Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Suhu Politik Memanas: Ahok Sindir Jokowi-Gibran, Gerindra Balas Pedas

Suhu Politik Memanas: Ahok Sindir Jokowi-Gibran, Gerindra Balas Pedas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Situasi politik semakin memanas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 dengan serangkaian pernyataan tajam dari berbagai pihak.

Ahok vs. Jokowi-Gibran: Pertarungan Isu Kesehatan dan Kinerja

Baca juga : Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

Mantan politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mencetuskan kontroversi dengan menyinggung kinerja Presiden Jokowi dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait isu-isu kesehatan, emosional, dan kinerja. Video pernyataannya viral di media sosial, menimbulkan reaksi tajam.

“Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Anak presiden itu bisa kerja selama jadi Wali Kota?” Ucapan Ahok, dikutip Tribunnews.com, 7/2/2024.

Gerindra Bantah Tudingan Ahok, Sorot Kinerja Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menanggapi tudingan Ahok dengan menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja Jokowi sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

Ia menegaskan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80 persen, sementara juga membalas sindiran Ahok terhadap kemampuan kerja mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Masyarakat pasti yang lebih tahu kalau Pak Presiden dibilang tidak bisa kerja kan,” kata Habiburokhman dikutip Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Ganjar dan Anies Kompak Kritik Pembagian Bansos.

Baca juga : Forum Dosen Sulsel Serukan Moral dan Amanat Reformasi

Di sisi lain, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, secara bersamaan menyindir cara pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.

Anies menekankan pentingnya contoh dari pejabat negara dalam membagi bansos, sementara Ganjar mempertanyakan peningkatan penyaluran bansos di tengah pertumbuhan jumlah rakyat miskin.

“Camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh,” kata Anies kepada awak media usai melakukan kampanye akbar di Mataram, NTB, Selasa (6/2/2024).

Anies beranggapan kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh, nantinya pejabat yang di bawah bisa memberikan  bansos secara acak dengan asumsi pejabat di atasnya bisa melakukan secara acak.

“Kenapa, karena bansos itu ada daftar penerimanya dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak,” ujarnya.

Sementara, Capres nomor 3 itu mempertanyakan apakah benar jumlah rakyat miskin di Indonesia bertambah, sehingga jumlah bansos yang didistribusikan meningkat.

“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung, dan itu menunjukkan pada publik, kemiskinan meningkat, banyak orang dibantu, atau karena alasan bencana?” kata tanya Ganjar

Menurutnya, bahwa salah satu alasan pemerintah memberikan bansos adalah terkait El Nino.

“Mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat, bahwa ini sesuatu yang tidak wajar,” sambungnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Respon Publik dan Tantangan Masa Depan

Dalam suasana politik yang semakin tegang menjelang Pilpres 2024, reaksi publik terhadap isu-isu kesehatan, kinerja, dan pembagian bansos menjadi sorotan utama.

Sementara partai-partai peserta pemilu dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat dalam perjalanan menuju pencoblosan pada 14 Februari mendatang. (Ata).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wacanakan Bentuk Presidential Club, Firman: Prabowo Ingin Wujudkan Indonesia yang Damai

    Wacanakan Bentuk Presidential Club, Firman: Prabowo Ingin Wujudkan Indonesia yang Damai

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan pendirian Presidential Club (PC). Dalam klub tersebut, nantinya para mantan Presiden Indonesia akan saling berdikusi dan bertukar pikiran. Dimana, tujuannya adalah untuk menjaga silahturahmi dan menjadi teladan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo menilai, gagasan Prabowo membentuj PC ini sangat bagus, walaupun tantangannya tidak ringan. Terlebih, kalau memang […]

  • Atasi Ketimpangan Bali Utara-Selatan, Warga Buleleng Dukung Gus Imin Nyapres

    Atasi Ketimpangan Bali Utara-Selatan, Warga Buleleng Dukung Gus Imin Nyapres

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ribuan warga masyarakat Kabupaten Buleleng, Bali bertekad bulat dan siap mendukung Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin berlaga pada Pilpres 2024 mendatang. Penghulu Desa Adat Buleleng, Jro Sridana mewakili warga Buleleng kepada Gus Imin menyatakan, Buleleng dan sejumlah Kabupaten yang berada di pesisir utara Bali selama ini kurang mendapat perhatian dari […]

  • Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 16 tahun oleh 12 laki-laki di Cianjur, Jawa Barat. Ia menyebut tindakan para pelaku sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang keji dan tidak beradab, serta mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, termasuk hukuman kebiri kimia. “Kejadian ini sangat […]

  • Tak Setuju Perguruan Tinggi Jadi Pengelola Tambang, PKB: Rawan Terjerumus ke Masalah Hukum

    Tak Setuju Perguruan Tinggi Jadi Pengelola Tambang, PKB: Rawan Terjerumus ke Masalah Hukum

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad Alaydus tidak setuju dengan usulan perguruan tinggi menjadi pengelola tambang. Dia khawatir lembaga pendidikan tinggi itu akan terjerumus ke dalam masalah hukum jika salah dalam mengelola tambang. Usulan perguruan tinggi bisa menjadi pengelola konsesi tambang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Mineral dan […]

  • PBI BPJS Kesehatan Nonaktif, Komite III DPD RI Soroti Pasien Penyakit Kronis

    PBI BPJS Kesehatan Nonaktif, Komite III DPD RI Soroti Pasien Penyakit Kronis

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Msinews.com – Komite III DPD RI memberikan perhatian serius terhadap proses penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada awal tahun 2026 lalu. Situasi ini dinilai mengulang kejadian serupa pada tahun 2025 yang memicu keresahan dan kepanikan luas di tengah masyarakat. “Penonaktifan itu telah menyebabkan keresahan dan kepanikan khususnya bagi penderita penyakit […]

  • Sebanyak 5000 Penerima KIS dan PBI di Sumbar Dinonaktifkan,Legislator Ini Prihatin

    Sebanyak 5000 Penerima KIS dan PBI di Sumbar Dinonaktifkan,Legislator Ini Prihatin

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Jakarta,infomsi.org-Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siksa mengatakan sebanyak 5.000 Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat telah dinonaktifkan oleh sistem. Hal tersebut dikarena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial. Dia menjelaskan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Langkah konkrit […]

expand_less