Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KPK Geledak Rumah di Gorontalo, Berikut Rangkuman Kasusnya:

KPK Geledak Rumah di Gorontalo, Berikut Rangkuman Kasusnya:

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
  • visibility 119
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Gorontalo. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

“Untuk mengumpulkan alat bukti, hari ini Tim Penyidik melaksanakan penggeledahan disalah satu rumah yang beralamat di Jl Merdeka / Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Ali mengatakan penggeledahan sampai saat ini masih berlangsung. Dia akan menyampaikan perkembangan hasil penggeledahan setelah semua prosesnya selesai.

“Kegiatan masih berlangsung dan perkembangannya akan kami segera sampaikan,” ujarnya.

Dugaan Korupsi Bikin Software Proteksi TKI Tak Berfungsi

Baca Juga : Mesra Dengan Prabowo, Apa Jokowi Diberhetikan Kader PDIP?

KPK mengatakan dugaan korupsi itu berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan korupsi tersebut membuat software untuk proteksi TKI itu tidak berfungsi. Software tersebut sedianya digunakan untuk memantau para TKI.

Cuma sistemnya nggak berjalan. Jadi pengadaan software, pengadaan komputer. Jadi yang bisa dipakai, cuma komputernya saja itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri nggak berjalan,” kata Alexander di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/8).

“Software-nya ada, tapi nggak berfungsi,” tambahnya.

Alexander mengatakan nilai proyek itu sekitar Rp 20 miliar. Tim penyidik KPK saat ini masih melakukan pengembangan penyidikan terkait korupsi sistem proteksi di Kemnaker.

“Tentu nanti akan didalami. Pemeriksaan saksi-saksi siapa saja yang terlibat siapa yang mengetahui tentu jadi tugas penyidik buat mendalami,” ujar Alexander.

Dalam perkara ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri.

Berikut ini rangkuman kronologi kasus transaksi gelap di Kemenkeu yang sempat membuat geger publik Tanah Air:

1. Diawali Pernyataan Mahfud dari Yogyakarta

Pada Rabu (8/3/2023), Menko Polhukam Mahfud Md tengah menjadi pembicara kunci dalam acara Town Hall Meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seusai acara, dia menyampaikan beberapa pernyataan dihadapan para wartawan di sana.

Baca Juga : Orang Tua Teryata Harus Rutin Olahraga ini, Simak Penjelasanya

Salah satunya mengonfirmasi beberapa temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tengah diperiksa KPK. Diantaranya transaksi di rekeningnya yang mencapai Rp 500 miliar.

Informasi ini Mahfud dapatkan karena ia merupakan Ketua Komite TPPU yang sekertarisnya adalah Ketua PPATK. Lalu, ia sampaikanlah temuan baru pergerakan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Informasi itu ia sebut baru ia dapat pagi harinya tanggal tersebut.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud saat itu.

2. Kementerian Keuangan Mengaku Belum Dapat Informasi Resmi

Kebetulan, pada siang harinya hari itu, sekitar pukul 13.30 WIB Kementerian Keuangan tengah menggelar konferensi pers penanganan RAT yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Wartawan pun mengonfirmasi pernyataan Mahfud yang disampaikan pagi harinya itu.

Dalam responsnya, Awan mengatakan, belum tahu menahu data yang disampaikan Mahfud. Ia mengaku baru tahu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu dari media massa karena belum ada surat resmi terkait itu yang disampaikan pihak Mahfud kepada Kemenkeu.

“Memang sampai saat ini kami khususnya Itjen belum tahu, tapi kami belum terima informasi nya seperti apa, nanti kami cek. Memang masalahnya sudah tahu di pemberitaan, tapi nanti kami cek,” kata Awan.

Baca Juga : MPR RI Siap Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi Dipastikan Hadir RI

Berikut ini rangkuman kronologi kasus transaksi gelap di Kemenkeu yang sempat membuat geger publik Tanah Air:

1. Diawali Pernyataan Mahfud dari Yogyakarta

Pada Rabu (8/3/2023), Menko Polhukam Mahfud Md tengah menjadi pembicara kunci dalam acara Town Hall Meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seusai acara, dia menyampaikan beberapa pernyataan dihadapan para wartawan di sana.

Salah satunya mengonfirmasi beberapa temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tengah diperiksa KPK. Diantaranya transaksi di rekeningnya yang mencapai Rp 500 miliar.

