Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • visibility 179
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan gedung DPR, menuntut agar DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa. Aksi ini menjadi panggung ekspresi keseriusan para pemimpin desa untuk mendapatkan perubahan yang dianggap mendesak.

Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Apdesi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI dengan membawa poster dan spanduk yang menggaungkan pesan menuntut persetujuan revisi UU Desa sebelum Pemilu.

Secara lantang menyuarakan aspirasi mereka dari atas mobil komando. Mereka menyuarakan yel-yel suksek Apdesi ketok undangan-undangan nomor enam.

Baca juga : Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara Bansos dan Anggaran 2024

“Saya kira pada hari ini undang-undang desa terus akan kita perjuangkan. Kita berkumpul di gedung DPR, dan ini harga mati jangan sampai undangan-undangan tidak bisa diketok harus dikerok, kata Sarman dalam unjuk rasa, Rabu 31/1/2024.

Dalam orasinya, Saeman berdoa agar hati ketua DPR terbuka, menyadari bahwa yang hadir hari itu adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa. Ia menegaskan bahwa perjuangan Apdesi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat di desa.

“Pokonya disini kita menunggu dan kita sudah menunggu sudah lelah, berbulan-bulan. Kita berdoa agar Ibu Puan Maharani membuka hatinya untuk merevisi undang-undang,” tegasnya, menyiratkan kekecewaan terhadap lambannya proses revisi UU Desa.

Surta Wijaya menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama Apdesi melakukan aksi serupa, bahkan sudah tiga kali, namun tuntutan mereka tetap tak diindahkan oleh DPR. Oleh karena itu, mereka meminta DPR untuk mengesahkan revisi UU Desa pada sidang paripurna tanggal 6 Februari 2024 mendatang.

“Jangan ngomong besar Indonesia emas 2024 kalau desa tidak diperbaiki. Jangan ngomong besar ekonomi kita bangkit kalau desa tidak diperbaiki,” pungkasnya dengan nada tegas, mencerminkan kepentingan masyarakat desa dalam kontribusi pembangunan nasional.

Tak lama setelah orasi, Surta Wijaya dan sejumlah pengurus Apdesi mengaku diterima untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPR, menunjukkan respons awal dari pihak legislatif terhadap tuntutan mereka.

Sementara itu, sejumlah massa lainnya masih terus berorasi di depan gedung, menandakan kesatuan dan keteguhan hati dalam mengejar perubahan yang diinginkan. (Dhr)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Luar Biasa Fantastis, Kepala PPATK Sebut Transaksi Panji Gumilang 15 Triliun

    Luar Biasa Fantastis, Kepala PPATK Sebut Transaksi Panji Gumilang 15 Triliun

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta_Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jumlah transaksi pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang (PG) mencapai angka lebih dari Rp 15 triliun. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat ditanya awak media dengan memastikan apakah transaksi Panji Gumilang mencapai angka yang fantastis Rp.15 triliun. […]

  • Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Salah satu langkah strategis untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat akan memberikan sertifikasi bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi bisnis dan perlindungan HAM pekerja. Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum […]

  • Calon Senator Muda NTT, Stevi Harman Raih Suara Tertinggi Kalahkanri 3 Petahana

    Calon Senator Muda NTT, Stevi Harman Raih Suara Tertinggi Kalahkanri 3 Petahana

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Kupang,msinews.com-Calon Senator muda dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), dr.Maria Stevi Harman meraih suara tertinggi dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagai senator atau Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) NTT periode tahun 2024-2029. Berdasarkan hasil pleno data di tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT yang dirilis AWK Center, sebuah pusat data yang dimiliki Senator Angelo Wake Kako, […]

  • Ketua KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah di Debat Cawapres

    Ketua KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah di Debat Cawapres

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menuduh Pakar Telematika, Roy Suryo, menyebarkan fitnah terkait pernyataannya mengenai mikrofon cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat Pilpres 2024. Pernyataan ini menciptakan keramaian di media sosial. Hasyim menyatakan bahwa debat berlangsung secara spontan tanpa contekan atau bisikan kepada cawapres. Baca juga : […]

  • Hadi Tjahjanto

    Hadi Tjahjanto Bertemu Mahfud Md untuk Bahas Masalah Tertunda, Apa Aja?

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menjalani pertemuan penting dengan Mahfud Md di kediamannya, kawasan Patra, Jakarta Selatan hari ini. Pertemuan ini merupakan bagian dari serangkaian silaturahmi dan pembahasan terkait masalah-masalah yang masih tertunda di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak terkait, […]

  • Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

    Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri membeberkan besaran gaji pekerja asing khususnya China di pabrik smelter milik China yang berdiri di Indonesia. Faisal mengatakan bahwa besaran gaji antara tenaga kerja asing (TKA) dengan tenaga kerja Indonesia jauh berbeda. Dia mengatakan besaran gaji tenaga kerja China jauh lebih tinggi […]

expand_less