Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » KPK Respon Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai, Skandal SYL

KPK Respon Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai, Skandal SYL

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
  • visibility 248
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com -Kabag pemberitaan KPK, Ali Fikri, merespon terkait dugaan keterlibatan oknum petinggi dari lebih dari dua partai politik dalam proyek-proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Klaim ini muncul dalam konteks kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri.

Menurut Ali Fikri, kasus SYL di KPK tidak bersinggungan dengan kasus yang menyeret Firli Bahuri di Polda Metro Jaya.

Baca juga : Kuasa Hukum SYL Berberkan Skandal Korupsi dan Pemeriksaan 

“Yang jadi persoalan di Polda dengan tersangka Pak FB (Firli Bahuri) ini bukan (kasus) SYL yang sekarang. Itu beda,” ujar Ali, dikutip detik.com, Kamis 7/12/2023.

Sementara, KPK sedang mengusut tiga klaster korupsi di Kementan, termasuk pemerasan, pengadaan sapi, hingga hortikultura. Ali menjelaskan bahwa perbuatan Firli Bahuri tidak terkait dengan kasus pemerasan SYL di Kementan yang juga menyeretnya sebagai tersangka di KPK.

“Saat ini, ada tiga klaster kasus dugaan korupsi di Kementan yang tengah diusut KPK. Salah satunya telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, menjelaskan bahwa laporan dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementan sudah naik ke tahap penyelidikan.

“Laporan itu telah digelar untuk dilakukan penyelidikan. Terakhir kami catat sudah digelar untuk dimunculkan, laporan tahun 2020,” kata Nawawi.

Dalam klaster pemerasan di Kementan, KPK telah menetapkan dan menahan tiga tersangka, termasuk eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Para tersangka tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyono (Sekjen Kementan), dan Muhammad Hatta (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan).

KPK terus menggali informasi untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan oknum petinggi partai politik dalam proyek-proyek Kementan. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi peristiwa pidana dan pelaku yang terlibat.

Berita sebelumnya, Kuasa hukum eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Djamaluddin Koedoeboen, mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum petinggi dari lebih dari dua partai politik dalam proyek-proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Klaim tersebut muncul dalam konteks kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri.

“Lebih dari dua partai politik lah yang diduga terlibat dalam permasalahan itu. Ada oknum ya oknum. Oknum petinggi partai,” kata Djamaluddin dikutip Liputan6.com, Rabu (6/12/2023).

Baca juga : Firli Bahuri, Selesai Diperiksa Dewas Terkait Pelanggaran Etik

Menurut Djamaluddin, petinggi parpol ini diduga terlibat dalam beberapa proyek di Kementan, yang kemudian berujung pada upaya pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Namun, ia menolak merinci nama-nama partai yang terlibat, menyatakan bahwa pengungkapan tersebut dapat memengaruhi kondisi politik, terutama menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilu 2024.

“Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap Pak SYL,” ujarnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi IX DPR Pastikan Akan Kawal dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

    Komisi IX DPR Pastikan Akan Kawal dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com- Komisi IX DPR RI akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yang dimulai pada hari ini, Senin, (6/1/2025) dan memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan baik. “Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekeruangan dan kelebihanya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” kata Anggota Komisi IX […]

  • Seminar Nasional: Herman Yoseph Fernandez Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

    Seminar Nasional: Herman Yoseph Fernandez Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

    • calendar_month Minggu, 15 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri mengatakan salah satu alasan mengapa Herman Yoseph Fernandez pantas diusung untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional adalah kisah heroiknya dalam pertempuran di Desa Sidobunder, Kebumen, Jawa Tengah, atau yang dikenal dengan sebutan Palagan Sidobunder. Jenderal Kiki mengatakan ini dalam seminar nasional bertema “Sosok dan […]

  • Kunker ke Malut, DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    Kunker ke Malut, DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara. Kunker ini mengungkap kekhawatiran serius terhadap masa depan otonomi daerah. Hal itu dilakukan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyoroti prediksi penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta implikasi sejumlah undang-undang […]

  • Skandal Korupsi

    Dewas KPK Ungkap Pungli di Rutan KPK, Nilai Pungutan Liar Capai Rp. 6,148 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Albertina Ho, mengungkapkan modus praktek pungutan liar atau pungli yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Pelaku pungli di rutan ini dapat meraih keuntungan hingga Rp 10 hingga 20 juta dengan menyelundupkan handphone ke tahanan. Albertina Ho menjelaskan bahwa pelaku pungli di rutan KPK […]

  • Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP 2024

    Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP 2024

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Sebanyak 7 Parlemen Negara Pasifik dipastikan akan hadiri pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan dihelat 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Hal tersebut disamapikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Adapun acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Penegasana […]

  • Komisi XIII DPR : Pagar Laut Sudah Melanggar HAM

    Komisi XIII DPR : Pagar Laut Sudah Melanggar HAM

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com – Pagar Laut di Tangerang, Banten berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR Pangeran Khairul Saleh.  Ia menyebut jika adanya pagar laut yang terjadi di pesisir Tangerang yang menjadi polemik dianggap sudah melanggar HAM karena merampas kedaulatan rakyat. Menurut Pangeran Khairul Saleh bahwa ada prinsip-prinsip yang […]

expand_less