Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Yuk..Kenali IKN Nusantara: Arti, Letak dan Otoritanya.

Yuk..Kenali IKN Nusantara: Arti, Letak dan Otoritanya.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 24 Sep 2023
  • visibility 79
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kenali IKN

Progres Pembangunan IKN 38 Persen

Jakarta, Rencana Pemerintah memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera terwujud. Pemerintah pusat dan DPR RI, didukung rakyat Indonesia terus mengebut penyelesaian pembagunan IKN (Ibu Kota Nusantara)

Pemindahan ibu kota tersebut resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Jakarta. Adapun megaproyek pembangunan IKN diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun sejak diumumkan.

Baca Juga : Jokowi: IKN Tidak Andalkan Pemerintah Saja, Dunia Usaha Juga Masuk

Namun, Presiden, DPR RI, Kementerian Indonesia Bersatu, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan, ditargetkan sudah pindah ke IKN mulai 2024 mendatang. Bahkan, Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 rencananya akan dilaksanakan di IKN.

Lantas, apa itu IKN, letak, dan otoritanya?

Tentang IKN merupakan singkatan dari Ibu Kota Negara. Istilah tersebut digunakan karena lebih singkat dan mudah untuk disebutkan.

Istilah IKN pun telah banyak digunakan dalam pembasan ibu kota negara yang baru, mulai dari perencanaan, eksekusi pembangunan, hingga Rancangan Undang-Undangan Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN.

Alasan dinamakan IKN Nusantara Jokowi resmi menetapkan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu Nusantara.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.

Baca Juga : Jokowi Malam Apresiasi IKN, Sapa Pekerja dan Minta Do’a Restu

“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di internasional, mudah, serta menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia,” terang Suharso, dilansir dari Kompas.com (22/1/2022).

Selain mudah diucapkan, alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru juga karena sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.

“Dengan nama Nusantara, mengungkapkan realitas keindonesiaan kita,” ucapnya.

Menurutnya, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah negara di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.

“Dengan nama Nusantara ini, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya, etnis dan seterusnya,” tutur dia.

“Jadi, Nusantara itu adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu dan Ibu Kita Indonesia. Dengan nama Nusantara itu mengungkapkan realitas tersebut,” lanjutnya.

Logo IKN Nusantara

Presiden Jokowi telah mengumumkan logo resmi IKN yang bernama Pohon Hayat. Logo ini didesain oleh Aulia Akbar.

Logo tersebut merupakan hasil sayembara logo IKN yang dilakukan pada 4 April-20 Mei 2023.

“Yang milih ini rakyat dan pemilihnya 500.000-an. Jumlah yang tidak sedikit,” ucap Jokowi, dilansir dari Kompas.com (30/5/2023).

Logo Pohon Hayat ke depannya akan menjadi identitas visual bagi IKN.

Jokowi berharap agar logo Pohon Hayat bisa menumbuhkan rasa bangga atas jati diri bangsa sebagai negara besar, bangsa yang majemuk. Logo ini juga diharapkan mampu menggungah kesadaran masayrakat untuk menjaga alam, lingkungan, dan ekosistemnya.

Logo Pohon Hayat dijelaskan sebagai simbol dasar yang tumbuh dari 5 akan ideologi bangsa (Pancasila). Tujuh batang di bagian tengah merupakan representasi gugus pulau besar di Indonesia. Sementara 17 kelopak di bagian atas merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga : MoU Pertamina dan Otorita Support Target IKN

Rancangan Pohon Hayat terinspirasi oleh bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia. Desain logo dilengkapi dengan font “IKN Sutasoma” yang terinspirasi dari aksara Pallawa, salah satu aksara tertua di Asia Tenggara yang ditemukan di Kutai, Kalimantan.

Letak IKN

Jokowi mengumumkan bahwa IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya, IKN berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com (26/8/2019).

