Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KPK Geledak Rumah di Gorontalo, Berikut Rangkuman Kasusnya:

KPK Geledak Rumah di Gorontalo, Berikut Rangkuman Kasusnya:

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
  • visibility 16
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Gorontalo. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

“Untuk mengumpulkan alat bukti, hari ini Tim Penyidik melaksanakan penggeledahan disalah satu rumah yang beralamat di Jl Merdeka / Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Ali mengatakan penggeledahan sampai saat ini masih berlangsung. Dia akan menyampaikan perkembangan hasil penggeledahan setelah semua prosesnya selesai.

“Kegiatan masih berlangsung dan perkembangannya akan kami segera sampaikan,” ujarnya.

Dugaan Korupsi Bikin Software Proteksi TKI Tak Berfungsi

Baca Juga : Mesra Dengan Prabowo, Apa Jokowi Diberhetikan Kader PDIP?

KPK mengatakan dugaan korupsi itu berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan korupsi tersebut membuat software untuk proteksi TKI itu tidak berfungsi. Software tersebut sedianya digunakan untuk memantau para TKI.

Cuma sistemnya nggak berjalan. Jadi pengadaan software, pengadaan komputer. Jadi yang bisa dipakai, cuma komputernya saja itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri nggak berjalan,” kata Alexander di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/8).

“Software-nya ada, tapi nggak berfungsi,” tambahnya.

Alexander mengatakan nilai proyek itu sekitar Rp 20 miliar. Tim penyidik KPK saat ini masih melakukan pengembangan penyidikan terkait korupsi sistem proteksi di Kemnaker.

“Tentu nanti akan didalami. Pemeriksaan saksi-saksi siapa saja yang terlibat siapa yang mengetahui tentu jadi tugas penyidik buat mendalami,” ujar Alexander.

Dalam perkara ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri.

Berikut ini rangkuman kronologi kasus transaksi gelap di Kemenkeu yang sempat membuat geger publik Tanah Air:

1. Diawali Pernyataan Mahfud dari Yogyakarta

Pada Rabu (8/3/2023), Menko Polhukam Mahfud Md tengah menjadi pembicara kunci dalam acara Town Hall Meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seusai acara, dia menyampaikan beberapa pernyataan dihadapan para wartawan di sana.

Baca Juga : Orang Tua Teryata Harus Rutin Olahraga ini, Simak Penjelasanya

Salah satunya mengonfirmasi beberapa temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tengah diperiksa KPK. Diantaranya transaksi di rekeningnya yang mencapai Rp 500 miliar.

Informasi ini Mahfud dapatkan karena ia merupakan Ketua Komite TPPU yang sekertarisnya adalah Ketua PPATK. Lalu, ia sampaikanlah temuan baru pergerakan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Informasi itu ia sebut baru ia dapat pagi harinya tanggal tersebut.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud saat itu.

2. Kementerian Keuangan Mengaku Belum Dapat Informasi Resmi

Kebetulan, pada siang harinya hari itu, sekitar pukul 13.30 WIB Kementerian Keuangan tengah menggelar konferensi pers penanganan RAT yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Wartawan pun mengonfirmasi pernyataan Mahfud yang disampaikan pagi harinya itu.

Dalam responsnya, Awan mengatakan, belum tahu menahu data yang disampaikan Mahfud. Ia mengaku baru tahu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu dari media massa karena belum ada surat resmi terkait itu yang disampaikan pihak Mahfud kepada Kemenkeu.

“Memang sampai saat ini kami khususnya Itjen belum tahu, tapi kami belum terima informasi nya seperti apa, nanti kami cek. Memang masalahnya sudah tahu di pemberitaan, tapi nanti kami cek,” kata Awan.

Baca Juga : MPR RI Siap Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi Dipastikan Hadir RI

Berikut ini rangkuman kronologi kasus transaksi gelap di Kemenkeu yang sempat membuat geger publik Tanah Air:

1. Diawali Pernyataan Mahfud dari Yogyakarta

Pada Rabu (8/3/2023), Menko Polhukam Mahfud Md tengah menjadi pembicara kunci dalam acara Town Hall Meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seusai acara, dia menyampaikan beberapa pernyataan dihadapan para wartawan di sana.

