Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sekretaris PSI Tanggapi PDIP soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

Sekretaris PSI Tanggapi PDIP soal Transaksi Janggal Pemilu 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 18 Des 2023
  • visibility 58
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan PDIP memiliki alat peraga kampanye (APK) paling banyak. PSI berada di urutan ke-11.

Hal tersebut , dikatakan Antoni menanggapi terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, terkait partai punya baliho lebih banyak dari pengurus.

Baca juga : Tarif Cukai Tembakau Naik 10% Mulai 1 Januari 2024, Harga Rokok Terdampak

Disampaikan Antoni, saat berkunjung di Pati, Jawa Tengah, bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ia meminta Hasto untuk merujuk pada survei tersebut.

“Survei indikator menyatakan APK paling banyak milik PDIP. PSI di urutan ke-11. Jadi, ada baiknya survei itu dibaca,” ujar Antoni, dikutip CNN, Senin 18/12/2023.

Lebih lanjut, Antoni menyatakan bahwa PSI bukan lagi partai kecil. Menurutnya, sejak Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum, jumlah kader PSI terus bertambah.

“Pengurus kami sudah sampai ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa, sehingga jumlah pengurus kami juga lebih banyak,” tandasnya.

Dalam konteks temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan transaksi triliunan rupiah yang melibatkan partai politik.

Antoni mendukung pembukaan data tersebut. PSI diakui sebagai partai terbuka dan transparan yang siap untuk adu data dengan PPATK.

“PSI partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangan kampanye pasti akan dipublikasikan oleh PSI. Apalagi jika yang meminta adalah PPATK. Ya, kita akan sampaikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto tanpa menyebut PSI secara spesifik, menyampaikan pernyataan terkait partai kecil yang mendadak memiliki baliho lebih banyak.

Baca juga : Firli Bawa Dokumen ke Sidang Praperadilan, ICW Anggap Tidak Relevan

Pernyataan ini merespons temuan PPATK tentang dugaan kenaikan transaksi mencurigakan kampanye peserta Pemilu 2024.

“Sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang baliho di seluruh nusantara, lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” ucap Hasto pada Jumat, 15 Desember 2023, di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Minimnya Tenaga Pelatih Profesional dan Rendahnya Gairah Sepak Bola di NTT

    Minimnya Tenaga Pelatih Profesional dan Rendahnya Gairah Sepak Bola di NTT

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Ruteng,Flores,msinews.com-Minimnya pelatih profesional berlisensi dan rendahnya animo sepak bola merupakan salah satu penghambat kemajuan bidang sepak bola di provinsi kepulauan Nusa Tenggara Timur menuju ke level Nasional. Setidaknya itulah yang disoroti PSSI terkait perkembangan dunia olahraga sepak bola di NTT. Demikian disampaikan oleh Educator Departemen Pelatihan PSSI, Coach Heriyansyah, di sela kegiatan kursus pelatih atau Coaching […]

  • RDPU dengan Komisi IV DPR, PMPHI Sumut Minta SK Menhut Terkait Penutupan 28 Perusahaan Dicabut

    RDPU dengan Komisi IV DPR, PMPHI Sumut Minta SK Menhut Terkait Penutupan 28 Perusahaan Dicabut

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Msinews.com – Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Gandi Parapat. Meminta pemerintah mencabut Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan terkait penutupan 28 perusahaan. Permintaan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI. Dalam keterangannya, Gandi menilai pencabutan izin usaha oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan atas […]

  • Gaya Fesyen Ala Korea

    Gaya Fesyen Ala Korea Sederhana, Dapat Menjadi Inspirasi, Penampilan Baru Pada Hari Lebaran, Berikut Kiatnya :

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Bagi mereka yang ingin tampil dengan gaya fesyen ala Korea pada hari raya bisa memanfaatkan kiat-kiat yang disampaikan oleh peritel produk fesyen, kecantikan, dan gaya hidup Korea iStyle.id serta perancang busana dan pengusaha fesyen Bertha Puspita dalam keterangan pers mereka pada Senin 1 April 2024. Berikut kiat-kiatnya. Utamakan kenyamanan dengan memperhatikan jenis […]

  • OKU Darurat Netralitas ASN, Pj Bupati Diminta Angkat Kaki !

    OKU Darurat Netralitas ASN, Pj Bupati Diminta Angkat Kaki !

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Baturaja, msinews.com –Massa pendukung pasangan calon (paslon) Bupati–Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita Sofyan Sani (YPN YESS), menggeruduk Rumah Kabupaten (rumah dinas Bupati OKU), Sabtu siang (16/11/2024). Mereka datang berbondong dengan membawa spanduk bertuliskan “OKU Darurat Netralitas ASN”. Mereka juga berteriak meminta Pj Bupati OKU M Iqbal Alisyahbana untuk […]

  • Pemprov Sumbar Gelar Workshop Portal Satu Data dan Sosialisasi Metadata Tahun 2024

    Pemprov Sumbar Gelar Workshop Portal Satu Data dan Sosialisasi Metadata Tahun 2024

    • calendar_month Minggu, 28 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Bukittinggi, msinews.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Workshop Portal Satu Data dan Sosialisasi Metadata Tahun 2024. Kegiatan ini sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) […]

  • Kendaraan Anda di Tarik Leasing, Larinya ke Mana? Ini Penjelasanya

    Kendaraan Anda di Tarik Leasing, Larinya ke Mana? Ini Penjelasanya

    • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Akad kredit kendaraan roda dua (motor) begitu mudah, mulai dari DP murah dan diskon yang menarik dari perusahaan Finance. Namun timbul persoalan ketika seseorang terlabat hingga menunggak pembayaran angsuran, maka siap-siap kendaraan ditarik perusahaan leasing atau jasa pembiayaan. Penarikan motor dari tangan konsumen yang kesulitan bayar angsuran sebenarnya sudah diterapkan sejak lama. Meski begitu, […]

expand_less