Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » KPK Respon Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai, Skandal SYL

KPK Respon Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai, Skandal SYL

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com -Kabag pemberitaan KPK, Ali Fikri, merespon terkait dugaan keterlibatan oknum petinggi dari lebih dari dua partai politik dalam proyek-proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Klaim ini muncul dalam konteks kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri.

Menurut Ali Fikri, kasus SYL di KPK tidak bersinggungan dengan kasus yang menyeret Firli Bahuri di Polda Metro Jaya.

Baca juga : Kuasa Hukum SYL Berberkan Skandal Korupsi dan Pemeriksaan 

“Yang jadi persoalan di Polda dengan tersangka Pak FB (Firli Bahuri) ini bukan (kasus) SYL yang sekarang. Itu beda,” ujar Ali, dikutip detik.com, Kamis 7/12/2023.

Sementara, KPK sedang mengusut tiga klaster korupsi di Kementan, termasuk pemerasan, pengadaan sapi, hingga hortikultura. Ali menjelaskan bahwa perbuatan Firli Bahuri tidak terkait dengan kasus pemerasan SYL di Kementan yang juga menyeretnya sebagai tersangka di KPK.

“Saat ini, ada tiga klaster kasus dugaan korupsi di Kementan yang tengah diusut KPK. Salah satunya telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, menjelaskan bahwa laporan dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementan sudah naik ke tahap penyelidikan.

“Laporan itu telah digelar untuk dilakukan penyelidikan. Terakhir kami catat sudah digelar untuk dimunculkan, laporan tahun 2020,” kata Nawawi.

Dalam klaster pemerasan di Kementan, KPK telah menetapkan dan menahan tiga tersangka, termasuk eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Para tersangka tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyono (Sekjen Kementan), dan Muhammad Hatta (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan).

KPK terus menggali informasi untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan oknum petinggi partai politik dalam proyek-proyek Kementan. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi peristiwa pidana dan pelaku yang terlibat.

Berita sebelumnya, Kuasa hukum eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Djamaluddin Koedoeboen, mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum petinggi dari lebih dari dua partai politik dalam proyek-proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Klaim tersebut muncul dalam konteks kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri.

“Lebih dari dua partai politik lah yang diduga terlibat dalam permasalahan itu. Ada oknum ya oknum. Oknum petinggi partai,” kata Djamaluddin dikutip Liputan6.com, Rabu (6/12/2023).

Baca juga : Firli Bahuri, Selesai Diperiksa Dewas Terkait Pelanggaran Etik

Menurut Djamaluddin, petinggi parpol ini diduga terlibat dalam beberapa proyek di Kementan, yang kemudian berujung pada upaya pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Namun, ia menolak merinci nama-nama partai yang terlibat, menyatakan bahwa pengungkapan tersebut dapat memengaruhi kondisi politik, terutama menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilu 2024.

“Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap Pak SYL,” ujarnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Kata Rektor UAI Soal Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri Masuk Akal

    Ini Kata Rektor UAI Soal Perpanjangan Usia Pensiun Kapolri Masuk Akal

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Perpanjangan masa jabatan perwira tinggi Polri, termasuk Kapolri, dinilai masuk akal dan wajar diterapkan. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin, saat menanggapi wacana perpanjangan usia pensiun Kapolri dalam rencana revisi UU Polri di DPR RI. Asep mengungkapkan, posisi Kapolri merupakan salah satu jabatan strategis. Sehingga, jika wacana perpanjangan usia […]

  • JARI dan Cagub Sumsel, Eddy Santana Putra, MT ‘Teken’ Kontrak Politik: Cerdaskan Kehidupan Politik Santun dan Bermartabat

    JARI dan Cagub Sumsel, Eddy Santana Putra, MT ‘Teken’ Kontrak Politik: Cerdaskan Kehidupan Politik Santun dan Bermartabat

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Palembang, msinew.com − Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Dr Riezky Aprilia meyakinkan nawaitu mereka maju sebagai kontestasi Pilkada Sumatra Selatan 2024. Dari tiga pasangan calon (paslon), hanya pasangan Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Dr Riezky Aprilia berani menandatangani kontrak politik di hadapan masyarakat […]

  • World Water Forum ke-10 Turut Buka Jalan untuk Wujudkan Listrik Murah

    World Water Forum ke-10 Turut Buka Jalan untuk Wujudkan Listrik Murah

    • calendar_month Sabtu, 27 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa penyelenggaraan World Water Forum ke-10 dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan listrik yang lebih murah, melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Sabtu (27/4/2024). […]

  • Simak,Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Di Rapat Paripurna DPR.RI 20 Mei 2026

    Simak,Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Di Rapat Paripurna DPR.RI 20 Mei 2026

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta-Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Berikut adalah isi Pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto dapa Rapat Paripurna bersama DPR […]

  • Indonesia Diharapkan Menjadi‘Superpower’ Kelautan dan Perdagangan Karbon

    Indonesia Diharapkan Menjadi‘Superpower’ Kelautan dan Perdagangan Karbon

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa Peran Indonesia menjadi superpower kelautan dan perdagangan karbon. Pernyataan demikian disampaikan setelah meninjau Kapal riset OceanXplorer milik OceanX yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun, Kapal riset tersebut bersandar usai merampungkan tahap ketiga misi eksplorasi laut Indonesia rute […]

  • KPU RI

    KPU RI Terus Hitung Surat Suara Rusak di Paniai, Papua Tengah, Jelang Pemungutan Suara

    • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah, menjelang pemungutan suara. Seorang anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengonfirmasi hal tersebut, sementara beredarnya video perusakan surat suara dan kotak suara di daerah tersebut telah menjadi perhatian. KPU RI masih dalam proses menghitung jumlah surat […]

expand_less