Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Protes Buruh Minta UMP 2024 Naik 15%, KSPI Sebut Cara Pikir Pemerintah Aneh

Protes Buruh Minta UMP 2024 Naik 15%, KSPI Sebut Cara Pikir Pemerintah Aneh

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
  • visibility 104
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Para persatuan buruh pada saat ini makin ambisi agar pemerintah pusat menaikkan Upah Minimum Pekerja (UMP) swasta sebesar 15% pada pada tahun 2024. Pasalnya pemicu kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa PNS, TNI, dan Polri sebagai pekerja yang mengambil uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat kenaikan gaji 8% semetara buruh masih di bawah uapah minim.

Said menyebut para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

“Saya membayangkan PNS, TNI, Polri itu cost center, mengambil biaya dari APBN yang berasal dari profit center. Siapa profit center? Buruh swasta. Nah, yang profit dapat upah minimum naik sekitar 6,5% kalau pakai rumus Omnibus Law kok yang cost center naiknya 8% karena tidak ada indeks tertentu,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Ia menilai sesuatu hal janggal dan ketidak adilan dalam menentukan kebijakan pemerintah dan tidak berpihak pada para pekerja suasta.

“Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit center menghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini,” ungkapannya

Lebih lanjut Iqbal menegaskan bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15%

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh sehingga dirinya dirinya kecewa atas sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

“Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri, buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja),” ucapannya

“Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng,” imbuhnya

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

“Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun,” rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu lalu. (ror).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamenaker Noel Terima Audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Online

    Wamenaker Noel Terima Audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Online

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com –Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menerima audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (SPPOB) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker mendengarkan aspirasi perwakilan pengemudi online terkait beberapa rekannya yang dimintai klarifikasi oleh pihak kepolisian akibat aksi demonstrasi bertajuk “SERUAN AKSI 1812” di depan kantor Gojek Pasaraya Blok M, Jakarta. […]

  • DPR Kritik Bank BI Terkait Pengunaan QRIS, Jadi Sarana Judi Online

    DPR Kritik Bank BI Terkait Pengunaan QRIS, Jadi Sarana Judi Online

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com – Komisi XI DPR langkah mitigasi Bank BI menerapkan tindakan tegas terkait pengelolaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Aplikasi disalahgunakan sebagai metode deposit dengan memasukkan dana ke akun judi online oleh oknum tertentu. “Yang pertama, langkah (BI) menutup barcode QRIS yang dimiliki dari merchant-merchant yang selama ini menjadi member (oknum penyalahguna QRIS untuk […]

  • Kemensos Gelontorkan Bantuan Banjir Sekotong Lombok

    Kemensos Gelontorkan Bantuan Banjir Sekotong Lombok

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Kementerian Sosial menggelontorkan beragam bantuan untuk korban banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (1/1/2025). “Bantuan sudah diterima dan didistribusikan ke warga terdampak,” kata Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Kementerian Sosial Masryani Mansyur, Kamis (2/1/2025). Bantuan dari Kemensos diambilkan dari Gudang Sentra Pharamita Mataram di […]

  • Penerimaan Pajak Kendaraan di NTT Tinggi, Tinkat Kepatuhan Masih Rendah

    Penerimaan Pajak Kendaraan di NTT Tinggi, Tinkat Kepatuhan Masih Rendah

    • calendar_month Minggu, 9 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Kupang,msinews.com-Plt. Kepala Pendapatan dan Aset Daerah NTT Dominikus Dore Payong ,menyebut per Januari hingga 27 Mei 2024,peneriman pajak kndaraan di provinsi NTT mencapai angka Rp 2,6 miliar rupiah. Dikatakan bahwa, penerimaan pembayaran pajak kendaraan yang merupakan pendapatan asli daerah NTT di tahun 2024 ini mengalami peningkatan signifikan. “Penerimaan pajak kali ini pecahkan rekor tertinggi, sebab […]

  • Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik, bahwasannya, Komisi IV DPR RI menyetujui Perubahan Pagu Anggaran 2025 Kementan  sebesar Rp29.373.984.361.000  triliun. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan RUU APBN 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI karena Kementan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh […]

  • Kemendagri Gelar Monitoring Bahas Pemberian Keringanan Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB

    Kemendagri Gelar Monitoring Bahas Pemberian Keringanan Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat monitoring untuk menindak lanjuti pemberian keringanan terhadap penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Acara yang diikuti jajaran pemerintah daerah (Pemda) tersebut berlangsung secara daring dari Jakarta, Kamis (2/1/2025). Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan […]

expand_less