Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
  • visibility 47
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas akan memecat pejabat yang membuat regulasi rumit, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pembukaan pameran hasil kerja sama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5). Prabowo menyatakan pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan diganti.

Indrajaya mengatakan, PKB mendukung langkah Prabowo dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Gagasan yang cukup brillian. Apalagi masih banyak anak muda kompeten dengan penguasaan teknologi jauh lebih maju.

“Penggantian pejabat yang bermental lambat dan cenderung mempersulit memiliki nilai positif untuk menjadi evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi yang adaptif dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan,” terang legislator asal Dapil Papua Selatan itu, Senin (26/5/2025).

Indrajaya mengatakan, mental pejabat-pejabat yang yang suka mempersulit pembuatan regulasi itu umumnya sulit berubah. Mereka malas belajar. Karena itu, dengan mencopot pejabat tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) dalam upaya mengelola layanan public (public service) lebih efektif.

Meski demikian, Indrajaya mengingatkan pencopotan pejabat tetap harus dilakukan secara prosedural, berdasarkan regulasi. Hal ini untuk prinsip kehati-hatian dan objektifitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses penggantian pejabat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dia mencontohkan pemerintah Singapura. Pemerintahan negara itu dikenal dengan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Singapura secara berkala melakukan evaluasi kinerja pejabat-pejabatnya dan melakukan pergantian jika diperlukan, termasuk yang kinerjanya dinilai cenderung lamban.

“Di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan untuk mengganti pejabat-pejabat yang tidak efektif dalam pemerintahan,” bebernya.

Menurut Indrajaya, langkah Prabowo sangat tepat, karena pemerintahan yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kinerja pejabat-pejabat pemerintah dan mencapai tujuan negara.//

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Penghalang Penyidikan Kasus Tambang Nikel

    Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Penghalang Penyidikan Kasus Tambang Nikel

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Amel sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). “AS alias Amel langsung diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dugaan menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 21 Undang-Undang RI no 20 tahun 2001 jo […]

  • Longsor di Lokasi Tambang Emas Ilegal Gorontalo

    Longsor di Lokasi Tambang Emas Ilegal Gorontalo

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Sumbawa Barat,msinew.com-Bencana alam tanah longsor kembali terjadi di lokasi Pambang Ilegal di Provinsi Gorontalo. Peristiwa terjadi di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo yang menewaskan 27 orang, dan 15 orang lainnya masih hilang. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyayangkan kejadian longsor di tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, […]

  • Kembali Marak Wabah PMK, Hindun Anisah Minta Kementan segera Lakukan Vaksinasi

    Kembali Marak Wabah PMK, Hindun Anisah Minta Kementan segera Lakukan Vaksinasi

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta.msinews.com-Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini merebak di beberapa daerah, harus segera disikapi serius oleh Kementerian Pertanian. Pasalnya, lonjakan PMK semakin hari semakin meningkat, bahkan menyebabkan kematian pada hewan ternak, terutama sapi. “Laporan dari beberapa daerah di Lamongan, Lumajang (Jawa Timur) dan Rembang (Jawa Tengah), PMK mulai meningkat. Kementan harus segera melakukan […]

  • Ketua DPR RI : Varian Covid Eris Menyebar di RI, Puan Imbau Faskes Siap dengan Segala Skenario

    Ketua DPR RI : Varian Covid Eris Menyebar di RI, Puan Imbau Faskes Siap dengan Segala Skenario

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Masyarakat Indonesia diingatkan untuk mewaspadai virus Covid-19 varian baru bernama EG. 5.1 yang diketahui sudah menyebar di 6 provinsi di Indonesia. Pemerintah pun diminta untuk melakukan langkah antisipasi agar varian yang juga disebut Eris itu tidak menyebabkan ledakan kasus baru. “Meskipun kita sudah memasuki fase endemi, saya mengimbau agar masyarakat mewaspadai adanya virus baru Covid-19. […]

  • BGN-BPS Hitung Dampak Penerapan MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    BGN-BPS Hitung Dampak Penerapan MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Msinews.com -Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggalang kerja sama dalam mengukur dampak penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sangat penting karena survey yang akan dilakukan bersama itu akan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan program MBG di tengah masyarakat. “6 Januari nanti, tepat satu tahun […]

  • Sandiaga Kucurkan Bantuan Rp.120 Juta, Desa Mana Aja?

    Sandiaga Kucurkan Bantuan Rp.120 Juta, Desa Mana Aja?

    • calendar_month Minggu, 10 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan bantuan Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPUP) kepada tiga desa wisata yang ada di Sumatra Barat. Sandiaga mengatakan bantuan sebesar Rp120 juta ini diharapkan bisa dimanfaatkan di tiga desa yang terpilih dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia […]

expand_less