Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Rakor PBWNKP di Kuta Bali, BNPP Perkuat Kepentingan Perbatasan

Rakor PBWNKP di Kuta Bali, BNPP Perkuat Kepentingan Perbatasan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
  • visibility 37
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memperlihatkan komitmennya dalam menggalang langkah strategis demi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Denpasar Kuta Bali, Jum’at 25/8/2023.

Plh. Sekretaris BNPP, Dr. Robert Simbolon mengatakan wujud nyata dari komitmen BNPP untuk melanjutkan upaya-upaya pembangunan strategis PBWNKP.

“Rakor Ini mencakup penguatan hubungan koordinasi antara BNPP dan Badan-badan serta Unit Kerja Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan negara,” kata Robert

Salah satu pembahasan penting dalam Rakor ini kata Dia, adalah langkah konkret dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi PBWNKP Tahun 2023.

“Kita perlu memadukan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi antara BNPP dan BPPD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana aksi yang telah disusun dapat terealisasikan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbatasan negara kita,” jelasnya.

Bukan hanya itu, para Deputi dan Asisten Deputi dari BNPP juga turut berbagi wawasan terperinci mengenai program dan kegiatan PBWNKP Tahun 2023.

Dari pengelolaan batas wilayah negara hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, semua bidang mendapat sorotan khusus dalam acara tersebut.

Sesi diskusi menjadi ruang yang sangat berharga dalam Rakor ini. Peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian aktif dengan memberikan masukan yang berharga.

“Kami mengapresiasi kontribusi dari peserta daerah yang memberikan pandangan nyata dari lapangan. Ini akan menjadi bahan sekaligus masukan berharga dalam penyempurnaan rencana aksi ke depan,” ungkap Robert

Dalam sesi penutup, Dr. Robert menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang signifikan untuk Renaksi PBWNKP Tahun 2023, mencapai angka Rp7,717 triliun.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran ini digunakan dengan efektif untuk memajukan perbatasan negara kita. Koordinasi yang baik dan pemantauan yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini,” tandasnya

Lebih lanjut Dr. Robert juga menegaskan pentingnya dua Peraturan BNPP yang baru saja ditetapkan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian. Peraturan itu, kata dia, menjadi landasan penting bagi BPPD dalam menjalankan tugas dengan lebih baik.

Rakor PBWNKP Tahun 2023 telah berhasil menciptakan ruang untuk meretas batas-batas pemahaman. Diharapkan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan akan semakin optimal.

“Dengan demikian, Indonesia bisa melangkah lebih maju dalam mengembangkan kawasan perbatasan, menjadikannya sebagai pusat kemajuan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya

Untuk diketahui rakor tersebut dihadiri oleh lebih dari 80 peserta dari berbagai lapisan instansi. Para Deputi, Kepala BPPD, dan para Asisten Deputi dari BNPP hadir secara fisik, sementara beberapa peserta lainnya turut serta melalui platform virtual melalui aplikasi zoom meeting. (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Ungkap Alasan Periksa Artis FTV Kartika Dikasus Hasbi Hasan

    KPK Ungkap Alasan Periksa Artis FTV Kartika Dikasus Hasbi Hasan

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan ketika memeriksa artis FTV sekaligus pegawai PT. Athena Jaya Production Wa Ode Kartika Sari. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut Kartika Sari mengetahui perihal kasus suap pengurusan perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan. “Saya dikonfirmasi terkait masalah rumah […]

  • Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Atlet

    Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Atlet

    • calendar_month Rabu, 3 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua MPR RI DR.Bambang Soesatyo  mengapresiasi langkah KONI DKI Jakarta dan berbagai KONI Provinsi lainnya dalam mempersiapkan para atletnya untuk menghadapi PON 2024 di Aceh dan Sumatera pada 8-20 September 2024. “Menghadapi PON 2024, KONI DKI Jakarta saja hanya mendapatkan sekitar Rp 286 miliar yang digunakan untuk meningkatkan prestasi 1.500 lebih atlet dan pelatih. […]

  • Propam Polres Metro Jakpus

    Propam Polres Metro Jakpus Lakukan Pemeriksaan Intensif Pasca Kasus Kaburnya 16 Tahanan

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tindakan tegas menyusul kasus kaburnya 16 tahanan dari Polsek Tanah Abang pada Senin (19/2). Dalam upaya menegakkan disiplin dan profesionalisme, Propam Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para personel jaga terkait insiden tersebut. Menurut keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta […]

  • PT. HM Sampoerna Raih Omzet SRC Rp 236 Trilun di 2023

    PT. HM Sampoerna Raih Omzet SRC Rp 236 Trilun di 2023

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ivan Cahyadi, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk  mengatakan, perusahaannya telah membina sekitar 250 ribu toko kelontong dalam Sampoerna Retail Community (SRC) adalah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana berdasarkan riset, total omzet SRC selama setahun menembus Rp 236 triliun. “Berdasarkan riset, total omzet SRC sekitar Rp 236 triliun per tahun. Ini setara dengan 11,4% […]

  • Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    Berlaku Juli 2024, Kades Wajib Ikuti Aturan Baru KPK

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mewajibkan kepala desa, ajudan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengutip RadarMadura.id, Kamis (11/7/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini. Penyetoran LHKPN bagi Kades berlaku mulai tahun […]

  • DPR Minta Investigasi Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya

    DPR Minta Investigasi Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Penyebab ledakan di gudang peluruh Kodam Jaya,Gunung Putri,Bogor harus dilakukan investgasi secara menyeluruh. Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono. Ia mendorong agar dilakukan pendalaman untuk mencari tahu sumber permasalahan yang menyebabkan ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui […]

expand_less