Berdasarkan Buku Saku Pemindahan IKN, terdapat beberapa alasan pemilihan wilayah tersebut, yakni:

Pertama, minimnya risiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

Kedua, lokasinya yalimantan Timur ke seluruh provinsi di Indonesia adalah 893 km.

Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, infrastruktur yang ada di Balikpapan dan Samarinda relatif sudah lengkap karena sudah ada tol, pelabuhan, dan bandara yang mudah dijangkau.

Kelima, pemerintah dan BUMN memiliki lahan seluas 180.000 hektar untuk mengurangi biaya.

Mengenal Otorita IKN Nusantara Pasal 8 UU IKN yang resmi disahkah oleh DPR pada 18 Januari 2022, mengatur keberadaan Otorita IKN Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Otorita IKN Nusantara sendiri merupakan lembaga yang setingkat dengan kementerian. Pasal 9 ayat (1) UU IKN berbunyi berikut ini:

“Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

Nantinya, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat kembali diangkat dalam masa jabatan yang sama.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan ditunjuk dan diangkat pertama kalinya oleh Presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN diundangkan.

Dengan begitu, Otorita IKN Nusantara langsung bertanggung jawab kepada Presiden tanpa perantara DPRD setempat.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Tegaskan Penolakan

    Jokowi Menegaskan Penolakan Pernyataan Netanyahu dan Sikap Indonesia Terhadap Israel

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikap tegas terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menentang pembentukan negara Palestina. Dalam keterangan pers daring pada Jumat, Jokowi menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara adalah tidak dapat diterima. Baca juga : Jokowi dan Ma’ruf Amin Bersikap Terbuka […]

  • KKB Berulah, Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

    KKB Berulah, Bakar Rumah Dinas DPRD dan Kios di Pegunungan Bintang

    • calendar_month Kamis, 21 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (20/9). Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan pembakaran diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Ananias Ati Mimin. Baca Juga : Aksi KKB, Dua Warga Tewas Saat Persiapan Makan Malam  Ia menyebut kelompok itu […]

  • Polisi Malaysia Selidiki Kasus Kaus Kaki Bertuliskan lafaz Allah

    Polisi Malaysia Selidiki Kasus Kaus Kaki Bertuliskan lafaz Allah

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM) sedang mengusut tuntas kasus kontroversial terkait penjualan kaus kaki dengan tulisan kalimah Allah di jaringan ritel KK Super Mart. Direktur Departemen Investigasi Kriminal PDRM, Mohd Shuhaily Mohd Zain, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka dua penyelidikan berdasarkan laporan penjualan produk tersebut di KK Mart Sunway. Baca juga : Budi […]

  • Alokasi Anggaran Bangun IKN Tahun 2024 Meningkat Menjadi Rp35,45 Triliun

    Alokasi Anggaran Bangun IKN Tahun 2024 Meningkat Menjadi Rp35,45 Triliun

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024, mencapai total Rp35,45 triliun. Hal ini menandai peningkatan signifikan dari anggaran tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp24 triliun. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota […]

  • Wagub Babel, Hellyana Mengamuk, Fungsi dan Perannya Dilemahkan Secara Sistematis

    Wagub Babel, Hellyana Mengamuk, Fungsi dan Perannya Dilemahkan Secara Sistematis

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Pangkalpinang,msinews.com–Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana mengamuk. Pasalnya, baru hitungan bulan setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur Babel berpasangan dengan Hidayat Arsani sebagai Gubernur periode 2025-2030, namun Hellyana mengaku fungsi dan perannya secara sistematis ‘‘dilemahkan”. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka,di Istana Negara,Kamis (17/4/2025). “Terkait pelemahan sistematis terhadap fungsinya […]

  • Komisi X : Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

    Komisi X : Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi X DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan. Hal tersebut menunjukan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen memastikan setiap warga negara bangsa memperoleh akses pendidikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi,dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Badan Eksekutif […]

expand_less