Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
  • visibility 83
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.Com- Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR menemukan sejumlah kekurangan sumber daya manusia dan alat Kesehatan pada saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tentu hasil temuan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi, tambahnya, Provinsi Kaltara ini memiliki prospek untuk bisa menjadi provinsi yang unggul ke depan, sehingga harus didukung kemajuannya.

“Provinsi Kaltara ini kan berbatasan dengan negara lain. Kita mau upayakan agar layanan kesehatannya dilengkapi, sehingga tidak harus membuat masyarakat di sini berobat jauh-jauh, apalagi kalau sampai berpikir ke luar negara Indonesia. Rasanya memang harus segera dilengkapi ya, baik itu SDM maupun Alkesnya,” ujar perempuan yang juga menjadi Ketua Tim Kunker Reses tersebut kepada awak media usai peninjauan di Provinsi Kaltara, Kamis (5/10/2023).

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, m RSUD dr. Jusuf SK secara fasilitas sudah lumayan lengkap. Hanya saja, tambahnya, masih kekurangan SDM terutama tenaga kesehatannya. Dalam pantauan Komisi IX, alat untuk pasang ring jantung sudah ada di RSUD ini, namun, sayangnya sudah setahun belum digunakan karena SDM-nya sudah ada tetapi masih harus menempuh pendidikan lebih lanjut dulu di Jakarta untuk belajar.

”Kita di Komisi IX selalu memprioritaskan anggaran itu untuk Alkses di Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat provinsi maupun kota. Tapi yang menjadi catatan kami hari ini, supaya tidak mengalami kejadian yang sama, Alkes yang disediakan harus diimbangi juga dengan ketersediaan SDM,” imbuh Kurniasih.

Dalam kesempatan lain, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, rumah sakit disini masih kekurangan alat CT scan. “Nanti akan kita dorong untuk alkesnya lebih lengkap lagi, walaupun RS ini termasuk tipe C, menurut saya untuk ukuran daerah sudah sangat bagus, sudah ada kemandirian dalam pengelolaannya. Tinggal nanti kita akan support untuk alkesnya,” ungkap Kurniasih.

Pada Kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan, ada keselahan prosedur terkait pengadaan alat di  RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kaltara. Seharusnya,  semua peralatan yang dipilih itu harus sejalan dengan Pendidikan SDM yang ada di RS tersebut.

“Jadi, begitu dia telah selesai menyekolahkan orang, baru beli alat itu.  Nah, kejadiannya di sini alkesnya sudah ada, bahkan sempat tidak berfungsi selama satu tahun karena tidak ada yang bisa mengoperasikan. Ini suatu kesalahan yang menurut saya harus dibenahi. Kemenkes harus memastikan semua belanja alkes yang itu harus didahului oleh belanja peningkatan SDM.  Sebelum itu jangan diberikan, ini jadi salah satu standar yang perlu perbaiki,” ucap Yasin.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta

    Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) mengirimkan bantuan untuk penanganan bencana banjir di wilayah DKI Jakarta. Bantuan dikirim dari gudang induk Kemensos di Bekasi pada Senin (3/3/2025), sebagai bagian dari upaya tanggap darurat dalam penanganan dampak bencana. Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Masryani Mansyur menyampaikan bantuan yang didistribusikan terdiri […]

  • Komisi XIII DPR : Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban Fokus Perkuat Peran dan Keberadaan LPSK

    Komisi XIII DPR : Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban Fokus Perkuat Peran dan Keberadaan LPSK

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    SURABAYA,,MSINEWS.COM-Dalam rangka menyerap aspirasi serta masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu. Adapun, RUU ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar perlindungan terhadap korban maupun saksi dapat lebih […]

  • Muhaimin Iskandar ; KH. Dimyati Rois adalah Tokoh Teladan Berbagai Aspek Kehidupan

    Muhaimin Iskandar ; KH. Dimyati Rois adalah Tokoh Teladan Berbagai Aspek Kehidupan

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    MSINEWS-Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar  saat menghadiri peringatan 1000 hari wafatnya KH. Dimyati Rois, pendiri Ponpes Al-Fadlu wal Fadilah Kaliwungu, Kendal, sekaligus Ketua Dewan Syura DPP PKB 2018-2022. Muhaimin Iskandar mengatakan , Kiai Dimyati Rois adalah sosok panutan yang telah mewarisi berbagai macam ilmu serta keteladanan dalam berbagai aspek […]

  • Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan?

    Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara atau Kerugian Lingkungan?

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Oleh : Muhammad Naufal Darmadi dan Fanny Patricia Gultom KORUPSI telah menjadi penyakit kronis yang mengakar di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor pertambangan. Manipulasi dalam proses perizinan, timbulnya praktik suap-menyuap, hingga penggelapan pajak yang merajalela di sektor ini mampu menghancurkan hidup banyak orang hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dari segelintir orang tanpa hati nurani. […]

  • Di Musrenbangnas 2024, Wamenkeu : Perkuat Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

    Di Musrenbangnas 2024, Wamenkeu : Perkuat Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Pentingnya melakukan sinkronisasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Ia mengatakan, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Menteri Dalam […]

  • Finalisasi PDSS Diperpanjang Empat Kali, Komisi X Minta Proses SNBP Transparan

    Finalisasi PDSS Diperpanjang Empat Kali, Komisi X Minta Proses SNBP Transparan

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi merespon empat kali perpanjangan waktu pengisian (input) data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dia meminta proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dilakukan tanpa melalui tes, berjalan transparan, fair dan profesional. Diketahui, sejumlah siswa di […]

expand_less