Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » 56 Tahun Wafatnya Bung Karno : Dari Gedung Indonesia Menggugat, Seruan Perang Melawan Korupsi Pangan dan Penguatan Tata Kelola Program MBG

56 Tahun Wafatnya Bung Karno : Dari Gedung Indonesia Menggugat, Seruan Perang Melawan Korupsi Pangan dan Penguatan Tata Kelola Program MBG

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
  • visibility 276
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

”Politikus PDI Perjuangan,Dr. Rieke Diah Pitaloka dikenal sebagai salah satu tokoh peremmpuan yang secara konsisten menggaungkan dan merawat Pancasila. Ia kerap menyuarakan bahwa Pancasila bukanlah sekadar hafalan, melainkan “ilmu amaliah” yang harus menjadi fondasi hidup dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan publik dan keadilan sosial. Momen Peringatan 56 tahun wafatnya sang Proklamator, Ir.Sukarno 21 Juni 2026, Ia kembali merefleksikan nilai-nilai agung Pancasila dalam situasi Indonesia saat ini. ”

MSINEWS.COM-Tepat  pada 21 Juni 2026, bangsa Indonesia memperingati 56 tahun wafatnya Proklamator Republik Indonesia, Ir. Sukarno. Momen bersejarah ini menjadi pengingat atas perjuangan, pemikiran, dan keberanian Bung Karno dalam membela kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, termasuk melalui pledoi monumental Indonesia Menggugat yang disampaikan pada tahun 1930 di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung.

Dalam peringatan yang berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, ditegaskan bahwa pledoi yang dibacakan Bung Karno 96 (1930) tahun lalu bukan semata-mata pembelaan hukum terhadap dirinya, melainkan sebuah pembelaan hakiki terhadap cita-cita Indonesia Merdeka dan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan.

Peringatan wafat Bung Karno tahun ini sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk kolonialisme klasik. Di era modern, berbagai praktik korupsi yang merampas hak rakyat dinilai sebagai bentuk baru dari penjajahan yang mengancam kedaulatan bangsa.

Dalam konteks tersebut, perhatian khusus diarahkan pada dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dirancang untuk memenuhi hak dasar rakyat atas pangan dan gizi tersebut dipandang sebagai amanat konstitusi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pernyataan yang disampaikan dari Gedung Indonesia Menggugat menegaskan bahwa penyalahgunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak pidana korupsi biasa. Praktik tersebut dinilai sebagai tindakan yang merampas hak rakyat atas pangan serta merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan.

“MBG adalah amanat konstitusional untuk memenuhi hak dasar rakyat, dan ketika anggarannya dibelokkan, itu bukan sekadar tindak pidana, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan perjuangan kemerdekaan,” demikian ditegaskan oleh Dr. Rieke Diah Pitaloka, politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonsia Perjuangan dalam refleksinya.

Selain penegakan hukum terhadap para pelaku, disampaikan pula bahwa pembenahan sistemik harus menjadi bagian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan. Menurut pernyataan tersebut, membongkar individu yang terlibat saja tidak cukup apabila sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tetap dipertahankan.

Secara khusus, disampaikan tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang dinilai membuka ruang kebocoran anggaran dan melemahkan perlindungan terhadap hak gizi masyarakat.

“Karena itu, membongkar pelaku saja tidak cukup. Sistem yang menjadi sarang mafia pangan juga harus dibongkar. Sikap kami tegas: cabut Perpres 83 Tahun 2024 dan Perpres 115 Tahun 2025 yang terbukti membuka celah kebocoran anggaran dan pengkhianatan terhadap hak gizi rakyat,” bunyi pernyataan tersebut.

Bung Karno saat membacakan pleidoi 1930 di Gedung Indonesia Menggugat-Bandung.foto;dok.istimmewa

Di sisi lain, disampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui penerbitan regulasi baru yang lebih kuat dan komprehensif.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang baru perlu segera diterbitkan guna menjamin keterpaduan kebijakan dari hulu hingga hilir, mencakup aspek perencanaan, pengadaan berbasis potensi lokal, distribusi yang transparan, serta pengawasan publik yang partisipatif.

Menurut pernyataan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional harus tetap dilanjutkan karena memiliki nilai strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, keberlanjutan program harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Program prioritas nasional ini harus terus berjalan, tetapi dengan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi,” tegas pernyataan tersebut.

