Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pembangunan Infrastruktur di IKN Terlealisasi Capai 21,8 Persen, dari Realisasi Anggaran 2023 Rp29,5 T

Pembangunan Infrastruktur di IKN Terlealisasi Capai 21,8 Persen, dari Realisasi Anggaran 2023 Rp29,5 T

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
  • visibility 245
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI) membeberkan bahwa pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2023 ini, telah terlealisasi hingga mencapai 21,8 persen

Proses Pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah mencapai 21,8 persen itu, menghabiskan biaya anggaran sebanyak Rp 6,4 Triliun dari pagu anggaran senilai Rp 29,5 Triliun.

Adapun mengenai pembangunan Infrastruktur dan Non Insfrastruktur ini, disampaikan Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI ) Ludiro, saat jumpa pers di Manokwari, Papua Barat, sebagaimana dikutip msinews.com dari Antara, pada Jumat 29 September 2023.

“Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen,” ungkap Ludiro.

Selain itu Ludiro juga menerangkan terlealisasinya pembangunan ini, sebagaimana merinci dari belanja kluster Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Kluster pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) ini, tercatat 4,7 Triliun dari pagu anggaran sebanyak 29,5 Triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintahan Pusat seperti pembangunan Istana Negara, kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman, tower rumah susun Aparatur Sipil Negara Hankam hingga pembangunan jalan tol IKN.

Tak hanya itu saja,selain dari pembangunan Infrastruktur Pemerintahan pusat di IKN, ada juga untuk Duplikasi Pulau Balang bentang pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir daerah aliran sungai atau DAS Sanggai, Pamaluan, dan Tengin.

“Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terang Ludiro.

Ia juga menjelaskaan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur IKN ini dengan pagu Sebanyak Rp 3 Triliun untuk kegiatan lainya.

Seperti koordinasi, pesiapan pemindahan, perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara,atau IKN rekomendasi kebijakan , kementerian dan pembangunan Lembaga.

Sementara itu, mengenai pembangunan non insfrastruktur anggaranya digunakan untuk kegiatan pemetaan, seperti pemantauan, evaluasi, dukungan pengaman Polri, hingga pemain seperti operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara atau OIKN.

“Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN tahun 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga,” jelas Ludiro.

Selanjutnya, menurut Ludiro adapun dari jumlah total anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk pembangunan IKN, sejak pada tahun 2022 sampai 2024 yang datang, kemungkinan bisa jadi memakan biaya anggaran besar sebanyak Rp 75,5 Triliun.

Untuk anggaran biaya proyek pengerjaa pembangunan IKN yang sudah terlealisasi , Anggaran tersebut dari Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2022 senilai Rp5,5 triliun.

Namun kemudian pada 2023 yelah mengalami peningkatan dari alokasi APBN 2023 yang menjadi Rp29,4 triliun, untuk RAPBN 2024 mendatang proyek tersebut bisa mulai beropearasi, karena pemerintah rencana ya kan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur di IKN sebesar Rp 40,6 triliun

“Tahun 2024 dianggarkan Rp40,6 triliun karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, tahun 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN,” tutup Ludiro.***

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apa Saja Agenda Kerja Legislator dan Senator RI Hari Ini? Baca Ini

    Apa Saja Agenda Kerja Legislator dan Senator RI Hari Ini? Baca Ini

    • calendar_month Senin, 2 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Indonesia memiliki Tiga Lembaga Parlemen ,yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam menjalankan tugasnya, DPR RI menjalankan tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah tiga pilar penting para anggota Legislator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Fungsi Legislasi berfokus pada pembuatan dan pengesahan undang-undang yang […]

  • Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua MPR-RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid,M.A, sangat menyayangkan wacana yang disampaikan oleh Menko PMK, sekalipun sudah diklarifikasi, tetap saja itu terkesan berempati kepada judi on line yang bisa berdampak kepada hadirnya kemiskinan. Apalagi untuk program Bansos dari pemerintah itu ada kriterianya, dan tidak ada unsur korban judi online dalam kriteria penerima […]

  • Halomoan Tambunan, “Saya Prihatin Aspirasi Kaum Milenial di 2024”

    Halomoan Tambunan, “Saya Prihatin Aspirasi Kaum Milenial di 2024”

    • calendar_month Minggu, 21 Mei 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sosok Halomoan Tambunan, SE, salah satu caleg PSI Dapil I Jakarta Pusat menyatakan keprihatinannya ketika aspirasi atau keinginan kaum milenial untuk ikut melakukan perubahan tidak kesampaian atau tidak berhasil jika para elit dan politisi yang ikut dalam kontestasi politik tidak begitu cermat dan jelih melihat apa yang menjadi paling urgen anak-anak muda milenial […]

  • Ini Alasannya Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Surati Sekjen PBB

    Ini Alasannya Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Surati Sekjen PBB

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    JAYAPURA, MSINews.com – | Menyikapi kedatangan Tuan Antonio Gutterez, selaku Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Indonesia, pihak Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua melayangkan surat ke Sekjen PBB terkait berbagai gejolak politik dan keamanan yang selama ini terus terjadi di tanah Papua. Berdasarkan release yang diterima media ini pada Selasa, (20/10), Sinode Kingmi […]

  • Polsek Danau Paris Dilaporkan ke Propam Mabes Polri soal Dugaan Administrasi

    Polsek Danau Paris Dilaporkan ke Propam Mabes Polri soal Dugaan Administrasi

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 346
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kuasa hukum NG Kim Tjoa melaporkan sejumlah personel Polsek Danau Paris Provinsi Aceh, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Laporan ke Propam Mabes Polri tersebut terkait dugaan ketidaktertiban administrasi penerbitan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor (SKTBL) yang berujung pada pelaporan pidana terhadap klien mereka. . Hal itu disampaikan Julianus Halawa,dan Eliadi […]

  • Terima Kasih Joko Widodo-Ma’ruf Amin 2019-2024

    Terima Kasih Joko Widodo-Ma’ruf Amin 2019-2024

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hari ini 20 ktober 2024, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI,Ma’ruf Amin akan mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Kepala Negara RI selama 5 tahun. Tentu saja masih banyak hal yang belum tuntas dari janji-janji program kerja yang dicanangkan saat kampanye kepada masyarakat Indonesia. Tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan […]

expand_less