Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Percepat Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Sumut

BNPB Percepat Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Sumut

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • visibility 224
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan tak ada lagi warga Sumatera Utara (Sumut) yang tinggal di lokasi pengungsian saat bulan suci Ramadhan 2026.

Pemerintah pusat saat ini mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).

Sunaryanto mengatakan, hingga saat ini hanya tiga kabupaten di Sumut yang mengajukan pembangunan huntara.

“Per hari ini di wilayah Sumatera Utara hanya tiga kabupaten yang mengajukan pembangunan huntara,” ucap Suharyanto.

Ia merinci, tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Utara dengan pengajuan 40 unit huntara, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 209 unit huntara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pengajuan 800 unit huntara.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut hingga Kamis (8/1), tercatat sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak bencana dengan estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun.

Jumlah masyarakat terdampak mencapai 479.045 kepala keluarga (KK) atau 1.803.549 jiwa, sementara jumlah pengungsi tercatat sebanyak 3.371 KK atau 13.378 jiwa.

Selain itu, korban luka-luka dilaporkan sebanyak 126 jiwa, korban meninggal dunia 372 jiwa, serta 53 jiwa masih dinyatakan hilang.

Suharyanto menjelaskan, kabupaten dan kota lainnya di Sumut tidak mengajukan pembangunan huntara.

Oleh karena itu, warga dengan rumah rusak berat di daerah tersebut akan menerima dana tunggu hunian pengungsian.

“Sementara kabupaten/kota lainnya tidak mengajukan huntara, sehingga masyarakat yang rumah rusak berat ini akan mendapat dana tunggu hunian pengungsian,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Total sebanyak 5.951 unit huntap disiapkan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara.

“Per hari ini untuk hunian tetap yang akan dibangun di seluruh Sumatera Utara ada 5.951 unit. Rata-rata sudah berjalan ya, per hari ini sekitar 20 persen terbangun,” tuturnya.

BNPB berharap, warga yang masih tinggal di pengungsian dapat segera menempati hunian tersebut sebelum Ramadhan.

Target penyelesaian pembangunan ditetapkan pada akhir Januari 2025 atau paling lambat sebelum bulan puasa.

“Target di akhir Januari atau sebelum bulan puasa tanggal 18 Februari 2026. Ini masyarakat sudah bisa masuk ke huntara, dan sebagian sudah masuk ke huntap,” tegas Suharyanto.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. “Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES […]

  • VIRAL – Beredar Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi Soal Kasus Tanah Warga Dengan PT. Summarecon

    VIRAL – Beredar Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi Soal Kasus Tanah Warga Dengan PT. Summarecon

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Kepada Yth. – Bapak Jokowi, Presiden RI – Bapak Hadi Tjahjanto, Mentri ATR/BPN – Bapak Listyo Sigit Prabowo, Kapolri RI – Prof .Dr. Mahfud Md, Menkopohukam RI Di JAKARTA   Dengan segala hormat.!   Kami Martinus Siki, SH, MH dan Aloysius Abi, SH dari Kantor Advokat Martinus Siki and Patners selaku kuasa dari Para Pemilik dan Ahli […]

  • Kementerian PANRB Pastikan Verifikasi Kapabilitas Kelembagaan Berjalan Cermat

    Kementerian PANRB Pastikan Verifikasi Kapabilitas Kelembagaan Berjalan Cermat

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar kegiatan Persiapan Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan tahapan verifikasi setelah instansi pemerintah menyelesaikan proses penilaian mandiri. Melalui tahapan ini, Kementerian PANRB memastikan hasil penilaian yang disampaikan instansi telah didukung data, dokumen, […]

  • Bang Japar Meneguhkan Komitmen Jaga Jakarta

    Bang Japar Meneguhkan Komitmen Jaga Jakarta

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) yang juga Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menegaskan bahwa menjaga Jakarta merupakan bagian penting dari identitas, sejarah, dan garis pengabdian Bang Japar. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dengan menghadirkan pendampingan, pemberdayaan, serta solusi nyata […]

  • Jelang Ramadhan, PKB Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita

    Jelang Ramadhan, PKB Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sebulan menjelang bulan Ramadhan, harga sejumlah bahan pokok termasuk MinyaKita masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Nasim Khan meminta pemerintah segera menurunkan harga Minyakkita di pasaran. Terhitung hampir delapan bulan harga minyak goreng masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. […]

  • Tanggapan Komisi II Soal MK Perbolehkan Pendidikan Politik di Kampus

    Tanggapan Komisi II Soal MK Perbolehkan Pendidikan Politik di Kampus

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Anggota Komisi II DPR RI A.A Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi putusan MK (Mahkamah Konstitusi) memperbolehkan tempat pendidikan seperti universitas hingga sekolah menjadi lokasi kampanye bagi peserta pemilu 2024. Oleh beberapa kalangan keputusan tersebut dinilai tepat lantaran tempat pendidikan utamanya kampus dianggap menjadi lokasi yang cocok untuk menguji gagasan para peserta pemilu nantinya. Menurutnya, putusan […]

expand_less