sial bagi RS bukannya didukung dan dibela untuk usut pelaku dan Auktor Intelektualis Human Trafficking oleh Pimpinan Polda NTT justru mereka menjadi “Beking” jaringan mafiosi Human Trafficking.

Sayang, perjuangan RS membongkar kasus tersebut bukannya diapresiasi tapi justru dikriminalisasi dan dipenjarakan.

Kotak pandora terbuka dan jaringan Human Trafficking dibongkar dan menjadi atensi Presiden Jokowi dan dunia internasional salah satunya Paus Fransiskus.

Fakta membuktikan hingga saat ini “Bos-Bos Pimpinan Polda NTT yang diduga kuat beking dan pelaku kriminalisasi RS sama sekali tidak tersentuh hukum”
Sungguh sangat miris dan menyedihkan Polri putera asli NTT yang berani, dikriminalisasi sedangkan Bos diamankan gimana mau berantas Mafiosi Human Trafficking?

Presiden Jokowi dan Komnas Ham nyatakan NTT daerah darurat Human TraffickingNTT menjadi atensi Nasional dan Internasional dalam pencegahan dan penegakan hukum.

Berkat perjuangan RS dkk maka para Pelaku Human Trafficking ditangkap dan diproses hukum tetapi Auktor Intelektualis dan Beking-Bekingnya sama sekali tidak tersentuh hukum

“Ini menjadi PR Besar Rakyat NTT,Pers,CSO dan Lembaga Agama di NTT untuk lebih berani menekan Kapolri,Presiden RI dan DPR RI untuk tidak melindungi dan mengamankan “BEKING-BEKING MAFIOSI HUMAN TRAFFICKING,” tegas Gabriel Goa.

Belum selesai jerit tangis rakyat NTT terutama para Korban Human Trafficking yang pulang dalam peti mati, kini RS dkk Krimum Polresta Kupang Kota kembali dikriminalisasi dan didiskriminasi Pimpinan Polda NTT atas keberanian mereka membongkar kejahatan mafiosi BBM Bersubsidi untuk Nelayan dan Petani Miskin NTT yang dirampok dan dibeking “Diduga Kuat Bos-Bos Oknum Petinggi Polda NTT”
Dana triliunan untuk biaya subsidi BBM bagi Nelayan dan Petani NTT dirampok secara berjamaah di NTT.

“NTT Bukan Anak Tiri di NKRI jadi sudah waktunya solidaritas bersama untuk mendukung RS dkk. Terpanggil nurani kemanusiaan mendukung RS dkk yang sudah membongkar jaringan mafia Human Trafficking dan kini membongkar jaringan mafia BBM Bersubsidi bagi rakyat miskin NTT yakni Nelayan dan Petani,” ujarnya.

KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA(Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) Penggiat Anti Human Trafficking, Penggiat Ham,Penggiat Anti Korupsi dan Pers buka suara.

Pertama, mendesak Komisi III DPR RI segera memanggil resmi Kapolri dan Kapolda NTT beserta seluruh jajarannya untuk dimintai pertanggungjawaban terkait belum ditangkap dan diproses hukum Auktor Intelektualis dan “Beking-Beking” mafiosi Human Trafficking, BBM Bersubsidi untuk Nelayan dan Petani Miskin NTT, Calon Taruna Akpol dan Polri di wilayah hukum NTT.

Kedua, mendesak KOMNAS HAM, KOMPOLNAS dan OMBUDSMAN RI memanggil resmi Kapolri dan Kapolda NTT untuk dimintai keterangan resmi terkait Dugaan Pelanggaran Ham dan Maladministrasi.

Ketiga, mendesak KPK RI untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kuat gratifikasi dan/atau suap dalam Kasus Human Trafficking,Kasus BBM Subsidi untuk Nelayan dan Petani Miskin NTT,Kasus Judi dan Kasus Catar Akpol serta Polri SPN di wilayah NTT.
Baca Juga:Difasilitasi Dewan Pers, 36 Wartawan di NTT Ikut UKW
Keempat, mengajak solidaritas rakyat NTT, Penggiat Anti Human Trafficking, Penggiat Anti Korupsi, Penggiat Ham, Lembaga Agama,Lembaga Masyarakat dan ORMAS, Mahasiswa dan Mahasiswi serta Pers untuk solid berkolaborasi mendukung total RS dkk putera asli NTT untuk berjuang memberantas mafioasi kejahatan di NTT yang diduga kuat dibeking “Bos-Bos Oknum Pimpinan Polda NTT dan RS, dkk dikriminalisasi dan didiskriminasi karena mereka berani membongkar kejahatan Mafiosi BBM Subsidi di NTT.

“Kita tidak boleh biarkan lagi RS dkk terulang kembali seperti RS dkk bongkar mafiosi Human Trafficking dulu NTT Bergerak Lawan Kaum Kuat Kuasa dan Kuat Modal yang dibeking diduga kuat OKNUM BOS APARAT PENEGAK HUKUM,” ujar Gabriel Goa, Ketua KOMPAK INDONESIA.** (Sp).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    BGN Pastikan Anggaran Program MBG Tidak Kurangi Pagu Kementerian Lain

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 192
    • 0Komentar

      Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kekhawatiran publik terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 […]

  • Dukung SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah, Komisi IX: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak

    Dukung SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah, Komisi IX: Perusahaan yang Melanggar Harus Ditindak

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin mendukung terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Perusahaan yang melanggar aturan itu harus ditindak. Menurut Zainul, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dalam melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjunjung tinggi prinsip […]

  • Presiden Prabowo Reshufflie Kabinet Merah Putih ,Dudung Abdurachman  Jadi Kepala KSP

    Presiden Prabowo Reshufflie Kabinet Merah Putih ,Dudung Abdurachman Jadi Kepala KSP

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    msinews.com-Presiden Prabowo Subianto hari ini,Senin 27 April 2026  resmi melakukan pergantian menteri kabinet Merah Putih sekaligus melantiknya di Istana Kepresidenan,Jakarta. Jendral TNI [Purn) Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional,kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia menggantikam posisi Muhammad Qodari. Adapun mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga […]

  • Catatan Politik Bamsoet: Membarui Konstitusi Agar Negara Adaptif di Era AI-Post Truth

    Catatan Politik Bamsoet: Membarui Konstitusi Agar Negara Adaptif di Era AI-Post Truth

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Oleh Dr. Bambang Soesatyo PERUBAHAN zaman dan perkembangan teknologi yang mengubah pola hidup dan perilaku individu mendorong terbentuknya norma dan sistem nilai baru yang tidak pernah diantisipasi. Peradaban sudah melakoni era pasca kebenaran atau post-Truth dan integrasi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) pada berbagai aspek kehidupan manusia. Sudah terbukti pula bahwa fenomena post-truth dan […]

  • Ketua MPR RI Bamsoet

    Ketua MPR RI Bamsoet Berharap Pilpres Hanya Dua Pasang

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan berharap Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang Capres-Cawapres. Dia menilai bisa berjalan efektif dan efisien, dengan hanya satu putaran. Ketua MPR RI Bamsoet mengatakan tidak membuat masyarakat terpecah belah. Sekaligus memastikan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hilang, karena kondusifitas bangsa terganggu akibat polarisasi Pilpres yang […]

  • Tekan Biaya Haji, PKB Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

    Tekan Biaya Haji, PKB Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, An’im Falachuddin mengatakan masih ada celah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa turun. Salah satunya dengan mencoret deretan pengeluaran yang tidak efisien. Gus An’im-sapaan akrab An’im Falachuddin-mengatakan ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekankan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya biaya penerbangan yang menurutnya […]

expand_less