Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » PPATK-Kemensos Temukan Ribuan Data Mulai dari Dokter hingga Pegawai BUMN Terima Bansos

PPATK-Kemensos Temukan Ribuan Data Mulai dari Dokter hingga Pegawai BUMN Terima Bansos

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
  • visibility 131
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anomali penyaluran bantuan sosial (bansos) program Kementerian Sosial (Kemensos), berdasarkan analisis dari satu bank saja, pihaknya telah menemukan ribuan penerima manfaat bansos dengan status pekerjaan yang tak seharusnya menerima bantuan, mulai dari dokter hingga eksekutif.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala PPATK Ivan Yustiviandana seusai rapat dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang dikenal Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis 7 Agustus 2025.

“Kami menemukan dari satu bank saja, ada data yang anomali, terdapat 27.932 penerima bansos statusnya adalah pegawai BUMN, lalu ada 7.479 sekian data penerima statusnya dokter, kemudian ada 6.000 lebih statusmya eksekutif atau manajerial,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK juga telah menemukan adanya 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp50 juta.

“Kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas 50 juta tapi masih menerima bansos jadi di rekeningnya memiliki uang lebih dari 50 juta tapi masih menerima bansos, itu hampir 60 orang, Nah data ini terus kita kembangkan,” tambahnya.

Temuan data Anomali ini, menurut Kepala PPATK perlu ditindaklanjuti secara mendalam oleh Kementerian Sosial atau Kemensos melalui proses drone checking untuk memastikan kelayakan penerima bansos.

Dalam hal ini, data-data tersebut akan terus dikembangkan oleh PPATK dan akan terus menjalin hubungan kerjasama baik dengan Kementerian Sosial ( Kemensos).

Dalam kesempatan yang sama Menteri Sosial, (Mensos ) Gus Ipul, menyatakan bahwa temuan data anomali rekening penerima bansos ini, bukti nyata hasil kerja keras Kemensos dengan PPATK.

Menurut Gus Ipul, Kemensos kerja sama dengan PPATK adalah langkah konkret dalam menindaklanjuti sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 4 tahun 2025..

“Karena kita menindak lanjuti arahan Presiden sebagaimana Inpres nomer 4 dan kami berdua pada dasarnya menindak lanjuti,” kata Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul berharap Kolaborasi antara Kemensos dan PPATK ini, dapat menjadi momentum untuk perbaikan data penerima bansos secara menyeluruh, sehingga bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

“Mudah mudahan kedepan bansos benar benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak yang paling penting salah satunya adalah bekerjasama dengan PPATK,” pungkas Mensos Gus Ipul.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 di Riau Menurun, Ini Kata Komisi II DPR RI

    Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 di Riau Menurun, Ini Kata Komisi II DPR RI

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Pekanbaru,msinews.com-Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman menyoroti tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Riau mengalami penurunan. Ia mencatat, pada Pemilu tahun 2019 lalu, partisipasi pemilih di Riau mencapai 78 persen, sedangkan pada pemilu tahun 2024 partisipasi pemilih turun menjadi 77 persen. Karena itu ia mendorong penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait lebih […]

  • Pemerintah Berhasil Cegah Penyelundupan Barang Ilegal Rp 3,7 Triliun dalam 100 Kabinet Merah Putih

    Pemerintah Berhasil Cegah Penyelundupan Barang Ilegal Rp 3,7 Triliun dalam 100 Kabinet Merah Putih

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com- Dalam 100 hari masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program-program prioritas yang disusun untuk kesejahteraan masyarakat seperti makan bergizi gratis, penurunan biaya haji, diskon tarif listrik, termasuk perlindungan terhadap industri dalam negeri terus dikebut dan dioptimalkan. Untuk mencegah masuknya impor ilegal yang merusak industri dalam negeri, pemerintah melalui sinergi berbagai instansi terus bekerja […]

  • Kolaborasi Inovatif Dua Mata Kuliah: Komunikasi Internasional & Diplomasi Digital Universitas Paramadin

    Kolaborasi Inovatif Dua Mata Kuliah: Komunikasi Internasional & Diplomasi Digital Universitas Paramadin

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    MSINEWS.Com-Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran dengan menyelenggarakan Kuliah Tamu bertajuk “Visual Diplomacy: Film sebagai Medium Komunikasi Internasional di Era Digital”, yang berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 09.00–12.00 WIB di Aula C1, Universitas Paramadina, kampus Cipayung, Jakarta Timur. Acara ini menghadirkan empat sineas muda berbakat Indonesia: Mikhail Adam, […]

  • PWI Desak Revisi RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers di Era Digital

    PWI Desak Revisi RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers di Era Digital

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perdebatan panas setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI. Pertemuan yang digelar di Senayan, Senin (5/5/2025), ini bertujuan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan media terkait […]

  • Freni Lutrun Ajak Generasi Muda Aktif Bicara Pilkada MBD 2024

    Freni Lutrun Ajak Generasi Muda Aktif Bicara Pilkada MBD 2024

    • calendar_month Kamis, 28 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    TIAKUR [msinews.com]– Tokoh muda Maluku Barat Daya (MBD) asal Damer-Lakor, Freni Lutruntuhluy (Fren Lutrun) mengajak anak-anak muda milenial untuk lebih banyak berdiskusi secara baik dan matang terkait persiapan Pilkada MBD pada akhir 2024 mendatang. “Anak-anak muda kita ini diharapkan mereka bisa tampil dan terus membangun diskusi yang lebih kritis untuk bagaimana MBD ini lebih baik […]

  • Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

    Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RDP dengan Pakar Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 21 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menerima tiga pakar pendidikan untuk memberikan masukan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Biaya Pendidikan. Dalam kesempatan itu Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI mengundang tiga pakar pendidikan, yakni Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D (rektor Universitas Paramadina), Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. […]

expand_less