Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat

Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
  • visibility 64
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumut,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Komisi IV Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, usai memimpin Tim Komisi IV DPR yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar. Sudin menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.

“Makanya tadi saya bilang target di Sumatera kok 500 (hektar) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah,” ujar Sudin kepada Parlementaria usai kunjungan, Jumat (15/09/2023).

Lewat kunspek tersebut ditemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.

Sudin menegaskan, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunspik Komisi IV itu, kata Sudin, perlu diluruskan.

Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, menurut Sudin, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.

“Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunannya harusnya lebih aktif lagi. Kalau dulu itu untuk mendapatkan psr itu ada 21 persyaratan, sekarang sudah cukup mudah,” kata dia.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S. Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah.

“Saya minta Kementerian Pertanian, BPDPKS serta asosiasi itu proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat,” ucap dia.

Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat kata dia, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi.

“Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan untuk mendapatkan kebun sawit. Supaya untuk sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat,” katanya. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gus Ipul Yakin PBNU Tak Terlibat Dalam Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Kouta Haji

    Gus Ipul Yakin PBNU Tak Terlibat Dalam Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Kouta Haji

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 34
    • 0Komentar

    msinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meyakini bahwa PBNU tak terlibat dalam kasus dugaan aliran dana korupsi penentuan kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2023-2024 yang saat ini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gus Ipul menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah KPK, PBNU selama ini […]

  • Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

    Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta_InfomsiNews–Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah pihaknya mengintimidasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. “Enggak lah. Masa terintimidasi, wong itu tugasnya masing-masing, kok,” kata Yudo di Rumah Dinas Wakil Presiden, kutip CNNJakarta, Kamis 3/8/2023. Yudo mengatakan bila ingin mengintervensi, pihaknya bisa saja mengerahkan satu batalion untuk […]

  • Sidang Lanjutan Perselisihan

    Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 di MK: Hotman Paris Tantang Tuduhan Korupsi Jokowi

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Jakarta MSINews.com – Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) sempat memanas saat ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Anies Basweda dan Muhaimin Iskandar, Anthony Budiaman, menyampaikan dugaannya bahwa Presiden Joko Widodo melanggar undang-undang tentang tindak pidana pemilu. Menanggapi hal ini, Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming […]

  • PSI Cuma Meyerang dan Benalu, Isyana Bagoes Jawab Sindiran Deddy Punya Makna

    PSI Cuma Meyerang dan Benalu, Isyana Bagoes Jawab Sindiran Deddy Punya Makna

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons santai sindiran politikus senior PDIP Deddy Sitorus yang bilang ilmu politik PSI cuma dua, yakni menyerang orang dan menjadi benalu. Menjawab persoalan tersebut PSI tidak menggapai dan tidak ambil pusing dan justru menghormati Deddy sebagai politikus senior. “Bang Deddy politisi senior. Kami masih harus banyak belajar,” kata Sekjen PSI Isyana […]

  • Tanggapan Komisi II DPR Terkait Pemecatan Ketua KPU RI akibat Tindakan Asusila oleh DKPP 

    Tanggapan Komisi II DPR Terkait Pemecatan Ketua KPU RI akibat Tindakan Asusila oleh DKPP 

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) memberhentikan atau memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,Hasyim Asy’ari atas kasus asusila. Menanggapi pemecatan terhadap Ketua KPU RI itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan pemberhentian  Hasyim Asy’ari karena persoalan asusila menjadi catatan buruk bagi KPU. Junimart pun mengaku, sejak lama sudah kerap memberikan kritik […]

  • SPPG Tidak Boleh Menolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak Kecil

    SPPG Tidak Boleh Menolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak Kecil

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Msinews.com – Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa para petani, peternak dan nelayan kecil ke SPPG dengan semena-mena. Mereka justru harus dirangkul, dibina dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). “Dalam Pasal 38 ayat […]

expand_less