Dalam kesempatan itu juga diingatkan kembali relevansi pesan Bung Karno dalam pledoi Indonesia Menggugat, yang hingga saat ini dianggap tetap menjadi pedoman moral dalam penegakan hukum dan perjuangan melawan ketidakadilan.

Kondisi Terkini Gedung Indonesia Menggugat. Foto; istimewa

Sebagaimana dikutip dalam pernyataan tersebut, Bung Karno pernah menegaskan:

“Kami bukan hendak melawan hukum, tetapi kami hendak menegakkan hukum yang sebenar-benarnya.”

Mengacu pada semangat tersebut, masyarakat diajak untuk memperkuat komitmen dalam memerangi korupsi, khususnya korupsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Korupsi pangan dipandang bukan semata persoalan administrasi atau kerugian keuangan negara, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan rakyat dan masa depan bangsa.

Pernyataan tersebut menyerukan agar aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, membongkar praktik korupsi yang terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta menindak berbagai praktik korupsi di sektor imigrasi.

“Di hari wafat Sang Proklamator, mari bulatkan tekad: perang melawan korupsi pangan adalah perang mempertahankan kedaulatan rakyat. Lanjutkan programnya, hapus celahnya, usut tuntas korupsi MBG, bongkar korupsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bongkar korupsi imigrasi, tangkap dan adili seberat-beratnya,” demikian seruan yang disampaikan.

Sebagai penutup, disampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto terus diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanat konstitusi serta memimpin upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Pak Prabowo, terus sehat dan semangat. Kembalikan Indonesia ke jalan konstitusi, ke semangat dalam pledoi Indonesia Menggugat,” imbuh .**

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama

    ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyoroti rencana Direktur Utama ID Food yang hendak menggadaikan aset BUMN tersebut untuk memperoleh pinjaman bank dalam rangka hilirisasi sektor perikanan dan pangan. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya berisiko tinggi, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakmatangan strategi di tubuh perusahaan pelat merah yang memegang mandat besar di sektor […]

  • Terkait  Reshuffle Kabinet Merah Putih Jangan karena Loyalitas Politik, Pengamat: Ukurannya Harus Kinerja!

    Terkait Reshuffle Kabinet Merah Putih Jangan karena Loyalitas Politik, Pengamat: Ukurannya Harus Kinerja!

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 378
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSIMEWS.COM – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, evaluasi kabinet dinilai sudah layak dilakukan secara serius. Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Wattihelu menilai menteri yang gagal mencapai target kerja, terlebih jika lebih sibuk membangun posisi politik ketimbang menjalankan mandat pemerintahan, layak menjadi pertimbangan dalam penyegaran kabinet. “Menurut saya, perlu. Tetapi […]

  • Respon PKS Soal Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI 2024

    Respon PKS Soal Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI 2024

    • calendar_month Jumat, 16 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 266
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Anggota Komisi III DPR sekaligus Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboebakar Alhabsyi, merespon pidato Presiden Joko Widodo menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 dalam Sidang MPR RI Jumat (16/8/2024) di Gedung DPR Senayan. “Tadi dalam salah satu point pidato Kenegaraan, Pak Presiden menyampaikan bahwa Dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, tantangannya adalah […]

  • Forum Perdamaian Dunia ke-9 Resmi Dibuka di Jakarta,DPR RI Tegaskan Komitmen Diplomasi untuk Perdamaian Global

    Forum Perdamaian Dunia ke-9 Resmi Dibuka di Jakarta,DPR RI Tegaskan Komitmen Diplomasi untuk Perdamaian Global

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum, menyampaikan sambutan pembuka dalam Forum Perdamaian Dunia ke-9 yang digelar di Jakarta pada 9–11 November 2025. Forum ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan internasional dari berbagai latar belakang politik, agama, dan budaya. Dalam sambutannya, […]

  • Novel Baswedan

    Komisioner Nonaktif KPK, Surati Jokowi untuk Mundur, Ditolak

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisioner nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (23/12) lalu. Firli sebelumnya telah menyampaikan surat, namun ditolak oleh Istana karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Surat keterangannya, Firli mengakui adanya ketidaksesuaian format surat sebelumnya dengan undang-undang yang berlaku. Baca […]

  • Kementerian Hukum Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang

    Kementerian Hukum Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

      Msinews.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, Banten. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (30/10/2025) . “Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun […]

expand_less