Pekanbaru,msinews.com-Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman menyoroti tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Riau mengalami penurunan. Ia mencatat, pada Pemilu tahun 2019 lalu, partisipasi pemilih di Riau mencapai 78 persen, sedangkan pada pemilu tahun 2024 partisipasi pemilih turun menjadi 77 persen.
Karena itu ia mendorong penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait lebih gencar lagi melakukan sosialisasi, terlebih dalam waktu dekat akan ada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak.
“Jadi saya rasa untuk ke depan tentu kita harus mendorong lagi untuk partisipasi ini lebih meningkat lagi dari yang sebelum-sebelumnya termasuk dari yang sekarang. Dan nanti kita akan buktikan lagi di pemilu keadaan serentak,” ujar Arsyad kepada wartawan usai Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024).
Dijelaskan, para penyelenggara pemilu harus giat menjelaskan pentingnya memilih kepala daerah yang berkualitas untuk daerah yang bersangkutan. Meski demikian, Arsyad menilai proses tahapan pemilukada di Provinsi Riau sudah berjalan cukup baik.
“Tadi dalam penyampaian yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur dan juga Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang tergabung dalam Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) dan juga penyelenggara, proses tahapan ini berjalan dengan baik di Provinsi Riau. Dan termasuk dukungan dari pemerintah daerah seperti NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sudah ditandatangani dan juga tahapan yang dijanjikan di dalam NPHD pun sudah, komitmen yang sudah ada di dalam NPHD pun sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” kata Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Riau I ini.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto menjelaskan, penurunan jumlah pemilih pada pemilu 2024, dikarenakan hujan yang turun hampir di semua daerah di Provinsi Riau dan bencana banjir yang mengakibatkan pemilih tidak ingin datang ke TPS.
Hariyanto juga menjelaskan untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024, Pemprov Riau memberikan hibah dana kepada KPU sebesar Rp 133 miliar, kemudian Bawaslu Rp31 miliar dan Rp29 miliar untuk keamanan.** Timred.
