Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Pejabat Publik Semestinya Mengayomi, Bukan Menganiaya: Catatan dari Kasus Ketua DPRD Ende

Pejabat Publik Semestinya Mengayomi, Bukan Menganiaya: Catatan dari Kasus Ketua DPRD Ende

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
  • visibility 111
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ende, NTT, msinews.com-Pengadilan Negeri (PN) Ende menyatakan Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso alias Feri (61 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap sesama anggota DPRD Ende, Hironimus Irwan Kila Pelo alias Iwan.

Atas perbuatannya, Feri dijatuhi sanksi denda sebesar Rp5 juta tanpa hukuman kurungan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (19/11/2026). Feri yang merupakan politikus PDI Perjuangan itu dinyatakan bersalah setelah terbukti memukul Iwan menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali hingga mengenai wajah korban.

Berdasarkan fakta hukum dalam catatan persidangan perkara Nomor 5/Pid.C/2026/PN End, tindakan penganiayaan itu terjadi pada 1 September 2026 sekitar pukul 11.45 WITA di Ruang Paripurna DPRD Ende, Jalan Eltari, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Adapun, peristiwa tersebut berlangsung saat rapat Badan Anggaran DPRD Ende bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam catatan persidangan, hakim menyoroti perilaku Feri yang dinilai tidak mencerminkan keteladanan seorang pejabat publik.

“Perbuatan Terdakwa sebagai pejabat publik tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” demikian keterangan dalam catatan persidangan PN Ende.

Dihubungi secara terpisah, Iwan menyatakan menerima putusan PN Ende. Dia mengaku tetap mengikuti seluruh tahapan proses hukum karena masih percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Saya mengikuti setiap proses hukum, karena saya masih percaya pada penegakan hukum kita,” kata Iwan kepada wartawan di Ende, Jumat (20/11/2026).

Lanjut Iwan,selama ini dirinya hanya mengandalkan sikap kooperatif dengan mengikuti proses hukum sejak awal hingga persidangan terakhir.

Dia juga menyatakan tidak membangun mekanisme pembelaan diri secara berlebihan selama proses hukum berlangsung.

Menurutnya, seluruh tahapan perkara telah dijalani dengan mengikuti prosedur yang berlaku.** (Tim Redaksi/Dese).

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cek Kesehatan Gratis Digelar Serentak di Seluruh Titik Sekolah Rakyat

    Cek Kesehatan Gratis Digelar Serentak di Seluruh Titik Sekolah Rakyat

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Cibinong,msinews.com – Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk siswa Sekolah Rakyat digelar serentak di 63 titik Sekolah Rakyat pada Senin (14/7/2025), termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. CKG di Sekolah Rakyat dilaksanakan bersamaan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026. Secara teknis, […]

  • Kemensos Kirim Bantuan untuk Korban Longsor di Pegunungan Arfak

    Kemensos Kirim Bantuan untuk Korban Longsor di Pegunungan Arfak

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Pegunungan Arfak,msinews.com– Hujan deras yang mengguyur kawasan Pegunungan Arfak pada Jumat (16/5) memicu banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang permukiman sementara para pendulang emas di Kampung Jim, Distrik Catubouw. Bencana ini mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan 10 lainnya dinyatakan hilang. Sebagai respons cepat, Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) […]

  • Bareskrim Polri: Kendala Belum Ditangkapnya Bos Narkoba, Ada Gengster Bekup

    Bareskrim Polri: Kendala Belum Ditangkapnya Bos Narkoba, Ada Gengster Bekup

    • calendar_month Sabtu, 30 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Bareskrim Polri, dalam konferensi pers pada Jumat (29/12/2023), mengungkap kendala dalam upaya penangkapan Fredy Pratama, bos sindikat narkoba jaringan internasional yang hingga kini masih berstatus buron. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, menjelaskan bahwa Fredy Pratama dilindungi oleh gengster karena orangtuanya terlibat dalam sindikat narkoba di Thailand. Baca juga […]

  • Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),Selasa (15/10/2024) menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk DPR RI Periode 2024-2029. Paripurna ini menyepakati penambahan dua Komisi  dari sebelumnya 11 menjadi 13 Komisi di DPR RI. “Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal […]

  • Pengurus dan Kader PKK Diminta Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga

    Pengurus dan Kader PKK Diminta Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Para pengurus dan kader PKK  harus memahami pentingnya literasi keuangan di tingkat keluarga. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian . Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan agar masyarakat mampu memilah informasi serta mengelola keuangan secara bijak dan tepat guna. “Mudah-mudahan dengan literasi ini, pemahaman ini, […]

  • Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi XII DPR RI melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. “Yang […]

expand_less