Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

Komisi IX DPR Sebut, Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
  • visibility 61
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.Com- Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR menemukan sejumlah kekurangan sumber daya manusia dan alat Kesehatan pada saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tentu hasil temuan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi, tambahnya, Provinsi Kaltara ini memiliki prospek untuk bisa menjadi provinsi yang unggul ke depan, sehingga harus didukung kemajuannya.

“Provinsi Kaltara ini kan berbatasan dengan negara lain. Kita mau upayakan agar layanan kesehatannya dilengkapi, sehingga tidak harus membuat masyarakat di sini berobat jauh-jauh, apalagi kalau sampai berpikir ke luar negara Indonesia. Rasanya memang harus segera dilengkapi ya, baik itu SDM maupun Alkesnya,” ujar perempuan yang juga menjadi Ketua Tim Kunker Reses tersebut kepada awak media usai peninjauan di Provinsi Kaltara, Kamis (5/10/2023).

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, m RSUD dr. Jusuf SK secara fasilitas sudah lumayan lengkap. Hanya saja, tambahnya, masih kekurangan SDM terutama tenaga kesehatannya. Dalam pantauan Komisi IX, alat untuk pasang ring jantung sudah ada di RSUD ini, namun, sayangnya sudah setahun belum digunakan karena SDM-nya sudah ada tetapi masih harus menempuh pendidikan lebih lanjut dulu di Jakarta untuk belajar.

”Kita di Komisi IX selalu memprioritaskan anggaran itu untuk Alkses di Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat provinsi maupun kota. Tapi yang menjadi catatan kami hari ini, supaya tidak mengalami kejadian yang sama, Alkes yang disediakan harus diimbangi juga dengan ketersediaan SDM,” imbuh Kurniasih.

Dalam kesempatan lain, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, rumah sakit disini masih kekurangan alat CT scan. “Nanti akan kita dorong untuk alkesnya lebih lengkap lagi, walaupun RS ini termasuk tipe C, menurut saya untuk ukuran daerah sudah sangat bagus, sudah ada kemandirian dalam pengelolaannya. Tinggal nanti kita akan support untuk alkesnya,” ungkap Kurniasih.

Pada Kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan, ada keselahan prosedur terkait pengadaan alat di  RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kaltara. Seharusnya,  semua peralatan yang dipilih itu harus sejalan dengan Pendidikan SDM yang ada di RS tersebut.

“Jadi, begitu dia telah selesai menyekolahkan orang, baru beli alat itu.  Nah, kejadiannya di sini alkesnya sudah ada, bahkan sempat tidak berfungsi selama satu tahun karena tidak ada yang bisa mengoperasikan. Ini suatu kesalahan yang menurut saya harus dibenahi. Kemenkes harus memastikan semua belanja alkes yang itu harus didahului oleh belanja peningkatan SDM.  Sebelum itu jangan diberikan, ini jadi salah satu standar yang perlu perbaiki,” ucap Yasin.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Sebanyak delapan Fraksi di DPR RI menyampaikan permohonan maaf dan sepakat lakukan evaluasi tunjangan perumahan. Hal tersebut menyusul gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI merebak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Adapun desakan tersebut kini mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi di DPR […]

  • Mensos Bekali Ribuan Pendamping PKH : Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    Mensos Bekali Ribuan Pendamping PKH : Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pesan yang menggugah dalam Pembekalan Nasional Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar secara daring dan diikuti lebih dari 2.000 pendamping dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan peran penting para pendamping PKH sebagai ujung tombak utama program kesejahteraan sosial. “Pendamping PKH adalah penjaga harapan […]

  • Pernyataan LBH Bali Soal Handphone Panitia PWP Diretas 

    Pernyataan LBH Bali Soal Handphone Panitia PWP Diretas 

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com– Belum berhenti upaya negara untuk memberangus kebebasan berekspresi rakyatnya. Setelah ada upaya membatalkan agenda lewat pembatalan beberapa venue, dan intimidasi/teror kepada beberapa panitia oleh aparat negara. Selain itu, Negara juga turut membiarkan tindakan melawan hukum oleh Ormas yang merampas properti agenda, dan melakukan kekerasan dalam pelaksnaan PWF 2024, sore tadi (senin 20/5/2024). Terbaru, sekitar […]

  • 4 Bos Pengusaha Media Terjun Dunia Politik, Siapa Paling Tajir?

    4 Bos Pengusaha Media Terjun Dunia Politik, Siapa Paling Tajir?

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – 4 (Empat) Bos Pegusa media di era digital telah muncul sebagai salah satu sektor yang semakin diminati, kalangan pengusaha hingga pemilik partai. Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin digital, peluang dalam industri media semakin terbuka lebar. 4 (empat) bos pengusaha kaya masuk dari berbagai bidang mulai mengalihkan fokus mereka ke industri […]

  • Respon Senator Aceh Soal Larangan Pengeras Suara Saat Ramadan di Masjid oleh Menag RI

    Respon Senator Aceh Soal Larangan Pengeras Suara Saat Ramadan di Masjid oleh Menag RI

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Senator asal Aceh, H. Sudirman merespon larangan Menag Yaqut C. Qoumas. Ia meminta Menteri Agama  tidak mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat dengan larangan pengeras suara luar di masjid serta mushola saat shalat tarawih maupun tadarus Alquran selama bulan ramadan. Hal ini disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma di kalangan […]

  • Kemenkeu Luncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas e-Perjadin, Ini Pungsinya:

    Kemenkeu Luncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas e-Perjadin, Ini Pungsinya:

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas atau e-Perjadin untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan transparan. “Peluncuran e-Perjadin merupakan transformasi proses bisnis pengelolaan keuangan negara berbasis reformasi regulasi dan penerapan teknologi informasi terkini,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, terbitkan Sabtu 19/8/2023. […]

expand_less