Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Percepat Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Sumut

BNPB Percepat Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Sumut

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan tak ada lagi warga Sumatera Utara (Sumut) yang tinggal di lokasi pengungsian saat bulan suci Ramadhan 2026.

Pemerintah pusat saat ini mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).

Sunaryanto mengatakan, hingga saat ini hanya tiga kabupaten di Sumut yang mengajukan pembangunan huntara.

“Per hari ini di wilayah Sumatera Utara hanya tiga kabupaten yang mengajukan pembangunan huntara,” ucap Suharyanto.

Ia merinci, tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Utara dengan pengajuan 40 unit huntara, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 209 unit huntara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pengajuan 800 unit huntara.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut hingga Kamis (8/1), tercatat sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak bencana dengan estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun.

Jumlah masyarakat terdampak mencapai 479.045 kepala keluarga (KK) atau 1.803.549 jiwa, sementara jumlah pengungsi tercatat sebanyak 3.371 KK atau 13.378 jiwa.

Selain itu, korban luka-luka dilaporkan sebanyak 126 jiwa, korban meninggal dunia 372 jiwa, serta 53 jiwa masih dinyatakan hilang.

Suharyanto menjelaskan, kabupaten dan kota lainnya di Sumut tidak mengajukan pembangunan huntara.

Oleh karena itu, warga dengan rumah rusak berat di daerah tersebut akan menerima dana tunggu hunian pengungsian.

“Sementara kabupaten/kota lainnya tidak mengajukan huntara, sehingga masyarakat yang rumah rusak berat ini akan mendapat dana tunggu hunian pengungsian,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Total sebanyak 5.951 unit huntap disiapkan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara.

“Per hari ini untuk hunian tetap yang akan dibangun di seluruh Sumatera Utara ada 5.951 unit. Rata-rata sudah berjalan ya, per hari ini sekitar 20 persen terbangun,” tuturnya.

BNPB berharap, warga yang masih tinggal di pengungsian dapat segera menempati hunian tersebut sebelum Ramadhan.

Target penyelesaian pembangunan ditetapkan pada akhir Januari 2025 atau paling lambat sebelum bulan puasa.

“Target di akhir Januari atau sebelum bulan puasa tanggal 18 Februari 2026. Ini masyarakat sudah bisa masuk ke huntara, dan sebagian sudah masuk ke huntap,” tegas Suharyanto.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal Korupsi

    Dewas KPK Ungkap Pungli di Rutan KPK, Nilai Pungutan Liar Capai Rp. 6,148 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Albertina Ho, mengungkapkan modus praktek pungutan liar atau pungli yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Pelaku pungli di rutan ini dapat meraih keuntungan hingga Rp 10 hingga 20 juta dengan menyelundupkan handphone ke tahanan. Albertina Ho menjelaskan bahwa pelaku pungli di rutan KPK […]

  • Skandal Korupsi

    KPK Geledah Kantor Kejari Bondowoso, Dokumen Penting Dibawa

    • calendar_month Selasa, 21 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jawa Timur MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif selama 8 jam di Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso pada Minggu (19/11). Tim KPK berupaya mengumpulkan dokumen terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Kepala Kejari Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Alexander Kristian Diliyanto Silaen. Baca Juga : MAKI: Ketua KPK […]

  • RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas

    RDP Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, BPJS Kesehatan, Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 68
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Penyelesaian dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Berbasis Satu Data Indonesia. Komnas HAM telah menetapkan 17 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, namun sebagian besar belum terselesaikan secara memadai, baik dalam penegakan hukum maupun pemulihan korban. Terjadi ketidaksinkronan data antar lembaga Komnas HAM mencatat 8.599 korban, LPSK menjangkau 5.626 korban melalui 7.230 layanan sejak 2012–2026, […]

  • Preferensi Perdagangan Indonesia-Iran Akan Dilakukan Melalui Perpres

    Preferensi Perdagangan Indonesia-Iran Akan Dilakukan Melalui Perpres

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap pengesahan persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (Preferential Trade Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran)melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres), Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan […]

  • Kemensos Dorong Media Tingkatkan Publikasi Program Penanganan Kesos

    Kemensos Dorong Media Tingkatkan Publikasi Program Penanganan Kesos

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Plt. Kepala Biro Humas Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga mengapresiasi kontribusi positif media mendukung berbagai kebijakan Kemensos dalam agenda pembangunan kesejahteraan sosial. “Media merupakan mitra penting Kemensos. Melalui media, kebijakan program Kemensos bisa tersampaikan. Lebih jauh, publik juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” kata Romal di sela-sela kunjungan media ke kantor Tribunnews.com di Palmerah, melalui […]

  • Wakil Ketua Baleg: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB

    Wakil Ketua Baleg: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Agenda Legislasi Prioritas PKB

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi. “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU […]

expand_less