Pejabat Publik Semestinya Mengayomi, Bukan Menganiaya: Catatan dari Kasus Ketua DPRD Ende
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 111
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ende, NTT, msinews.com-Pengadilan Negeri (PN) Ende menyatakan Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso alias Feri (61 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap sesama anggota DPRD Ende, Hironimus Irwan Kila Pelo alias Iwan.
Atas perbuatannya, Feri dijatuhi sanksi denda sebesar Rp5 juta tanpa hukuman kurungan.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (19/11/2026). Feri yang merupakan politikus PDI Perjuangan itu dinyatakan bersalah setelah terbukti memukul Iwan menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali hingga mengenai wajah korban.
Berdasarkan fakta hukum dalam catatan persidangan perkara Nomor 5/Pid.C/2026/PN End, tindakan penganiayaan itu terjadi pada 1 September 2026 sekitar pukul 11.45 WITA di Ruang Paripurna DPRD Ende, Jalan Eltari, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Adapun, peristiwa tersebut berlangsung saat rapat Badan Anggaran DPRD Ende bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam catatan persidangan, hakim menyoroti perilaku Feri yang dinilai tidak mencerminkan keteladanan seorang pejabat publik.
“Perbuatan Terdakwa sebagai pejabat publik tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” demikian keterangan dalam catatan persidangan PN Ende.
Dihubungi secara terpisah, Iwan menyatakan menerima putusan PN Ende. Dia mengaku tetap mengikuti seluruh tahapan proses hukum karena masih percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia.
“Saya mengikuti setiap proses hukum, karena saya masih percaya pada penegakan hukum kita,” kata Iwan kepada wartawan di Ende, Jumat (20/11/2026).
Lanjut Iwan,selama ini dirinya hanya mengandalkan sikap kooperatif dengan mengikuti proses hukum sejak awal hingga persidangan terakhir.
Dia juga menyatakan tidak membangun mekanisme pembelaan diri secara berlebihan selama proses hukum berlangsung.
Menurutnya, seluruh tahapan perkara telah dijalani dengan mengikuti prosedur yang berlaku.** (Tim Redaksi/Dese).
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik



Saat ini belum ada komentar