Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com -Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia  diharapkan dapat melindungi masyarakat yang berdampak. Hal itu disampaikan oleh Pakar hukum pidana Hery Firmansyah dalam sebuah diskusi publik di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI  dalam forum legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui Pembahasan RUU KUHAP’.

Ia mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disusun DPR RI bisa melindungi dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Dia mengatakan jika KUHAP yang lama justru lebih banyak mengakomodasi hak dari pelaku tindak pidana. Sedangkan, hak daripada korban justru terbatas hanya pada satu pasal.

“Nah bagaimana kemudian bisa membuat desain KUHAP yang melindungi menghormati hak asasi manusia ini yang tentunya perlu untuk kita pertimbangkan karena kalau dalam rancangan bukan maaf dalam tahap yang lama lebih banyak hak dari pelaku yang diakomodaai tapi hak dari korban itu sangat sedikit mungkin hanya bicara di satu pasal saja,” kata Firmansyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara itu pun mengambil contoh pasal yang hanya mengakomodasi hak korban, yakni tentang ganti kerugian. Sementara selebihnya, kata dia, ada hak-hak korban yang terabaikan.

Untuk itu, Firmansyah berharap DPR RI bisa mengawal hal tersebut dalam RUU KUHAP yang tengah dibahas. Dia ingin RUU KUHAP tak hanya bicara soal kecepatan dalam menangani sebuah perkara, melainkan keadilan bagi semua pihak.

“Maka harapan kita dan teman-teman DPR bisa mengawal hal itu yang lebih bisa bicara tentang due process of law tidak hanya bicara tentang penanganan perkara yang cepat saja speedy trial tapi fair trial,” ucapnya.

Menurut Firmansyah, yang mahal dalam proses penegakan hukum adalah versi trialnya. Bahkan, semboyan equality before the law itu hanya jadi pedoman semata.

“Tapi pada pelaksanaan yang paling mahal dalam penegakan hukum itu adalah mengimplementasikannya, termasuk asas utama dari equality before the law dulu di mana hak-hak tersangka dan juga hak korban itu diakomodasi sama,” ucapnya.

Di sisi lain, Firmansyah juga mendorong agar Komisi III DPR RI mengakomodir kepentingan hukum banyak pihak dalam menyusun RUU KUHAP. Payung hukum itu diharap tegas demi keadilan dalam penegakan hukum di Tanah Air.

“Karena memang aturan hukumnya harus tegas dan jelas mengatur itu karena konsepsi pidana ini kan bicara lex certa, lex scripta dan kex stricta serta tidak boleh ditafsirkan lain, dia harus mengatur secara tegas,” tegasnya. Tim Redaksi /dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Pengalaman Jepang, Indonesia Perkuat Fondasi Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

    Dari Pengalaman Jepang, Indonesia Perkuat Fondasi Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat fondasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperluas pembelajaran dari pengalaman negara lain, salah satunya Jepang yang telah mengembangkan program makan bergizi di sekolah selama lebih dari 100 tahun. Melalui pelatihan di Jepang, BGN mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menggali praktik yang relevan untuk membangun […]

  • Komisi X DPR: Miss Universe Indonesia DiFoto Telanjang Ada Batasan UU TPKS

    Komisi X DPR: Miss Universe Indonesia DiFoto Telanjang Ada Batasan UU TPKS

    • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Salah satu finalis melaporkan yayasan penyelenggara Miss Universe Indonesia 2023 setelah difoto tanpa busana saat diminta body checking. Menanggapi hal tersebut ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian merasa tercengan atas penyelenggara finalis Miss Universe Indonesia diminta telanjang. “Jelaslah hal ini berlawanan dengan spirit pageant untuk memberdayakan empowering perempuan. Tidak ada komponen penilaian yang mesti […]

  • Menaker: Generasi Muda Harus Siap Beradaptasi dengan Perubahan Dunia Kerja

    Menaker: Generasi Muda Harus Siap Beradaptasi dengan Perubahan Dunia Kerja

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 500
    • 0Komentar

    PADANG,MSINEWS.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan generasi muda perlu terus memperkuat kompetensi dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), digitalisasi, ekonomi hijau, serta perubahan demografi turut mengubah jenis pekerjaan dan cara pekerjaan dilakukan. Perubahan tersebut menuntut generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. […]

  • Tito Karnavian Ungkap Strategi Peningkatan Investasi di Daerah

    Tito Karnavian Ungkap Strategi Peningkatan Investasi di Daerah

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan strategi peningkatan investasi di daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023. Menurutnya, investasi di daerah tidak hanya bersumber dari pihak asing, melainkan juga dari tingkat nasional dan lokal. Sektor Swasta: Pilar Utama Peningkatan Investasi Tito Karnavian menekankan pertumbuhan ekonomi daerah tergantung pada […]

  • Wamenaker: Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

    Wamenaker: Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    ​BEKASI,MSINEWS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dalam peresmian fasilitas produksi baru PT Givaudan Indonesia di kawasan GIIC, Cikarang, Bekasi, Jumat (3/7/2026). “Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Fokus kita […]

  • Tamsil Linrung : Idul Fitri Momentum Merajut Solidaritas Menyongsong Era Kemakmuran

    Tamsil Linrung : Idul Fitri Momentum Merajut Solidaritas Menyongsong Era Kemakmuran

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, berbagi pengalaman tentang kisah negeri Saba’ sebagai refleksi bagi Indonesia dalam menyongsong era kemakmuran yang berkelanjutan. Dalam khutbah Idul Fitri di Matraman Raya, ia menegaskan bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh limpahan sumber daya, tetapi juga oleh keberlanjutan dan solidaritas sosial yang […]

expand_less