Bangsa dan Gereja yang Terluka

“Siapa yang menembak mati pilot Egon Irawan dan Co-Pilot Baskoro Adi Anggoro pada 11 Februari 2026 di Boven Digul?”

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman

Wajah militer Indonesia di Tanah Papua Barat digambarkan dengan jelas dan terang oleh alm. Frans Lieshout, OFM tentang pengalamannya sekitar 62 tahun silam tepatnya pada 1 Mei 1963.

“Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang diutus itu merupakan kelolompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.

Saat itu saya melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda dibakar…” (Sumber: Pastor Frans Lieshout, OFM, Gembala dan Guru Bagi Papua: Markus Haluk, 2020, hal.593).

Alm. Herman Wayoi mengabadikan pengalamannya sebagai berikut:

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya nenguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia….Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di Tanah ini. Rakyat Papua yang terbunuh dalam operasi-operasi militer di daerah-daerah terpencil atau pelosok pedalaman dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu apakah orang dewasa atau anak-anak. Memang Ironis, ketidakberpihakan hukum yang adil menyebabkan nilai orang Papua dimata aparat keamanan Perintah Indonesia tidak lebih dari seekor binatang buruan”. (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal.142-143).

A. C. Manulang : Pengamat Intelijen mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pernah mengatakan:

“Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain dari Jakarta dengan berbagai tujuan….”. (Sumber: Indopos, 04 November 2012…lihat Buku Otonomi Khusus Papua Telah Gagal: Yoman, 2012, hal. 215).

Semua konflik di Tanah Papua Barat diciptakan dan dirawat untuk kepentingan perampokan dan pencurian Sumber Daya Alam (SDA) dengan menyingkirkan dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua Barat. Faktanya, penguasa Indonesia tidak tertarik dengan POAP dan POAP dilihat dan dinilai sebagai penghalang dan beban yang perlu ditiadakan dari Tanah leluhur mereka. Tanah Papua Barat harus dikosongkan dari POAP yang berkulit hitam dan berambut keriting dan rambut bergelombang.

Pada 24 Maret 2025, di depan Parlemen Inggris saya pertanyakan beberapa pertanyaan kunci tentang persoalan konflik di Papua Barat.

1. Siapa yang menembak mati Pilot Glen Malcolm Conning warga Negara Selandia Baru pada 5 Agustus 2024 di distrik Alama, Mimika, Papua Barat?

(2) Siapa yang menewaskan Rick Spier dan Edwin Burgon pada tanggal 31 Agustus 2002 di Timika?

(3) Siapa yang menembak Pieper Dietmar Helmut (55) warga negara Jerman di Pantai Base G pada 29 Mei 2012?

(4) Siapa yang menewaskan Graeme Thomas Wall pada 30 Maret 2020 di Kuala Kencana, Timika?

(5) Siapa yang menembak mati Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha
pada 25 April 2021 di Beoga, Puncak, Papua Barat?

(6) Siapa yang menembak mati Michelle Kurisi Doga pada 29 Agustus 2023 di distrik Kimbim/Assologaima, Wamena, Jayawijaya, Papua Barat?

(7) Siapa yang menembak mati Pilot Egon Erawan dan Co-Pilot Baskoro Adi Anggoro pada 11 Februari 2026 di Bandara Perintis Boven Digul Papua Barat?

Siapa pelaku seluruh kejahatan kemanusiaan dan motivasi apa?

Sejauh belum ada investigasi independen yang kredibel dan melibatkan komunitas internasional untuk investigasi , maka semua tuduhan negara dan aparat keamanan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya.

Pertanyaan mendasar yang lain saya sampaikan sebagai berikut:

(1) Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB, Wartawan Asing, dan Diplomat Asing berkunjung ke Papua Barat?

(2) Pemerintah Indonesia menutup akses Komisioner Tinggi HAM PBB wartawan dan diplomat asing masuk ke Papua Barat menimbulkan banyak kecurigaan dan pertanyaan.
Indonesia takut apa, bikin apa dan sembunyikan apa di Papua Barat?

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menyimpulkan dengan sempurna:

“…Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia…Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” “…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (Sumber:
Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015 hal. 255, 257).

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Tim Lembaga Ilmu Pengerahuan Indonesia (LIPI) Muridan S. Widjojo (alm), Andriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2009)menemukan sumber-sumber konflik Papua dikategorikan dalam empat isu.

Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan afirmatif recognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua.

Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung.

Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang pernah dilakukan untuk Aceh.

Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakkan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua pada umumnya.

Solusinya ialah presiden Prabowo Subianto menunjuk Special Envoy dan menghentikan kekerasan militer di Tanah Papua Barat. (*)

Sumber: Oroginal Voice