Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Mensos  Saifullah Yusuf  Tinjau Calon Lokasi Sekolah Rakyat di Lampung

Mensos  Saifullah Yusuf  Tinjau Calon Lokasi Sekolah Rakyat di Lampung

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
  • visibility 163
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bandar Lampung,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau calon lokasi Sekolah Rakyat di kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Lampung, Senin (12/5/2025).

Didampingi Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela dan anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil II Lampung, Aprozi Alam, Gus Ipul mengecek satu per satu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat.

“Ini adalah penyelenggaraan pertama (Sekolah Rakyat) di Lampung, insya Allah jika nanti gedung khusus untuk Sekolah Rakyat sudah dibangun akan dialihkan ke sekolah tersebut,” kata Gus Ipul.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.

Gus Ipul menjelaskan untuk sementara Sekolah Rakyat menggunakan gedung yang sudah ada, guna akselerasi program.

Sekolah berkonsep asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN). Tiga jenjang pendidikan akan difasilitasi sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dari 53 lokasi awal, kini jumlah titik calon Sekolah Rakyat yang siap diverifikasi terus bertambah, hingga 65 titik secara nasional.

Gus Ipul menjelaskan, saat ini proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan calon siswa juga telah dimulai.

“Kita sedang menyelesaikan seluruh perencanaan dan juga secara simultan telah dimulai proses rekrutmen. Baik untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk tenaga kependidikan lainnya, dan tentu untuk calon-calon siswa,” katanya.

Untuk penetapan siswa akan dilakukan setelah melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH, Dinas Sosial, dan BPS. Selanjutnya akan disahkan oleh kepala daerah dan diteruskan ke Kemensos.

“Kami akan menetapkan calon siswa sebagaimana usulan kepala daerah (untuk) resmi menjadi siswa di Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Terkait kesiapan infrastruktur di Lampung, Gus Ipul menilai fasilitas sementara di BPSDM layak digunakan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan melakukan survei.

“Kami hanya mengusulkan di titik-titik di mana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Nanti kemudian Kemen PU akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya,” kata dia.

Kompleks BPSDM yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat memiliki luas 8,6 hektare dilengkapi dengan fasilitas memadai di antaranya asrama dengan 81 kamar. Tiap kamar dapat menampung tiga hingga empat siswa. Selain itu, tersedia dua ruang makan yang berlokasi di Gedung Latsar dan Gedung Sekincau.

Dari sisi pembelajaran, sekolah ini menyediakan enam ruang kelas belajar, satu laboratorium bahasa dengan kapasitas 40 orang, serta satu laboratorium komputer yang dilengkapi 30 unit komputer. Fasilitas lain meliputi dua ruang seminar di lantai atas yang masing-masing mampu menampung 20 peserta, serta satu aula yang digunakan sebagai pusat kegiatan siswa.

Mensos RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela

Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menyampaikan kompleks BPSDM siap beroperasi sebagai lokasi Sekolah Rakyat, sembari menunggu pembangunan sekolah tetap di kawasan Kota Baru.

“Tahun ini kami menyiapkan empat rombongan belajar (rombel) untuk siswa SMA, dari 100 siswa. Insya Allah akan siap menjadi calon siswa sekolah rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan ini anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengatakan akan mengawal program Sekolah Rakyat khususnya di Provinsi Lampung.

Ia berharap rantai kemiskinan di Provinsi Lampung dapat diputus melalui program Sekolah Rakyat.

“Mudah-mudahan tidak ada di Lampung, yang namanya miskin ekstrem tidak sekolah, tidak berpendidikan,” kata dia

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemutusan mata rantai kemiskinan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap, tidak ada lagi anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah di Indonesia.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT ke-78 RI, DPR Terus Berkomitmen Wakili Kepentingan Rakyat dan Bersinergi dengan Pemerintah

    HUT ke-78 RI, DPR Terus Berkomitmen Wakili Kepentingan Rakyat dan Bersinergi dengan Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,Imfomsi.org- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, dengan integritas dan ketulusan, DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. “DPR RI berkomitmen untuk terus melangkah maju, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat demokrasi, dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Dasco dalam video yang diterima awak […]

  • Djarot Jelaskan Aturan Keluarga Kader PDIP Tak Boleh Beda Partai

    Djarot Jelaskan Aturan Keluarga Kader PDIP Tak Boleh Beda Partai

    • calendar_month Minggu, 24 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Djarot Saiful Hidayat Jakarta – Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Djarot Saiful Hidayat menjelaskan aturan di internal partainya soal larangan keluarga inti kader berbeda partai. Menurut Djarot, aturan larangan berbeda partai bagi kader berlaku bagi keluarga inti seperti istri atau suami dan anak. Sementara, anak yang […]

  • Setelah 5 Bulan Buron, Anggota DPRD Sumbar,BSN Ditangkap di Jakarta Selatan,Dugaan Korupsi Rp34  Miliar

    Setelah 5 Bulan Buron, Anggota DPRD Sumbar,BSN Ditangkap di Jakarta Selatan,Dugaan Korupsi Rp34 Miliar

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Setelah 5 bulan jadi buron dalam kasus dugaan kurupsi dana fasilitas kredit modal kerja senilai RP 34 miliar, Aanggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, berinisial BSN,akhirnya ditangkap oleh Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung, tim Burung Hantu Kejati Sumatera Barat, dan Kejaksaan Negeri Padang. ‎BSN diamankan pada Rabu (17/6/2026) di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta […]

  • Wartawan Parlemen Gelar Bazar UMKM

    Wartawan Parlemen Gelar Bazar UMKM

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP)  menggelar bazar UMKM bertempat di lobi Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen (DPR,MPR,DPD RI) Senayan Jakarta Pusat,Selasa (5/3/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco. “Kita berikan apresiasi kepada KWP  yang hari ini sudah membuat kegiatan yang kita apresiasi, karena kegiatan ini adalah kegiatan pertama pada saat […]

  • Klarifikasi Sri Mulyani

    Sri Mulyani Dipastikan Hadir dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah dipastikan akan hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 5 April 2024. Kehadirannya telah dikonfirmasi setelah menerima undangan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK). Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, menyatakan,”Bu Menteri dijadwalkan […]

  • Senator Agita Soroti Layanan Pasien BPJS dalam Tahap Reaktivasi dan Dampak Integrasi DTSEN

    Senator Agita Soroti Layanan Pasien BPJS dalam Tahap Reaktivasi dan Dampak Integrasi DTSEN

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyampaikan sejumlah perhatian strategis dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan BPJS Kesehatan, Selasa (14/4), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun […]

expand_less