Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Nakes Honorer Minta Dijadikan ASN, Komisi IX DPR, Kami akan Pelajari Dulu

Nakes Honorer Minta Dijadikan ASN, Komisi IX DPR, Kami akan Pelajari Dulu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
  • visibility 271
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infmsi–Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN) menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi menyebut pihaknya akan mempelajari tuntutan dari FKHN berkenaan dengan nasibnya agar mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja). Tentu urutas prioritasnya berdasarkan lama bekerja dan mengabdi.

Terlebih, Ini juga berkaitan dengan janji pemerintah untuk memperhatikan perjuangan luar biasa para nakes di masa pandemi covid 19 kemarin yang sekarang belum jelas nasibnya.

“Kami akan segera berkoordinasi mengawal perjuangan rekan-rekan honorer Nakes dan non-nakes ini. Mudah-mudahan segera ada solusi yang terbaik,” kata Nurhadi kepada wartawan, Selasa 8 Agustus 2023.

Politikus NasDem ini menilai, salah satu permasalahan transformasi kesehatan saat ini adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan.

Karena itu, keinginan nakes honorer untuk menjadi ASN dapat diwujudkan, asalkan ada kuota.

“Sebaiknya pihak rumah sakit dalam menetapkan tenaga honorer menjadi ASN tidak hanya memilih tenaga kerja junior dengan alasan mereka lebih menguasai teknologi dibandingkan dengan mereka yang senior. Karena di beberapa negara maju, tenaga kesehatan honorer senior lebih di prioritaskan. Mengingat pengalaman yang di miliki dan ‘jam terbang’ yang cukup tinggi,” ujar Legislator dapil Jatim VI ini.

Selain itu, tambah Nurhadi, ada baiknya pihak rumah sakit juga harus memberikan kursus tambahan kepada para nakes senior tentang teknologi digital.

Mengingat para pekerja honorer ini juga harus memiliki bekal pendidikan dan pengalaman yang cukup, sebelum akhirnya di terima sebagai pekerja aparatur sipil negara atau ASN.

Sebelumnya diberitakan, Aksi Nasional Nakes dan Non Faskes Fasyankes 2023 menuntut beberapa poin antara lain Pertama, mendesak Presiden menerbitkan PP atau Perpres tentang meningkatkan status non ASN dengan tambahan nilai afirmasi 60 persen.

Kedua, mendesak Presiden menjalankan amanat PP No 49 tahun 2018 Pasal 99 ayat 1, 2 dan 3.

Ketiga, mendesak Presiden agar membuat regulasi khusus untuk pengalokasian anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nakes dan non nakes melalui Kementerian Kesehatan.

Keempat, ASN PPPK Fasyankes mendapatkan hak jaminan pensiun dan mendapatkan hak perpanjangan kontrak sampai batas masih pensiun. Kelima, ASN PPPK Fasyankes mendapatkan kesejahteraan jenjang karier.

Keenam, mendesak Pemerintah untuk menyiapkan regulasi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum PPPK untuk tenaga non nakes di Fasyankes dan membuka formasi sesuai yang ada (existing) sesuai data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Ketujuh, pendataan nakes dan non nakes dalam SISDMK melibatkan seluruh non ASN tanpa melihat klasifikasi status non ASN. (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial kepada Anak-Anak Penyintas Gempa Bumi Bandung

    Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial kepada Anak-Anak Penyintas Gempa Bumi Bandung

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com– Selang sehari setelah gempa bumi berkekuatan 5,0 SR mengguncang Kabupaten Bandung, Kemensos memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi anak-anak korban gempa. Kegiatan ini merupakan salah satu pemberian bantuan untuk meringankan beban psikologis para penyintas akibat trauma yang timbul pascabencana. “Kami sudah berikan kegiatan rekreasional siang hingga sore tadi,” kata Roni Faisal, Pekerja Sosial Bidang […]

  • Pengumuman Dirjen Perhub,Terkait Bencana Gempa Bumi di Flores,NTT,

    Pengumuman Dirjen Perhub,Terkait Bencana Gempa Bumi di Flores,NTT,

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Bencana alam gempa bumi tektomik berkejuatan 7,7 yang melanda Provinsi Kepulauan NTT, pemerintah provinsi NTT melalui Dirjen perhubungan laut Prov NTT mengimformasikan operasional transportasi laut dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat pada umumnya. Berikut poin-poin informasi tersebut dalam bentuk surat edaran.    

  • Pimpinan MPR Minta Perlindungan PMI Secara Menyeluruih Harus Segera Direalisasikan

    Pimpinan MPR Minta Perlindungan PMI Secara Menyeluruih Harus Segera Direalisasikan

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Dr.Lestari Moerdijat mengatakan, perlindungan para pekerja migran Indonesia (PMI) secara menyeluruh harus segera direalisasikan dan menjadi perhatian semua pihak sebagai bagian dari upaya negara melindungi setiap warganya. “Jumlah PMI yang berkerja secara ilegal di negeri orang masih terbilang tinggi, langkah segera dan menyeluruh untuk melindungi mereka harus menjadi perhatian para pemangku […]

  • Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

    Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta, InofomsiNews–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Januari 2024. Menanggapi hal tersebut. Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo mengatakan, perlunya edukasi masyarakat terkait kebijakan ini karena diperlukan waktu yang Panjang dalam mensosialisasikan. Karena sambung Sartono, selain KK dan KTP […]

  • Ganjar: Kondisi Demokrasi Kekurangan Etika, MK dan KPU Terlibat

    Ganjar: Kondisi Demokrasi Kekurangan Etika, MK dan KPU Terlibat

    • calendar_month Jumat, 9 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menyuarakan kegelisahannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dianggapnya tidak berjalan sesuai jalurnya. Dalam sebuah Podcast “Speak Up” bersama Abraham Samad pada Jumat (9/2/2024), Ganjar mengungkapkan keprihatinannya atas pelanggaran etika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baca juga : […]

  • Kapolri Jenderal Listyo

    Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Adalah Mandat Reformasi

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap institusinya terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (25/1), Kapolri secara terbuka menyatakan penolakan dan menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang […]

expand_less