Pakar Hukum Pidana : Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Mobil Mewah bisa Dijerat TPPPU
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month 11 jam yang lalu
- visibility 26
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews,com- Menyoal kasus dugaan manipulasi pajak senilai Rp13 triliun yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu ditangani dengan pendekatan administrasi perpajakan sebelum dilanjutkan ke proses pidana.
Hal tersebut ditegaskan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, merespon hasil laporan PPATK membongkar kasus dugaan pengggelapan pajak mobil mewah oleh tiga group perusahaan importir.
Menurut Abdul Fickar, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menagih kekurangan pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan manipulasi, upaya itu penting untuk menyelamatkan penerimaan negara.
“Temuan PPATK ini pertama harus diselesaikan melalui pendekatan administrasi negara (administrasi perpajakan), di mana pelaku harus menyetor kekurangan pembayaran pajaknya sejumlah Rp13 triliun. Tindakan ini penting dalam konteks menyelamatkan harta negara,” kata Abdul Fickar di Jakarta, kepada wartawan pada Jumat 20 November 2026.
Pakar Hukum Pidana menegaskan, apabila tiga group perusahaan importir mobil mewah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.
Aparat Penegak Hukum dapat melanjutkan perkara tersebut ke proses pidana, ia menilai besarnya nilai dugaan kerugian negara menjadi alasan penting bagi aparat untuk mengambil langkah hukum secara maksimal.
Ia menyebut penanganan perkara dapat menggunakan tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Jika bandel, tidak mau bayar, barulah masuk ke proses pidana. Karena kerugian negaranya cukup besar, maka proses pidana bisa dilakukan dengan menerapkan upaya paksa yang maksimal,” ujarnya.
Ia meminta Aparat Penegak Hukum menetapkan pihak yang memenuhi unsur hukum sebagai tersangka, melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum, serta menyita aset yang berkaitan dengan perkara.
Penyitaan aset perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk aset yang dikuasai tersangka maupun pihak lain, sepanjang memiliki keterkaitan dan memenuhi ketentuan hukum.
“Menetapkannya sebagai tersangka Tipikor, menahan tersangka agar tidak melarikan diri, menyita aset tersangka secara keseluruhan, baik yang dikuasainya maupun yang dikuasai orang lain. Ajukan perkaranya ke pengadilan dengan dakwaan Tipikor dan TPPU,” tegasnya.
Terkait dugaan penggunaan skema under-invoicing, rekening nominee, dan perusahaan terafiliasi.
Abdul Fickar menilai modus ini, dapat menjadi dasar untuk menerapkan pasal TPPU apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
“Ya, modus ini sebagai dasar penerapan TPPU pada perbuatan terdakwa,” katanya.
Abdul Fickar juga menegaskan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada individu yang menjalankan praktik secara langsung.
Korporasi, pengurus, hingga pemegang saham yang terbukti terlibat juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum.
“Penerapan tanggung jawab pidana pada korporasinya juga melekat, juga tanggung jawab pengurusnya, bahkan bisa sampai pemegang sahamnya juga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hukum pidana mengenal pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana, termasuk orang yang menyuruh melakukan, memberikan kesempatan, maupun membantu pelaksanaan kejahatan.
“Dalam perspektif pidana, semua pihak yang terkait harus ikut bertanggung jawab. Karena pengertian pelaku dalam hukum pidana itu tidak terbatas pada orang pelaku langsung, tetapi juga yang menyuruh, yang memberi kesempatan, dan yang membantu perbuatan itu dilakukan. Karena itu, semua pihak terkait dapat dijerat pidana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul Fickar meminta PPATK segera menyerahkan hasil analisis dan informasi transaksi keuangan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK atau Kejaksaan Agung, agar proses hukum dapat segera ditindaklanjuti.
“PPATK harus segera memberikan bahan-bahan, materi, dan informasi perbuatan ini pada penegak hukum KPK atau Kejaksaan agar langkah hukum bisa segera diambil, sambil mengoptimalkan sanksi administrasi pembayaran pajak terutangnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan pengemplangan pajak yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah.
Ketiga grup perusahaan tersebut diduga menggunakan skema under-invoicing atau pencantuman nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.
Berdasarkan hasil analisis transaksi pada periode Maret hingga April 2026, PPATK menemukan dugaan omzet penjualan mobil mewah yang tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157 atau sekitar Rp13,08 triliun.
Dalam menjalankan aksinya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga memanfaatkan rekening nominee dan membentuk sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan aliran transaksi serta penerimaan hasil penjualan mobil mewah. * tim Redaksi/EB.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik



Saat ini belum ada komentar