Salah satunya mengonfirmasi beberapa temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tengah diperiksa KPK. Diantaranya transaksi di rekeningnya yang mencapai Rp 500 miliar.

Informasi ini Mahfud dapatkan karena ia merupakan Ketua Komite TPPU yang sekertarisnya adalah Ketua PPATK. Lalu, ia sampaikanlah temuan baru pergerakan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Informasi itu ia sebut baru ia dapat pagi harinya tanggal tersebut.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud saat itu.

https://msinews.com/kembali-mesra-dengan-prabwo-apa-jokowi-diberhetikan-kader-pdip/

2. Kementerian Keuangan Mengaku Belum Dapat Informasi Resmi

Kebetulan, pada siang harinya hari itu, sekitar pukul 13.30 WIB Kementerian Keuangan tengah menggelar konferensi pers penanganan RAT yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Wartawan pun mengonfirmasi pernyataan Mahfud yang disampaikan pagi harinya itu.

Dalam responsnya, Awan mengatakan, belum tahu menahu data yang disampaikan Mahfud. Ia mengaku baru tahu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu dari media massa karena belum ada surat resmi terkait itu yang disampaikan pihak Mahfud kepada Kemenkeu.

“Memang sampai saat ini kami khususnya Itjen belum tahu, tapi kami belum terima informasi nya seperti apa, nanti kami cek. Memang masalahnya sudah tahu di pemberitaan, tapi nanti kami cek,” kata Awan. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Positif, Partai Demokrat MBD Tidak Usung Kader Yang Tidak Jaga Komitmen

    Positif, Partai Demokrat MBD Tidak Usung Kader Yang Tidak Jaga Komitmen

    • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pasca Agustinus Lekwardai Kilikily (Ari Kilikily) berpindah ke Parati PDIP untuk maju di pilkada berpasangan sebagai calon wakil dengan Petahana Benyamin Thomas Noach, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah memberi signal positif kalau tahapan pilkada di Maluku Barat Daya tidak lagi mengusung bakal calon kepala daerah yang tidak berkomitmen membesarkan Partai tersebut. “Signal […]

  • In Front of Indonesian Entrepreneurs and Diaspora in Canada, Coordinating Minister Airlangga Reveals Issues of Indonesian Economic Development

    In Front of Indonesian Entrepreneurs and Diaspora in Canada, Coordinating Minister Airlangga Reveals Issues of Indonesian Economic Development

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Vancouver,msinews.com-The Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, Airlangga Hartarto held a meeting with Indonesian Entrepreneurs and Diaspora in Vancouver. In the meeting, Airlangga talked about the digital economy, critical minerals, from the middle class to the Indonesian International Cooperation Map. He began his working visit since the end of Friday August […]

  • DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

    DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

    • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Jakarta,MSINews.com – Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) harus memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Untuk diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen. Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari […]

  • Pemerintah Diingatkan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

    Pemerintah Diingatkan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan agar ada sejumlah langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menekan perlambatan ekonomi negara. Tanpa upaya ini, dirinya khawatir masyarakat semakin tertekan dengan beban ekonomi yang semakin berat. Untuk itu, DPR RI mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah. Pasalnya, nilai […]

  • Novel Baswedan

    Firli Bahuri Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan ke SYL

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Polda Metro Jaya mengumumkan perkembangan signifikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ketua KPK, Firli Bahuri, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini setelah gelar perkara yang dilakukan pada Rabu (22/11/2023) pukul 19.00 WIB. “Berdasarkan fakta-fakta penyidikan maka pada hari Rabu hari ini 22 November 2023 sekira […]

  • Dana MBG Langsung dari KPPN ke Virtual Account, Kepala BGN Sebut Tak Mungkin Ada Korupsi

    Dana MBG Langsung dari KPPN ke Virtual Account, Kepala BGN Sebut Tak Mungkin Ada Korupsi

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan secara terang bahwa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) baik dari pelaksanaan, pelayanan hingga pengawasan tak mungkin ada korupsi. Menurutnya, program ungggulan prioritas Presiden Prabowo MBG ini, pihak dari BGN dalam proses pembayaran pengadaan MBG, baik ke dapur sampai ke pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) […]

expand_less