Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Protes Buruh Minta UMP 2024 Naik 15%, KSPI Sebut Cara Pikir Pemerintah Aneh

Protes Buruh Minta UMP 2024 Naik 15%, KSPI Sebut Cara Pikir Pemerintah Aneh

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Para persatuan buruh pada saat ini makin ambisi agar pemerintah pusat menaikkan Upah Minimum Pekerja (UMP) swasta sebesar 15% pada pada tahun 2024. Pasalnya pemicu kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa PNS, TNI, dan Polri sebagai pekerja yang mengambil uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat kenaikan gaji 8% semetara buruh masih di bawah uapah minim.

Said menyebut para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

“Saya membayangkan PNS, TNI, Polri itu cost center, mengambil biaya dari APBN yang berasal dari profit center. Siapa profit center? Buruh swasta. Nah, yang profit dapat upah minimum naik sekitar 6,5% kalau pakai rumus Omnibus Law kok yang cost center naiknya 8% karena tidak ada indeks tertentu,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Ia menilai sesuatu hal janggal dan ketidak adilan dalam menentukan kebijakan pemerintah dan tidak berpihak pada para pekerja suasta.

“Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit center menghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini,” ungkapannya

Lebih lanjut Iqbal menegaskan bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15%

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh sehingga dirinya dirinya kecewa atas sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

“Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri, buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja),” ucapannya

“Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng,” imbuhnya

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

“Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun,” rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu lalu. (ror).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terima Audiensi SHI, Ketua DPD RI Sarankan Hal Ini Kepada Pemerintah 

    Terima Audiensi SHI, Ketua DPD RI Sarankan Hal Ini Kepada Pemerintah 

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengaku prihatin dengan curahan hati puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di ruang GBHN Nusantara 5 Senayan. Sultan menerangkan bahwa, dirinya baru saja bertemu dan berdiskusi secara langsung dan to the poin terkait permintaan yang mulia para hakim dengan Ibu menteri keuangan […]

  • 100 Hari Pertama Kinerja Prabowo, PKB: Momentum Presiden Gas Pol Program Prioritas

    100 Hari Pertama Kinerja Prabowo, PKB: Momentum Presiden Gas Pol Program Prioritas

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Situasi ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk merealisasikan program prioritas dalam Asta Cita. “Kami tentu mengapresiasi kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil mendapatkan rating tinggi dalam survei kepuasan publik dalam 100 hari pertama kinerja beliau. Ini merupakan momentum tepat […]

  • M. Kadafi Dorong Potensi Atlet Bangsa Melalui Naturalisasi

    M. Kadafi Dorong Potensi Atlet Bangsa Melalui Naturalisasi

    • calendar_month Kamis, 7 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta MSINews com – Anggota Komisi X DPR RI, M. Kadafi, menyoroti urgensi pembangunan tahapan jelas dalam mendorong potensi atlet anak-anak bangsa. Dia menegaskan naturalisasi bukanlah langkah akhir dalam mencapai target dan harapan untuk melahirkan atlet yang luar biasa. Baca juga : Mahfud MD Sebut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tak Independen “Kita haruslah mengevaluasi bagaimana […]

  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Adapun, Keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 […]

  • Kenapa Ribuan CPNS pada Mundur di 2022, Berikut Jawaban BKN:

    Kenapa Ribuan CPNS pada Mundur di 2022, Berikut Jawaban BKN:

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap ada 1.921 peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2022 mengundurkan diri. Sejumlah alasan yang dikemukakan tersebut diantaranya dikatakan ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar, lokasi penempatan juga menjadi alasan pengunduran diri. “Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya […]

  • Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

    Resep Soeharto 3 Negara Jadi Raja Beras Dunia, Indonesia saat ini?

    • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta, Berkat Resep Soeharto tiga Negara yakni India, Vietnam dan Thailan saat inienjadi penghasilan beras terbesar di dunia. Negara Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto terungkap menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga dalam pengelolaan petani dalam suasembada beras pada masa itu. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan langkah India dalam mengelola pertanian saat ini mirip seperti cara […]

expand_less