Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Suhu Politik Memanas: Ahok Sindir Jokowi-Gibran, Gerindra Balas Pedas

Suhu Politik Memanas: Ahok Sindir Jokowi-Gibran, Gerindra Balas Pedas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
  • visibility 268
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Situasi politik semakin memanas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 dengan serangkaian pernyataan tajam dari berbagai pihak.

Ahok vs. Jokowi-Gibran: Pertarungan Isu Kesehatan dan Kinerja

Baca juga : Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

Mantan politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mencetuskan kontroversi dengan menyinggung kinerja Presiden Jokowi dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait isu-isu kesehatan, emosional, dan kinerja. Video pernyataannya viral di media sosial, menimbulkan reaksi tajam.

“Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Anak presiden itu bisa kerja selama jadi Wali Kota?” Ucapan Ahok, dikutip Tribunnews.com, 7/2/2024.

Gerindra Bantah Tudingan Ahok, Sorot Kinerja Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menanggapi tudingan Ahok dengan menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja Jokowi sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

Ia menegaskan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80 persen, sementara juga membalas sindiran Ahok terhadap kemampuan kerja mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Masyarakat pasti yang lebih tahu kalau Pak Presiden dibilang tidak bisa kerja kan,” kata Habiburokhman dikutip Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Ganjar dan Anies Kompak Kritik Pembagian Bansos.

Baca juga : Forum Dosen Sulsel Serukan Moral dan Amanat Reformasi

Di sisi lain, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, secara bersamaan menyindir cara pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.

Anies menekankan pentingnya contoh dari pejabat negara dalam membagi bansos, sementara Ganjar mempertanyakan peningkatan penyaluran bansos di tengah pertumbuhan jumlah rakyat miskin.

“Camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh,” kata Anies kepada awak media usai melakukan kampanye akbar di Mataram, NTB, Selasa (6/2/2024).

Anies beranggapan kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh, nantinya pejabat yang di bawah bisa memberikan  bansos secara acak dengan asumsi pejabat di atasnya bisa melakukan secara acak.

“Kenapa, karena bansos itu ada daftar penerimanya dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak,” ujarnya.

Sementara, Capres nomor 3 itu mempertanyakan apakah benar jumlah rakyat miskin di Indonesia bertambah, sehingga jumlah bansos yang didistribusikan meningkat.

“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung, dan itu menunjukkan pada publik, kemiskinan meningkat, banyak orang dibantu, atau karena alasan bencana?” kata tanya Ganjar

Menurutnya, bahwa salah satu alasan pemerintah memberikan bansos adalah terkait El Nino.

“Mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat, bahwa ini sesuatu yang tidak wajar,” sambungnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Respon Publik dan Tantangan Masa Depan

Dalam suasana politik yang semakin tegang menjelang Pilpres 2024, reaksi publik terhadap isu-isu kesehatan, kinerja, dan pembagian bansos menjadi sorotan utama.

Sementara partai-partai peserta pemilu dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat dalam perjalanan menuju pencoblosan pada 14 Februari mendatang. (Ata).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenag Terima Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP, Bidang Apa Saja?

    Kemenag Terima Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP, Bidang Apa Saja?

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama menerima lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Surat Keputusan (SK) lisensi ini diberikan setelah melalui proses full assessment yang ketat dan komprehensif, serta perbaikan dan penyempurnaan dokumen. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen LSP dalam memastikan kompetensi tenaga […]

  • Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat*

    Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat*

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 429
    • 0Komentar

    KUBU RAYA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Peninjauan dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan […]

  • Jelang Pelaksanaan Haji 2025, Kemenag-BPH Diminta Perkuat Kesiapan Embarkasi

    Jelang Pelaksanaan Haji 2025, Kemenag-BPH Diminta Perkuat Kesiapan Embarkasi

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, An’im Falachudin, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pelaksana Haji (BPH) untuk memastikan kesiapan menyeluruh menjelang keberangkatan jemaah haji tahun 2025. Fokus utama adalah kesiapan 14 embarkasi yang akan melayani keberangkatan jemaah dari Indonesia menuju Arab Saudi. “Kesiapan embarkasi menjadi krusial sebagai titik awal […]

  • Tok-tok.. MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

    Tok-tok.. MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,InfomsiNews–Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun ber laku juga untuk pimpinan KPK saat ini. MK meminta Presiden segera menerbitkan surat keputusan perpanjang jabatan pimpinan KPK. “Dalam konteks perkara a quo, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022 adalah untuk menjawab masa jabatan pimpinan […]

  • Julianty Laporkan Dugaan Kecurangan Pamus Pemiliha Ketua Rt 03/Rw 010 Tower C Apartemen Green Bay ke Gubernur DKI Jakarta

    Julianty Laporkan Dugaan Kecurangan Pamus Pemiliha Ketua Rt 03/Rw 010 Tower C Apartemen Green Bay ke Gubernur DKI Jakarta

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Julianty, warga Rt 03/RW 010 Tower C Apartement Green Bay , Jakarta Utara, Melaporkan Dugaan Kecurangan Proses Pemilihan Calon Ketua RT 03/Rw 010 yang tidak Transparan dilakukan oleh Ketua Rw Jon dan Sekreraris RW 010 Zack Lie. Julianty merupakan salah satu bakal calon Ketua RT 03/RW 010, Kelurahan Pluit,Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk periode […]

  • KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

    KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Sebagai tersangka, salah satunya Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan I Nyoman Darmanta,” kata sumber yang tidak sebutkan nama dikutip CNBC , Sabtu 19/8/2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah salah satu rumah yang nampak masih baru dan […]

expand_less