Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sekretaris PSI Tanggapi PDIP soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

Sekretaris PSI Tanggapi PDIP soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 18 Des 2023
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan PDIP memiliki alat peraga kampanye (APK) paling banyak. PSI berada di urutan ke-11.

Hal tersebut , dikatakan Antoni menanggapi terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, terkait partai punya baliho lebih banyak dari pengurus.

Baca juga : Tarif Cukai Tembakau Naik 10% Mulai 1 Januari 2024, Harga Rokok Terdampak

Disampaikan Antoni, saat berkunjung di Pati, Jawa Tengah, bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ia meminta Hasto untuk merujuk pada survei tersebut.

“Survei indikator menyatakan APK paling banyak milik PDIP. PSI di urutan ke-11. Jadi, ada baiknya survei itu dibaca,” ujar Antoni, dikutip CNN, Senin 18/12/2023.

Lebih lanjut, Antoni menyatakan bahwa PSI bukan lagi partai kecil. Menurutnya, sejak Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum, jumlah kader PSI terus bertambah.

“Pengurus kami sudah sampai ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa, sehingga jumlah pengurus kami juga lebih banyak,” tandasnya.

Dalam konteks temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan transaksi triliunan rupiah yang melibatkan partai politik.

Antoni mendukung pembukaan data tersebut. PSI diakui sebagai partai terbuka dan transparan yang siap untuk adu data dengan PPATK.

“PSI partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangan kampanye pasti akan dipublikasikan oleh PSI. Apalagi jika yang meminta adalah PPATK. Ya, kita akan sampaikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto tanpa menyebut PSI secara spesifik, menyampaikan pernyataan terkait partai kecil yang mendadak memiliki baliho lebih banyak.

Baca juga : Firli Bawa Dokumen ke Sidang Praperadilan, ICW Anggap Tidak Relevan

Pernyataan ini merespons temuan PPATK tentang dugaan kenaikan transaksi mencurigakan kampanye peserta Pemilu 2024.

“Sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang baliho di seluruh nusantara, lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” ucap Hasto pada Jumat, 15 Desember 2023, di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jika Menang Lawan Brunai Darussalam dan Turkmenistan Rangking Timnas Garuda Naik, Berikut Catatan FIFA :

    Jika Menang Lawan Brunai Darussalam dan Turkmenistan Rangking Timnas Garuda Naik, Berikut Catatan FIFA :

    • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta_Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melonjak drastis jika menang atas Turkmenistan dan Brunei Darussalam. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- diprediksi bakal melesat ke peringkat ke-144 dunia seandainya mampu mengalahkan dua lawannya itu. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday September 2023. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 8 […]

  • Ketua KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah di Debat Cawapres

    Ketua KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah di Debat Cawapres

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menuduh Pakar Telematika, Roy Suryo, menyebarkan fitnah terkait pernyataannya mengenai mikrofon cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat Pilpres 2024. Pernyataan ini menciptakan keramaian di media sosial. Hasyim menyatakan bahwa debat berlangsung secara spontan tanpa contekan atau bisikan kepada cawapres. Baca juga : […]

  • Tolak Pemecatan Kompol Cosmas, William Yani Wea Pertegas 5 Poin Sikap

    Tolak Pemecatan Kompol Cosmas, William Yani Wea Pertegas 5 Poin Sikap

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Keadilan dan Kebijakan Publik yang sekaligus juga merupakan Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI), William Yani Wea, menolak pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) Kompol Cosmas Kaju Gae. Hal ini beralasan menyusul pertimbangan tentang keadilan, profesionalisme dan perlindungan aparat yang mengabdi. “Kami, […]

  • BUMN Tunjuk Nuraini Dessy Direktur UAP, Ini Nama Direksinya:

    BUMN Tunjuk Nuraini Dessy Direktur UAP, Ini Nama Direksinya:

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Jakarta – Keputusan Kementerian BUMN untuk merombak direksi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) akan ditetatapkan. Melalui surat keputusan tersebut, Menteri BUMN mengangkat Nuraini Dessy W. sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang (UAP) PT.PELNI Persero. Baca Juga : Cek Beras Pakai RTR, 21,3 juta Keluarga Dapat Bantuan Makan Keputusan tersebut tertuang dalam salinan Menteri […]

  • JarNas Anti TPPO Mengecam Putusan Kapolda NTT Soal Nasib Rudy Soik

    JarNas Anti TPPO Mengecam Putusan Kapolda NTT Soal Nasib Rudy Soik

    • calendar_month Minggu, 13 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Umum JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengecam keras atas  Keputusan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri kepada Sdr Rudy Soik. Adapun, PTDH ini dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri, oleh Komisaris Besar Polisi Robert Antoni Sormin, S.I.K, Kabid Propam Polda NTT selaku Ketua sidang Komisi Kode Etik Polri, yang […]

  • Kepala BSKDN

    BSKDN dan Praja IPDN Makassar, Inovasi Isu Kebijakan Publik

    • calendar_month Senin, 11 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta – Kepala BSKDN dan Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengajak para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, berinovasi Isu kebijakan politik. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, agar mendalami beberapa keputusan partai politik. Dia menyebut hal tersebut dapat […]

expand_less