Informasi ini Mahfud dapatkan karena ia merupakan Ketua Komite TPPU yang sekertarisnya adalah Ketua PPATK. Lalu, ia sampaikanlah temuan baru pergerakan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Informasi itu ia sebut baru ia dapat pagi harinya tanggal tersebut.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud saat itu.

https://msinews.com/kembali-mesra-dengan-prabwo-apa-jokowi-diberhetikan-kader-pdip/

2. Kementerian Keuangan Mengaku Belum Dapat Informasi Resmi

Kebetulan, pada siang harinya hari itu, sekitar pukul 13.30 WIB Kementerian Keuangan tengah menggelar konferensi pers penanganan RAT yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Wartawan pun mengonfirmasi pernyataan Mahfud yang disampaikan pagi harinya itu.

Dalam responsnya, Awan mengatakan, belum tahu menahu data yang disampaikan Mahfud. Ia mengaku baru tahu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu dari media massa karena belum ada surat resmi terkait itu yang disampaikan pihak Mahfud kepada Kemenkeu.

“Memang sampai saat ini kami khususnya Itjen belum tahu, tapi kami belum terima informasi nya seperti apa, nanti kami cek. Memang masalahnya sudah tahu di pemberitaan, tapi nanti kami cek,” kata Awan. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polsek Suoh Evakuasi Warga yang meninggal Akibat Serangan Harimau

    Polsek Suoh Evakuasi Warga yang meninggal Akibat Serangan Harimau

    • calendar_month Jumat, 9 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Lambar, MSInews.com –  Kepolisian Sektor (Polsek)  Suoh melakukan evakuasi terhadap warga yang meninggal dunia akibat diterkam harimau pada Kamis (08/02/24). Korban bernama Gunarso (47), seorang laki-laki yang beralamat di dusun Sumber Agung 2, Pekon Sumber Agung, kec. Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Peristiwa tragis ini bermula pada hari Kamis pukul 08.30 WIB, saat korban berpamitan untuk […]

  • Fadli Zon : Net Zero Emission 2060 Butuh Kerja Sama Seluruh Pihak

    Fadli Zon : Net Zero Emission 2060 Butuh Kerja Sama Seluruh Pihak

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota DPR RI Fadli Zon mendukung berbagai upaya dari seluruh pihak terkait kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim (climate change), ekonomi sirkular, dan juga islamic blended financing. Menurutnya, hal itu dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari komitmen untuk mencapai nol emisi di 2060 (2060 net zero emission). Hal tersebut disampaikan dalam acara Kaukus Ekonomi […]

  • Kampanye Akbar AMIN Gelar di Jakarta International Stadium

    Kampanye Akbar AMIN Gelar di Jakarta International Stadium

    • calendar_month Sabtu, 10 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menggelar kumpul akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/2/2024). Ribuan pendukung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indonesia (AMIN) memadati stadion tersebut. Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Anies […]

  • Paus Leo XIV Menerima 200 WNI Audiensi Khusus,Ini Pesannya

    Paus Leo XIV Menerima 200 WNI Audiensi Khusus,Ini Pesannya

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    VATICAN CITY,MSINEWS.COM– Paus Leo XIV mengatakan, Takhta Suci telah mendampingi bangsa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sejak kemerdekaannya. Ikatan tersebut telah dibangun di atas rasa hormat, dialog, dan komitmen bersama terhadap perdamaian dan harmoni. Hal itu dikatakan Paus Leo XIV dalam pidatonya saat menerima audiensi 200 orang anggota IRRIKA, Rehat, dan keluarga besar KBRI Takhta Suci […]

  • Pemerintah Diminta Batasi Umroh Jelang Musim Hajih Jelang

    Pemerintah Diminta Batasi Umroh Jelang Musim Hajih Jelang

    • calendar_month Jumat, 24 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Padang,msinews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menilai keberangkatan umrah jelang musim haji berpotensi menambah kepadatan jemaah di tanah suci. Ia pun mengimbau kepada pemerintah, Kementerian Agama (Kemenag), agar dapat melakukan pembatasan. Legislator Dapil Sumbar II ini khawatir jika jemaah umrah tersebut memutuskan lanjut berhaji. “Padahal tenda sudah ditentukan. Bagaimana mereka mau memenuhi, […]

  • Geram Atas Cucuk Cabut Kasus Basarnas, Abraham Samad Katakan Tindakan KPK Dungu

    Geram Atas Cucuk Cabut Kasus Basarnas, Abraham Samad Katakan Tindakan KPK Dungu

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Jakarta _Ketakutan KPK dalam menindak kasus dugaan yang menyeret Kepala Basarnas Marsyda Henri Alfiandi jadi gunjingan para pejabat KPK sebelumnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut piminan KPK saat ini dungu seeta memalukan dalam penanganan kasus dugaan suap para petinggi Basarnas. Abraham mengatakan setiap tahap Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pengambilan keputusan menetapkan seorang tersangka pasti […]

expand_less