Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Cegah Pungli, BNPB Gandeng Aparat Hukum Awasi Bantuan Bencana

Cegah Pungli, BNPB Gandeng Aparat Hukum Awasi Bantuan Bencana

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
  • visibility 337
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi korban bencana.

Langkah ini dilakukan guna mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam proses distribusi bantuan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menegaskan, keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan bertujuan memperkuat legalitas setiap usulan bantuan dari pemerintah daerah.

“Inilah kenapa dalam surat pengajuan pimpinan daerah kita mengikutsertakan APH (aparat penegak hukum). Jika pungli dilakukan oleh preman maka ditangani kepolisian, namun jika melibatkan aparat pemerintah maka dilaporkan ke Kajari karena sudah masuk ranah kriminal,” kata dia di Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Pernyataan tersebut merespons dugaan pungutan sebesar Rp3 juta yang dilakukan oknum perangkat desa terhadap warga penyintas bencana di Desa Tetingi, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Pungutan itu disebut sebagai syarat untuk memperoleh rumah hunian tetap beserta lahannya.

BNPB mencatat, Desa Tetingi dihuni 133 kepala keluarga atau 418 jiwa yang terdampak banjir bandang pada 26 November 2025.

Sebanyak 33 rumah dilaporkan hanyut, sementara 42 rumah lainnya mengalami rusak berat dan harus direlokasi ke hunian baru.

Abdul Muhari menyatakan, hingga kini BNPB belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait praktik pungli tersebut.

Di sisi lain, proses pemulihan terus berjalan, dengan hampir seluruh pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara).

Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, BNPB menempatkan pejabat setingkat eselon II atau perwira tinggi TNI/Polri sebagai penanggung jawab lapangan dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Saya tegaskan lagi, huntara atau huntap itu dibangun oleh pemerintah (pusat). Bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah. Baik ini BNPB, kemudian Kementerian PU, dan Kementerian PKP, ini yang membangun fisik huntara dan huntapnya. Pemerintah daerah menyediakan lahannya dan siapa penerimanya,” kata dia. *

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenaker Resmi Buka Pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo

    Kemenaker Resmi Buka Pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan masyarakat Indonesia untuk mengisi peluang kerja di Jepang. Kerja sama lintas negara ini direalisasikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program ini […]

  • Riyono: Anggaran Pangan 2026 Naik, Tapi Masih Jauh dari Cita-Cita Kedaulatan Pangan

    Riyono: Anggaran Pangan 2026 Naik, Tapi Masih Jauh dari Cita-Cita Kedaulatan Pangan

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menanggapi pidato tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dengan menyoroti besaran anggaran sektor pangan yang disebutkan Presiden. Dalam acara diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/8/2025), Riyono menyampaikan bahwa sektor pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp164,5 triliun untuk tahun 2026. […]

  • Mukhlis Basri Diskusikan Ancaman Judi Slot dan Narkoba

    Mukhlis Basri Diskusikan Ancaman Judi Slot dan Narkoba

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Lampung satu Mukhlis Basri, mengadakan diskusi penting mengenai bahaya judi slot dan narkoba di wilayahnya. Diskusi ini menjadi sorotan karena mencerminkan keprihatinan terhadap isu-isu krusial yang memengaruhi masyarakat. “Hari ini saya diskusi santai bersama Gen-z Sumber jaya dan Kebun Tebu. Diskusi tentang bahanya judi […]

  • Satgas Cartenz Lumpuhkan 4 KKB, Berikut Hasil Giatnya:

    Satgas Cartenz Lumpuhkan 4 KKB, Berikut Hasil Giatnya:

    • calendar_month Minggu, 1 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com -Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Ramdhani, menyatakan telah berhasil menembak empat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kelompok KKB dilumpuhkan di kabupaten Pegunungan Bintang pada Sabtu dinihari, 30/9/2023. “Ya benar, kami telah berhasil melumpuhkan 4 KKB di daerah Pegunungan Bintang,” kata Faizal dalam rilisnya, dikutip Minggu/10/2023. Satgas menyita dua senjata api. Pasukan gabungan TNI […]

  • Budiman Sudjatmiko Dipecat, 2 Parpol Lirik, 1 Buat Partai

    Budiman Sudjatmiko Dipecat, 2 Parpol Lirik, 1 Buat Partai

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta, Paska pemberhentian Budiman Sudjatmiko dari Partai PDIP baru-baru ini berbjtut pada lirikan partai politik lain untuk merekrut mantan aktivis ternama itu. Partai Politik (Parpol) yang berminat untuk mengadeng  Budiman yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Baca Juga : Harno Trimadi CS Segera Dhadapkan Sidang Perdana pada 30 Agustus 2023 […]

  • Kemensos

    Kemensos Siagakan Lumbung Sosial di Kawasan Rawan Bencana

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 344
    • 0Komentar

    Jakarta, Menteri Sosial Tri (Mensos) Rismaharini telah menginisiasi pendirian lumbung sosial di wilayah rawan bencana dan sulit diakses, termasuk kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Hal tersebut disampaikan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Adrianus Alla mwngatakan bahwa meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan lumbung sosial. Adrianus menjelaskan penyiapan […]

expand_less