Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Rakor PBWNKP di Kuta Bali, BNPP Perkuat Kepentingan Perbatasan

Rakor PBWNKP di Kuta Bali, BNPP Perkuat Kepentingan Perbatasan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
  • visibility 138
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memperlihatkan komitmennya dalam menggalang langkah strategis demi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Denpasar Kuta Bali, Jum’at 25/8/2023.

Plh. Sekretaris BNPP, Dr. Robert Simbolon mengatakan wujud nyata dari komitmen BNPP untuk melanjutkan upaya-upaya pembangunan strategis PBWNKP.

“Rakor Ini mencakup penguatan hubungan koordinasi antara BNPP dan Badan-badan serta Unit Kerja Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan negara,” kata Robert

Salah satu pembahasan penting dalam Rakor ini kata Dia, adalah langkah konkret dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi PBWNKP Tahun 2023.

“Kita perlu memadukan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi antara BNPP dan BPPD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana aksi yang telah disusun dapat terealisasikan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbatasan negara kita,” jelasnya.

Bukan hanya itu, para Deputi dan Asisten Deputi dari BNPP juga turut berbagi wawasan terperinci mengenai program dan kegiatan PBWNKP Tahun 2023.

Dari pengelolaan batas wilayah negara hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, semua bidang mendapat sorotan khusus dalam acara tersebut.

Sesi diskusi menjadi ruang yang sangat berharga dalam Rakor ini. Peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian aktif dengan memberikan masukan yang berharga.

“Kami mengapresiasi kontribusi dari peserta daerah yang memberikan pandangan nyata dari lapangan. Ini akan menjadi bahan sekaligus masukan berharga dalam penyempurnaan rencana aksi ke depan,” ungkap Robert

Dalam sesi penutup, Dr. Robert menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang signifikan untuk Renaksi PBWNKP Tahun 2023, mencapai angka Rp7,717 triliun.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran ini digunakan dengan efektif untuk memajukan perbatasan negara kita. Koordinasi yang baik dan pemantauan yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini,” tandasnya

Lebih lanjut Dr. Robert juga menegaskan pentingnya dua Peraturan BNPP yang baru saja ditetapkan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian. Peraturan itu, kata dia, menjadi landasan penting bagi BPPD dalam menjalankan tugas dengan lebih baik.

Rakor PBWNKP Tahun 2023 telah berhasil menciptakan ruang untuk meretas batas-batas pemahaman. Diharapkan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan akan semakin optimal.

“Dengan demikian, Indonesia bisa melangkah lebih maju dalam mengembangkan kawasan perbatasan, menjadikannya sebagai pusat kemajuan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya

Untuk diketahui rakor tersebut dihadiri oleh lebih dari 80 peserta dari berbagai lapisan instansi. Para Deputi, Kepala BPPD, dan para Asisten Deputi dari BNPP hadir secara fisik, sementara beberapa peserta lainnya turut serta melalui platform virtual melalui aplikasi zoom meeting. (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi X AHP Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024  Ditinjau Ulang

    Anggota Komisi X AHP Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Ditinjau Ulang

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus meninjau ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan kebijakan membuat wajah perguruan tinggi di Indonesia menjadi komersil. “Menurut saya, (Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024) itu rentan diinterpretasikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan […]

  • Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan Cabai dan Bawang Merah

    Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan Cabai dan Bawang Merah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

      Msinews.com 6 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di daerah masing-masing. Pasalnya, saat ini komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah akibat kurangnya ketersediaan pasokan. “Kalau masyarakat kita, masyarakat Bapak-Ibu [Pemda] sekalian yang di daerah […]

  • Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah […]

  • Mengenal 7 Wisata Edukasi di “Negeri Laskar Pelangi” Babel, Cocok untuk Liburan Natura & Sekolah

    Mengenal 7 Wisata Edukasi di “Negeri Laskar Pelangi” Babel, Cocok untuk Liburan Natura & Sekolah

    • calendar_month Jumat, 20 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Pangkalpinang,msinews.com-Lupakan sejenak kesibukan Anda selama 6 hari kerja bahkan 7 hari kerja yang dianugerahkan oleh sang Pencipta. Anda butuh refreshing untuk menyegarkan tubuh maupun pikiran yang jutek dan cobalah menjelajahi sejumlah destinasi wisata terutama suasana-suasana alam. Dan, kali ini Biro msinews.com menawarkan 7 destasi wisata yang wajib Anda kunjungi di Provinsi Bangka Belitung, yang akrab […]

  • Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Rp 16 Miliar di Tolikara, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Kepala BPKP Perwakilan Papua

    • calendar_month Minggu, 7 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Kepala BPKP Provinsi Papua terkait hasil audit investigatif penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (7/7/2024), Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel de Sola menjelaskan, berdasarkan laporan […]

  • Sri Mulyani

    Sri Mulyani Ungkap soal Anggaran Perlinsos 2024: Diketok DPR sebelum Pilpres dan Pemilu

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 telah disetujui oleh DPR sebelum pelaksanaan pilpres dan pemilu pada tahun sebelumnya. Penjelasan ini dia sampaikan saat menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4) lalu. Namun, meskipun anggaran tersebut […]

expand_less