Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Setjen DPR RI Apresiasi Antusiasme mahasiswa Magang di Rumah Rakyat

Setjen DPR RI Apresiasi Antusiasme mahasiswa Magang di Rumah Rakyat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
  • visibility 52
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msxinews.com – Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI, Achmad Sani Alhusain mengapresiasi antusiasme mahasiswa magang Kampus Merdeka saat mengikuti kuliah umum program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2024.

Achmad Sani menambahkan, hal itu memperlihatkan bahwa atensi para mahasiswa magang tersebut menunjukkan sisi yang luar biasa. Terlebih, berdasarkan hasil seleksi asesmen, latar belakang para mahasiswa magang tersebut memiliki kualitas di atas rata-rata sehingga layak untuk mengikuti MDRR tersebut.

“Sehingga ketertarikan dari teman-teman mahasiswa untuk tahu persis apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal atau di DPR ini itu tinggi,” kata Achmad Sani Alhusain kepada awak media usai menggelar  kuliah umum Kampus merdeka di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Ia mengaku mendapatkan beberapa pertanyaan menarik yang disampaikan peserta magang. Pertanyaan itu, misalnya terkait bagaimana Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Legislatif DPR RI itu memastikan bahwa pelatihan-pelatihan itu memiliki output melahirkan tolak ukur integritas yang tinggi.

“Saya sampaikan bahwa integritas atau komitmen dari seorang ASN itu tidak hanya cukup dibentuk melalui pelatihan-pelatihan saja, tapi harus dibentuk mulai dari unsur paling kecil yaitu keluarga itu sendiri,” tujarnya.

Dengan demikian, peserta magang yang mengikuti kampus Magang Merdeka di Rumah Rakyat ini bisa terkonversi nilainya menjadi 20 SKS yang dapat menggantikan satu semester bagi mahasiswa itu sendiri.

Ia pun mengungkapkan bahwa sejak awal mendapatkan amanah dari Sekjen DPR RI untuk menyelenggarakan Magang Kampus Merdeka, Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Legislatif langsung membuat proposal, silabus, dan kurikulum yang baik. Sehingga peserta magang yang mengikuti kampus Magang Merdeka di Rumah Rakyat ini bisa terkonversi nilainya menjadi 20 SKS yang dapat menggantikan satu semester bagi mahasiswa itu sendiri.

“Tentunya juga skenario atau kurikulum yang sudah disiapkan oleh Pusbangkom itu harapannya udah bisa memenuhi,” kata dia.

Achmad Sani Alhusain mendapat pertanyaan mahasiswa seputar kendala konversi magang menjadi SKS karena kebijakan kampus yang berlaku.

Menanggapi itu, dirinya mengatakan bahwa Pusbangkom akan memfasilitasinya dengan cara mengkomunikasikannya dengan kampus. Tentu, tambahnya, juga harus ada komunikasi dari Kemendikbud terkait dengan kepastian bahwa mahasiswa yang mengikuti MDRR itu dipastikan semua sks-nya bisa terpenuhi

“Yang pasti adalah sosialisasi program Kampus Merdeka ini hadir sebagai program pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Tentu pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi tapi dalam kasus ini yang karena kami sudah menerima mahasiswa yang memang masih punya kendala komunikasi dengan kampusnya Insyaallah Pusbangkom akan memfasilitasinya ,” paparnya. **

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Panggil Ketua DPD PDIP Lampung, Buntut Duit Haram SYL

    KPK Panggil Ketua DPD PDIP Lampung, Buntut Duit Haram SYL

    • calendar_month Kamis, 9 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – KPK Panggil Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung terkait kasus korupsi exs mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), buntut duit haram SYL. Sudin dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK panggil ketua DPD PDIP provinsi Lampung, yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, untuk meminta […]

  • Jaringan Kemanusiaan Jatim Minta Presiden Turun Tangan soal Konflik KONI-KOI

    Jaringan Kemanusiaan Jatim Minta Presiden Turun Tangan soal Konflik KONI-KOI

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Surabaya,msinews.com-Sebanyak 180 atlet anak dari 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menjadi korban konflik antara KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX 2025. Adapun, para atlet cabang olahraga anggar yang sudah bertanding resmi kini dinyatakan ikut turnamen ilegal, meski mengantongi SK Gubernur dan mengikuti […]

  • Bawaslu Sumsel Soal Pelanggaran Fatal Pilkada Sumsel 2024, Pengamat: Apakah PSU atau Diskualifikasi!

    Bawaslu Sumsel Soal Pelanggaran Fatal Pilkada Sumsel 2024, Pengamat: Apakah PSU atau Diskualifikasi!

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Berita dan foto Bawaslu Sumsel melakukan penggerebek gudang sembako, diduga kuat milik Paslon (pasangan calon) HDCU viral di media sosial. “Penggerebekan itu menyusul peredaran video berisi sejumlah orang bekerja mengemas paket sembako. Para pekerja itu meneriakkan, “Kosong Satu,” lalu disambut pekerja lain dengan meneriakkan, “HDCU.” Selanjutnya mereka tertawa renyah. Komisioner Bawaslu Sumsel […]

  • Pegiat Anti Korupsi Minta Kepala BPKP Papua yang Baru Bantu Tuntaskan Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Tolikara Tahun 2017

    Pegiat Anti Korupsi Minta Kepala BPKP Papua yang Baru Bantu Tuntaskan Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Tolikara Tahun 2017

    • calendar_month Minggu, 4 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Pegiat anti korupsi Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia meminta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Dwi Sabardiana, SE, MA, CSFA, CFrA membantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Papua menuntaskan kasus penyalahgunaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara tahun 2017. “Kepala BPK RI Perwakilan Papua Dwi Sabardiana segera […]

  • Prabowo Ungkit Perindo Sudah Dukung Namun Berubah Haluan ke Ganjar

    Prabowo Ungkit Perindo Sudah Dukung Namun Berubah Haluan ke Ganjar

    • calendar_month Minggu, 13 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.Newd–Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkit momen saat Partai Perindo sebenarnya sudah mendukung dirinya menjadi bakal calon presiden (capres) 2024. Namun, pada akhirnya, Perindo berubah haluan mendukung bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai dideklarasikan menjadi bakal capres oleh Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar […]

  • DPR Sahkan UU IKN

    Masa Jabatan Akan Berakhir, Anggota DPR RI Terima Dana Pensiun, Ini Duitnya :

    • calendar_month Sabtu, 13 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Dalam beberapa bulan mendatang, masa jabatan para anggota legislatif periode 2019-2024 akan berakhir seiring dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang diantisipasi besar-besaran. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai salah satu lembaga legislatif, akan menerima dana pensiun yang ditanggung negara setelah masa jabatannya berakhir. Meskipun masa jabatan hanya lima tahun per periode, anggota […]

expand_less