Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Komisi IV Meradang, Beras 300 Ribu Ton Berkutu Boleh Dikonsumsi Masyarakat

Komisi IV Meradang, Beras 300 Ribu Ton Berkutu Boleh Dikonsumsi Masyarakat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
  • visibility 159
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meradang atas temuan adanya 300 ribu ton beras berkutu yang tersimpan di gudang Bulog. Fakta mengenai adanya beras berkutu ini terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto.

Dalam kasus temuan 300 ribu ton beras berkutu ini, Firman menyayangkan pernyataan para pemangku kepentingan yang menurutnya tak memberikan fakta yang sebenarnya dan cenderung membingungkan.

“Pejabat tersebut satu dengan yang lainnya membuat pernyataan yang simpang siur dan ini menunjukan bahwa para pejabat jalan sendiri-sendiri menyikapi temuan ini karena mereka panik. Mereka tahu bahwa temuan ini pasti akan sampai ke presiden langsung, karena Mbak Titiek yang menemukan adanya beras berkutu ini,” ungkap Firman Soebagyo, Senin (17/3/2025).

Politisi senior Partai Golkar ini geram lantaran pernyataan Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional) di salah satu media yang mengatakan beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia. Di sisi lain wakil menteri pertanian (Wamentan) menyatakan bahwa beras berkutu bisa dijadikan makanan ternak.

“Begitu mudah para pejabat publik membuat pernyataan. Terkesan ngawur dan apakah serendah itu derajat rakyat harus mengkonsumsi beras berkutu yang tidak layak. Wamentan mengatakan bahwa beras berkutu seperti itu hanya bisa dikonsumsi untuk pakan hewan,” tutur Ketua Dewan Pembina SOKSI ini.

“Lalu apakah artinya menurut Kepala Bapanas selaku pejabat pemerintah menyetarakan manusia sejajar dengan hewan? Saya minta Kepala Bapanas harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” sambung Firman.

Firman juga menyoroti mengenai ketiadaan empati pemangku kebijakan terhadap keberadaan beras berkutu yang merupakan hasil impor. Beras tersebut dibeli dengan uang rakyat, lantas didiamkan begitu saja di gudang Bulog hingga berkutu. Diketahui sebelumnya tahun lalu pemerintah mengimpor 2 juta ton beras, adapun sisa beras yang berkutu ini mencapai 300 ribu ton.

“Lebih konyol lagi pembuat kebijakan tidak sadar bahwa beras yang berkutu ini adalah sisa impor tahun lalu dan mereka yang membuat kebijakan tidak sadar bahwa beras tersebut dibeli dengan uang negara yang bersumber dari uang rakyat,” dijelaskan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Firman Soebagyo meminta kepada Presiden Prabowo agar menegur keras kepada para pembantunya dan mengadakan evaluasi kinerja. Apakah para pejabat tersebut layak dipertahankan atau tidak.

Selanjutnya, Firman turut menjelaskan bahwa dalam rapat dengan Komisi IV, sudah ada penjelasan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam penjelasannya, Mentan menegaskan beras berkutu tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat. Pernyataan Mentan Amran ini pun diapresiasi oleh Komisi IV DPR RI.

“Tetapi yang menjadi pertanyaan besar Kepala Bapanas kok masih membuat pernyataan yang kontroversi dan membingungkan rakyat. Apakah ada unsur kesengajaan agar reputasi pemerintahan Prabowo jelek di masyarakat. Kalau itu terjadi alangkah naifnya para pembantu presiden ini. Kemana kiblatnya?” tegas legislator dapil Jateng III ini.

Anggota Baleg DPR ini pun berpesan agar segenap pemangku kebijakan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Terlebih kondisi bangsa kini sedang tidak baik-baik saja. Para pejabat sudah sepatutnya bersimpati dan berempati terhadap kesulitan rakyat.

Hendaknya para pejabat publik harus lebih hati-hati dalam membuat pernyataan jangan menambah beban presiden yang telah bertubi-tubi dapat tekanan masyarakat akibat pagar laut, disusul LPG 3 kg dan bensin oplosan,” pungkas Firman Soebagyo yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta agar memeriksa seluruh gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengetahui kondisi beras secara keseluruhan. Hal tersebut berkaitan dengan temuan stok beras impor berkutu di gudang perusahaan pelat merah tersebut.

“Cek seluruh gudang Bulog, kemudian dilakukan fumigasi atau perawatan beras supaya tidak ada kutu. Mereka (Bulog) sudah paham caranya,” ujar Arief.

Selain itu, Arief memastikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras sebanyak 150 ribu ton di tiga zona tetap berjalan. Ia berharap, beras SPHP sampai di tangan masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Arief mengatakan, stok beras yang disebut berkutu di gudang Perum Bulog masih dapat dikonsumsi. Tapi beras berkutu itu harus lewati proses fumigasi atau pengendalian hama. “Masih (bisa dikonsumsi), beras kutu itu artinya berarti beras itu tidak mengandung chemical yang berlebihan,” ujarnya. (*)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kalapas Tanjung Raja Beri Arahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Jajarannya

    Kalapas Tanjung Raja Beri Arahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Jajarannya

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Tanjung Raja, msinews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Tanjung Raja Badarudin memberikan arahan terkait tugas dan fungsi kepada jajaran petugas Lapas Tanjung Raja pada apel pagi, Senin (23/09/2024). Kalapas Badarudin, menekankan tiga hal penting yang merupakan pesan Menteri Hukum dan HAM Dr Supratman Andi Agtas, SH, MH yaitu kolaborasi, sinergi, dan integritas. Kolaborasi […]

  • 3 Penyebab Sengketa Tanah di Daerah

    3 Sengketa Tanah Mencuat, Dirjen Adwil Bocorkan Penyebabnya

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – 3 SengketaTanah yang sering terjadi di derah seringkali menjadi konflik pertikaian di Repoblik Indonesia pada masa sekarang ini. Menanggapi hal tersebut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengungkapkan 3 persolan tanah mulai dari penyebab sengketa, konflik pertanahan di Indonesia. 3 Sengketa Tanah tersebut di antaranya, pertama, sumber daya manusia (SDM) […]

  • Kemendagri Gelar Upacara Hardiknas, Dukung Pendidikan Bermutu untuk Semua

    Kemendagri Gelar Upacara Hardiknas, Dukung Pendidikan Bermutu untuk Semua

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 165
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/5/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin langsung kegiatan yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada kesempatan […]

  • Menteri PKP Percepat Program Perumahan di Bengkulu

    Menteri PKP Percepat Program Perumahan di Bengkulu

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong percepatan realisasi program perumahan yang lebih merata dan berpihak kepada masyarakat kecil melalui pertemuan langsung antara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyampaikan harapan agar Kementerian PKP memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perumahan di Bengkulu serta […]

  • Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, […]

  • Bakti Lingkungan Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Tanam 57.489 Bibit Pohon dan Tebar 2000 Bibit Ikan Nila

    Bakti Lingkungan Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Tanam 57.489 Bibit Pohon dan Tebar 2000 Bibit Ikan Nila

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Puluhan ribu bibit pohon dan ribuan bibit ikan nila ditanam dan disebar di 234 lokasi dalam wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan. Puncaknya adalah pada Selasa (25/6), Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo bersama Forkopimda Sumsel melakukan penanaman berbagai jenis bibit termasuk bibit pohon buah bertempat di kebun belakang area Museum Sriwijaya Palembang. […]

expand_less