Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Survei PRC: TNI Puncaki Kepercayaan Publik, MBG Populer tapi Minim Kepuasan!

Survei PRC: TNI Puncaki Kepercayaan Publik, MBG Populer tapi Minim Kepuasan!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
  • visibility 97
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Perhatian publik terhadap realisasi kebijakan dan program pemerintah serta isu-isu politik Tanah Air begitu menarik.

Ini terbukti dari temuan Riset Nasional Politika Research and Consulting (PRC) Juni 2025, yang membeberkan sejumlah poin penting untuk dicatat dan dijadikan masukan.

Presentasi riset ini digelar di Pendopo Rakyat Cendekia, Jakarta Selatan, Kamis 25 Juni 2025, dengan menghadirkan pengamat politik Adi Prayitno dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi sebagai pembanding.

Dalam presentasi riset ini TNI ungguli kepercayaan, Kejaksaan lebih dipercaya dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Faris Widiyatmoko, Direktur Eksekutif PRC, mengungkapkan hasil pengukuran persepsi publik terhadap tingkat kepercayaan lembaga.

“Temuan tertinggi adalah kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan 91% menyatakan percaya dan sangat percaya,” jelas Faris.

Sementara itu, untuk lembaga penegak hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, kejaksaan Agung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dengan 65,8%, dibandingkan dengan KPK yang memperoleh 60,1% dan Kepolisian dengan 53,7%.,

Kemungkinan Makan Bergizi Gratis (MBG) Populer, Namun Jauh dari Memuaskan
PRC juga menyoroti kebijakan atau program unggulan pemerintah. Hasilnya, yang paling banyak diketahui atau diikuti publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 91,4%.

Angka ini menunjukkan bahwa MBG memang menjadi daya tarik tersendiri bagi publik, sehingga memberikan perhatian yang serius terhadap program tersebut.

Namun, Faris menyayangkan, “Sayangnya, masih sangat sedikit responden yang menyatakan puas dan sangat puas dengan MBG, hanya sekitar 30,1% dari mereka yang mengetahui.” katanya

Selanjutnya isu Wacana Pemakzulan Gibran Diketahui Luas, Mayoritas Menolak
Survei ini turut menyoroti pengetahuan publik tentang isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat pengetahuan publik terbilang tinggi.

Cukup tinggi dengan 46,2%, Menurut Faris, sebagian besar responden mengetahui wacana tersebut dari media sosial, seperti X atau Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, TikTok, dan Facebook.

“Mengenai sikap publik, Faris menegaskan, mayoritas publik menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan wacana pemakzulan tersebut (59,8%) wapres, sementara itu sisanya menyatakan setuju dan sangat setuju dengan 28,8%.” tegasnya.

Disisi lain mengenai Bursa Ketua Umum Partai, Sandiaga Pimpin PPP, Keluarga Jokowi Kuasai PSI, terkait ramainya isu rencana Pemilihan Ketua Umum PPP dan PSI.

Faris menyebut bahwa relatif sedikit, mayoritas menyatakan sama-sama tidak mengetahui kegiatan tersebut.

Namun, temuan PRC menunjukkan bahwa Calon Ketua Umum PPP yang dinilai publik paling cocok adalah “Sandiaga S. Uno (25,7%) dan Anies Baswedan (18,8%).
Adapula nama-nama lain seperti Joko Widodo (9,2%) dan Amran Sulaiman (4,6%).

Dalam bursa calon Ketua Umum PSI, keluarga Joko Widodo menguasai bursa calon,Joko Widodo sendiri menempati urutan pertama dengan 21,4%, diikuti oleh kedua anaknya Kaesang Pangarep (14,0%) dan Gibran Rakabuming Raka (9,1%).

Faris menambahkan, meski hanya tiga calon resmi yang mendaftar di PSI (Kaesang Pangarep, Agus Herlambang, dan Bro Ron.

“jika Partai PSI ingin mengikuti saran publik untuk calon ketua umumnya, maka hanya dua nama yang cukup kompetitif yakni Kaesang Pangarep dan Agus Herlambang karena Pak Jokowi sendiri tidak mencalonkan,”tandasnya. tim redaksi/E.B

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Habib Aboe Bakar Sikapi Pernyataan Komnas Perempuan

    Habib Aboe Bakar Sikapi Pernyataan Komnas Perempuan

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengkritik keras pernyataan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat. Habib Aboe menilai sikap Komnas Perempuan yang menyebut kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan Konvensi Anti-Penyiksaan PBB […]

  • HARI PANGAN SEDUNIA 2025

    HARI PANGAN SEDUNIA 2025

    • calendar_month Minggu, 19 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) resmi mengumumkan tema Hari Pangan Sedunia 2025, yakni “Hak atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik”. Dalam surat  gembala tersebut KWI  menegaskan bahwa panggilan umat beriman untuk menjaga ketersediaan pangan secara adil, ramah lingkungan, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Melalui tema ini, KWI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk […]

  • Bongkar Mafia BBM, GPP-SUMSEL dan TIM 7 Desak Pertamina Blacklist 

    Bongkar Mafia BBM, GPP-SUMSEL dan TIM 7 Desak Pertamina Blacklist 

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Ketua Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) M. Khaliq, bersama Tim 7 berunjuk rasa di depan Pertamina Plaju, pada Senin (08/07). Mereka menuntut agar PT Putra Salsabila Perkasa (PSP) di-blacklist dari kegiatan pemasaran BBM. Aksi ini tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat dan investigasi Tim 7 di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim. Hasil investigasi Tim […]

  • Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    Senator DKI Jakarta, Fahira Idris : Penguatan DPD RI Bukan Sekadar Penambahan Kewenangan Legislasi

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Senator Provinsi DKI Jakarta, Dr. Fahira Idris menegaskan, bahwa penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Menurut Fahira, bahwa penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial […]

  • Funwalk DPD RI Raih 2 Rekor MURI, Sultan: Kita Sepakati 9 November Jadi Green Democracy Day

    Funwalk DPD RI Raih 2 Rekor MURI, Sultan: Kita Sepakati 9 November Jadi Green Democracy Day

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Suasana car free day Jakarta Minggu 9 November terasa berbeda bagi warga Ibu Kota Jakarta. Pasalnya di pagi hari ini, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sukses melangsungkan jalan santai berjudul Funwalk Green Democracy DPD RI bersama 25 lebih masyarakat lintas profesi, lintas generasi, komunitas, daerah bahkan lintas Negara. Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun […]

  • Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator

    Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org – Pemerintah tengah mengkaji rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi udara. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, menerapkan BBM dengan oktan tinggi dengan mensubsidi kemudian menghapus BBM oktan rendah harus dikaji secara mendalam […]

expand_less