Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Pakar Hukum Pidana : Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Mobil Mewah bisa Dijerat TPPPU

Pakar Hukum Pidana : Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Mobil Mewah bisa Dijerat TPPPU

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 11 jam yang lalu
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews,com- Menyoal kasus dugaan manipulasi pajak senilai Rp13 triliun yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu ditangani dengan pendekatan administrasi perpajakan sebelum dilanjutkan ke proses pidana.

Hal tersebut ditegaskan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, merespon hasil laporan PPATK membongkar kasus dugaan pengggelapan pajak mobil mewah oleh tiga group perusahaan importir.

Menurut Abdul Fickar, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menagih kekurangan pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan manipulasi, upaya itu penting untuk menyelamatkan penerimaan negara.

“Temuan PPATK ini pertama harus diselesaikan melalui pendekatan administrasi negara (administrasi perpajakan), di mana pelaku harus menyetor kekurangan pembayaran pajaknya sejumlah Rp13 triliun. Tindakan ini penting dalam konteks menyelamatkan harta negara,” kata Abdul Fickar di Jakarta, kepada wartawan pada Jumat 20 November 2026.

Pakar Hukum Pidana menegaskan, apabila tiga group perusahaan importir mobil mewah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Aparat Penegak Hukum dapat melanjutkan perkara tersebut ke proses pidana, ia menilai besarnya nilai dugaan kerugian negara menjadi alasan penting bagi aparat untuk mengambil langkah hukum secara maksimal.

Ia menyebut penanganan perkara dapat menggunakan tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Jika bandel, tidak mau bayar, barulah masuk ke proses pidana. Karena kerugian negaranya cukup besar, maka proses pidana bisa dilakukan dengan menerapkan upaya paksa yang maksimal,” ujarnya.

Ia meminta Aparat Penegak Hukum menetapkan pihak yang memenuhi unsur hukum sebagai tersangka, melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum, serta menyita aset yang berkaitan dengan perkara.

Penyitaan aset perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk aset yang dikuasai tersangka maupun pihak lain, sepanjang memiliki keterkaitan dan memenuhi ketentuan hukum.

“Menetapkannya sebagai tersangka Tipikor, menahan tersangka agar tidak melarikan diri, menyita aset tersangka secara keseluruhan, baik yang dikuasainya maupun yang dikuasai orang lain. Ajukan perkaranya ke pengadilan dengan dakwaan Tipikor dan TPPU,” tegasnya.

Terkait dugaan penggunaan skema under-invoicing, rekening nominee, dan perusahaan terafiliasi.

Abdul Fickar menilai modus ini, dapat menjadi dasar untuk menerapkan pasal TPPU apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

“Ya, modus ini sebagai dasar penerapan TPPU pada perbuatan terdakwa,” katanya.

Abdul Fickar juga menegaskan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada individu yang menjalankan praktik secara langsung.

Korporasi, pengurus, hingga pemegang saham yang terbukti terlibat juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum.

“Penerapan tanggung jawab pidana pada korporasinya juga melekat, juga tanggung jawab pengurusnya, bahkan bisa sampai pemegang sahamnya juga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hukum pidana mengenal pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana, termasuk orang yang menyuruh melakukan, memberikan kesempatan, maupun membantu pelaksanaan kejahatan.

“Dalam perspektif pidana, semua pihak yang terkait harus ikut bertanggung jawab. Karena pengertian pelaku dalam hukum pidana itu tidak terbatas pada orang pelaku langsung, tetapi juga yang menyuruh, yang memberi kesempatan, dan yang membantu perbuatan itu dilakukan. Karena itu, semua pihak terkait dapat dijerat pidana,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Fickar meminta PPATK segera menyerahkan hasil analisis dan informasi transaksi keuangan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK atau Kejaksaan Agung, agar proses hukum dapat segera ditindaklanjuti.

“PPATK harus segera memberikan bahan-bahan, materi, dan informasi perbuatan ini pada penegak hukum KPK atau Kejaksaan agar langkah hukum bisa segera diambil, sambil mengoptimalkan sanksi administrasi pembayaran pajak terutangnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah.

Ketiga grup perusahaan tersebut diduga menggunakan skema under-invoicing atau pencantuman nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil analisis transaksi pada periode Maret hingga April 2026, PPATK menemukan dugaan omzet penjualan mobil mewah yang tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157 atau sekitar Rp13,08 triliun.

Dalam menjalankan aksinya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga memanfaatkan rekening nominee dan membentuk sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan aliran transaksi serta penerimaan hasil penjualan mobil mewah. * tim Redaksi/EB.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 28 Tahun Pengabdian Akpol 1995 untuk Polri yang Presisi

    28 Tahun Pengabdian Akpol 1995 untuk Polri yang Presisi

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta _Infgomsi.News–Ikatama AKPOL 1995 melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial dan Kesehatan di Aula Soemarto Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023). Ketua Ikatama 95 Kombes Polisi Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka 28 Tahun Pengabdian Batalyon Patriatama Akpol 1995. Ia menjelaskan, kegiatan bhakti sosial dan kesehatan dilakukan dalam bentuk donor darah yang […]

  • Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

    Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    PULANG PISAU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (19/10). Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan kondisi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau dan […]

  • Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

    Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI ) tengah menggarap sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat kriteria penerima bansos, dengan prioritas utama diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). “BPS akan menjadi […]

  • MPR for Papua Minta Pemda Saling Bersinergi, Dukung Pengendalian Minol di Papua Barat

    MPR for Papua Minta Pemda Saling Bersinergi, Dukung Pengendalian Minol di Papua Barat

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Maraknya peredaran minuman beralkohol (Minol) ilegal di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, telah menjadi perhatian publik dan menuai polemik beberapa pekan terakhir. Respons serius juga disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua). Lembaga yang beranggotakan para wakil rakyat (DPR dan DPD) dan didirikan oleh MPR RI sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian […]

  • Kontroversi Ucapan Zulhas

    Kontroversi Ucapan Zulhas Dituduh Melecehkan Agama, MUI Minta Klarifikasi

    • calendar_month Kamis, 21 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengungkapkan keprihatinannya terkait video ucapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, diduga melecehkan agama Islam. Muhyiddin, dalam pernyataan tertulis pada Rabu (20/12), mengatakan bahwa pernyataan Zulkifli Hasan dapat dikategorikan sebagai penistaan agama dan bagian dari upaya memperolok […]

  • Komisi IV : Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran pada Petani

    Komisi IV : Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran pada Petani

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com-Komisi IV DPR RI menyambut baik penambahan kuota pupuk bersubsidi yang semula hanya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Penambahan tersebut mendapatkan apresiasi meskipun di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani masih diperlukan 12 juta ton. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan. Menurutnya, meskipun masih terdapat kekurangan […]

expand_less