JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI) membeberkan bahwa pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2023 ini, telah terlealisasi hingga mencapai 21,8 persen
Proses Pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah mencapai 21,8 persen itu, menghabiskan biaya anggaran sebanyak Rp 6,4 Triliun dari pagu anggaran senilai Rp 29,5 Triliun.
Adapun mengenai pembangunan Infrastruktur dan Non Insfrastruktur ini, disampaikan Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI ) Ludiro, saat jumpa pers di Manokwari, Papua Barat, sebagaimana dikutip msinews.com dari Antara, pada Jumat 29 September 2023.
“Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen,” ungkap Ludiro.
Selain itu Ludiro juga menerangkan terlealisasinya pembangunan ini, sebagaimana merinci dari belanja kluster Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Kluster pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) ini, tercatat 4,7 Triliun dari pagu anggaran sebanyak 29,5 Triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintahan Pusat seperti pembangunan Istana Negara, kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman, tower rumah susun Aparatur Sipil Negara Hankam hingga pembangunan jalan tol IKN.
Tak hanya itu saja,selain dari pembangunan Infrastruktur Pemerintahan pusat di IKN, ada juga untuk Duplikasi Pulau Balang bentang pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir daerah aliran sungai atau DAS Sanggai, Pamaluan, dan Tengin.
“Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terang Ludiro.
Ia juga menjelaskaan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur IKN ini dengan pagu Sebanyak Rp 3 Triliun untuk kegiatan lainya.
Seperti koordinasi, pesiapan pemindahan, perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara,atau IKN rekomendasi kebijakan , kementerian dan pembangunan Lembaga.
Sementara itu, mengenai pembangunan non insfrastruktur anggaranya digunakan untuk kegiatan pemetaan, seperti pemantauan, evaluasi, dukungan pengaman Polri, hingga pemain seperti operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara atau OIKN.
“Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN tahun 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga,” jelas Ludiro.
Selanjutnya, menurut Ludiro adapun dari jumlah total anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk pembangunan IKN, sejak pada tahun 2022 sampai 2024 yang datang, kemungkinan bisa jadi memakan biaya anggaran besar sebanyak Rp 75,5 Triliun.
Untuk anggaran biaya proyek pengerjaa pembangunan IKN yang sudah terlealisasi , Anggaran tersebut dari Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2022 senilai Rp5,5 triliun.
Namun kemudian pada 2023 yelah mengalami peningkatan dari alokasi APBN 2023 yang menjadi Rp29,4 triliun, untuk RAPBN 2024 mendatang proyek tersebut bisa mulai beropearasi, karena pemerintah rencana ya kan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur di IKN sebesar Rp 40,6 triliun
“Tahun 2024 dianggarkan Rp40,6 triliun karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, tahun 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN,” tutup Ludiro.***
