Pascabencana Sumatera-Aceh, DPR Puji Kinerja BNPB Meski Anggaran Terbatas

Msinews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra M. Husni, mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR M. Husni ditunjukan langsung kepada Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto, dalam rapat rapat kerja dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH dan Baznas di Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.

Husni menilai pergerakan cepat BNPB berdampak langsung pada penurunan korban jiwa dan tingkat kerusakan.

“Kepada BNPB, saya terus terang, Pak Jenderal, ini biar saya laporkan sama teman-teman saya di Komisi VIII. Waktu itu tanggal 20 terjadi banjir bandang di Sumatera Utara, tanggal 25 saya langsung dapat berita dari salah satu bupati di Sumatera Utara, dan itu langsung direspons oleh Kepala BNPB,” kata Husni.

Ia menjelaskan, peristiwa banjir bandang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah memiliki karakteristik kejadian yang sama, namun perbedaan kecepatan respons menghasilkan dampak yang berbeda.

“Banjir bandang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kejadiannya sama, masalahnya sama. Tapi karena lebih dulu ditangani di Tapanuli Selatan, tingkat yang meninggal dan tingkat kerusakan jauh lebih rendah dibanding Tapanuli Tengah,” ujarnya.

Husni mengungkapkan kehadiran langsung Kepala BNPB Suharyanto di lokasi menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan dan koordinasi lintas daerah.

“Setelah Pak Jenderal ke sana, baru kemudian gubernur datang. Jadi kami melihat pergerakan BNPB ini sangat luar biasa,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kehadiran BNPB dalam jangka waktu yang cukup lama di wilayah terdampak, termasuk di Aceh, sebagai bentuk komitmen dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

“Apapun ceritanya, saya rasa Bapak hampir dua bulan di Aceh. Itu menunjukkan keseriusan dalam menangani bencana,” ujar Husni.

Meski memberikan apresiasi, Husni menyoroti keterbatasan peralatan dan dukungan anggaran BNPB dalam penanganan bencana.

“Dengan anggaran yang sedemikian, bahkan untuk peralatan kebencanaan itu hampir tidak ada, BNPB tetap bekerja maksimal. Memang peralatan masih kurang, mungkin karena faktor anggaran yang terbatas,” katanya.

Ia menyebutkan, BNPB telah banyak menyalurkan bantuan kepada BPBD, mulai dari kendaraan tangki air hingga armada pendukung lainnya, meski jumlahnya masih belum ideal.

“Kami melihat banyak bantuan BNPB ke BPBD, seperti mobil tangki air dan kendaraan lainnya, walaupun jumlahnya masih terbatas,” ucapnya.

Husni menegaskan Komisi VIII DPR RI mendukung penuh penguatan peran BNPB, khususnya dalam pemulihan pascabencana dan peningkatan kapasitas nasional penanggulangan bencana.

“Insyaallah kami mendukung penuh bagaimana pemulihan pascabencana ini bisa maksimal, dan kekuatan penuh itu ada di BNPB,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dorongan agar ke depan penanganan kebencanaan memiliki penguatan kelembagaan yang lebih besar.

“Kita kejar ke depan supaya bisa dibentuk kementerian kebencanaan, sehingga penanganan bencana bisa lebih kuat dan terkoordinasi,” tandas Husni. *