Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Survei PRC: TNI Puncaki Kepercayaan Publik, MBG Populer tapi Minim Kepuasan!

Survei PRC: TNI Puncaki Kepercayaan Publik, MBG Populer tapi Minim Kepuasan!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Perhatian publik terhadap realisasi kebijakan dan program pemerintah serta isu-isu politik Tanah Air begitu menarik.

Ini terbukti dari temuan Riset Nasional Politika Research and Consulting (PRC) Juni 2025, yang membeberkan sejumlah poin penting untuk dicatat dan dijadikan masukan.

Presentasi riset ini digelar di Pendopo Rakyat Cendekia, Jakarta Selatan, Kamis 25 Juni 2025, dengan menghadirkan pengamat politik Adi Prayitno dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi sebagai pembanding.

Dalam presentasi riset ini TNI ungguli kepercayaan, Kejaksaan lebih dipercaya dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Faris Widiyatmoko, Direktur Eksekutif PRC, mengungkapkan hasil pengukuran persepsi publik terhadap tingkat kepercayaan lembaga.

“Temuan tertinggi adalah kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan 91% menyatakan percaya dan sangat percaya,” jelas Faris.

Sementara itu, untuk lembaga penegak hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, kejaksaan Agung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dengan 65,8%, dibandingkan dengan KPK yang memperoleh 60,1% dan Kepolisian dengan 53,7%.,

Kemungkinan Makan Bergizi Gratis (MBG) Populer, Namun Jauh dari Memuaskan
PRC juga menyoroti kebijakan atau program unggulan pemerintah. Hasilnya, yang paling banyak diketahui atau diikuti publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 91,4%.

Angka ini menunjukkan bahwa MBG memang menjadi daya tarik tersendiri bagi publik, sehingga memberikan perhatian yang serius terhadap program tersebut.

Namun, Faris menyayangkan, “Sayangnya, masih sangat sedikit responden yang menyatakan puas dan sangat puas dengan MBG, hanya sekitar 30,1% dari mereka yang mengetahui.” katanya

Selanjutnya isu Wacana Pemakzulan Gibran Diketahui Luas, Mayoritas Menolak
Survei ini turut menyoroti pengetahuan publik tentang isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat pengetahuan publik terbilang tinggi.

Cukup tinggi dengan 46,2%, Menurut Faris, sebagian besar responden mengetahui wacana tersebut dari media sosial, seperti X atau Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, TikTok, dan Facebook.

“Mengenai sikap publik, Faris menegaskan, mayoritas publik menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan wacana pemakzulan tersebut (59,8%) wapres, sementara itu sisanya menyatakan setuju dan sangat setuju dengan 28,8%.” tegasnya.

Disisi lain mengenai Bursa Ketua Umum Partai, Sandiaga Pimpin PPP, Keluarga Jokowi Kuasai PSI, terkait ramainya isu rencana Pemilihan Ketua Umum PPP dan PSI.

Faris menyebut bahwa relatif sedikit, mayoritas menyatakan sama-sama tidak mengetahui kegiatan tersebut.

Namun, temuan PRC menunjukkan bahwa Calon Ketua Umum PPP yang dinilai publik paling cocok adalah “Sandiaga S. Uno (25,7%) dan Anies Baswedan (18,8%).
Adapula nama-nama lain seperti Joko Widodo (9,2%) dan Amran Sulaiman (4,6%).

Dalam bursa calon Ketua Umum PSI, keluarga Joko Widodo menguasai bursa calon,Joko Widodo sendiri menempati urutan pertama dengan 21,4%, diikuti oleh kedua anaknya Kaesang Pangarep (14,0%) dan Gibran Rakabuming Raka (9,1%).

Faris menambahkan, meski hanya tiga calon resmi yang mendaftar di PSI (Kaesang Pangarep, Agus Herlambang, dan Bro Ron.

“jika Partai PSI ingin mengikuti saran publik untuk calon ketua umumnya, maka hanya dua nama yang cukup kompetitif yakni Kaesang Pangarep dan Agus Herlambang karena Pak Jokowi sendiri tidak mencalonkan,”tandasnya. tim redaksi/E.B

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Suci Nyepi, Menag Ajak Jadikan Momen Instrospeksi dan Jaga Harmoni*

    Hari Suci Nyepi, Menag Ajak Jadikan Momen Instrospeksi dan Jaga Harmoni*

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Umat Hindu di Indonesia saat ini tengah merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Menteri Nasaruddin Umar mengatakan Hari Suci Nyepi adalah momen penting bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi dan melakukan introspeksi diri. Dalam perayaan Nyepi ini, Menag mengajak umat Hindu untuk menenangkan pikiran, menyucikan diri, serta memperkuat harmoni […]

  • Budiman Sudjatmiko bersama Ketum Grindra

    Gegara Dukungan ke Prabowo, Politisi PDIP Terancam Dipecat, Ini Tanggapan Budiman

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Paska pernyataan sikap dukungan ke Prabowo Subianto menuai kritik dari petinggi partai PDI-Perjuangan (PDIP), Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko pun buka suara. Budiman mengaku belum bisa berkomentar banyak lantaran belum ada pemanggilan resmi dari partainya atas hal ini. “Saya belum bisa kasih komentar banyak kecuali saya sudah dipanggil secara resmi,” kata Budiman kepada wartawan, dikutip […]

  • Catat, 40 hari Sebelum Pendaftaran, Pj Kepala Daerah Wajib Mundur Jika Ingin Ikut Pilkada 2024

    Catat, 40 hari Sebelum Pendaftaran, Pj Kepala Daerah Wajib Mundur Jika Ingin Ikut Pilkada 2024

    • calendar_month Sabtu, 25 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penjabat (Pj) kepala daerah mengundurkan diri jika ingin mengikuti Pilkada 2024. Adapun Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.2.1.3/2314/SJ bertanggal 16 Mei 2024. Isi Surat Edaran itu menyebutkan semua penjabat gubernur, bupati, dan wali kota mengundurkan diri dari jabatannya jika menjadi peserta Pilkada 2024. “Berdasarkan Pasal 7 […]

  • Korlantas

    Korlantas Bagikan Sembako 1.070 Paket, Dukungan Masyarakat.

    • calendar_month Rabu, 20 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta – Korlantas Polri mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako sebanyak 1.070 paket, di Desa Kota Batu, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Pembagian semboka bersamaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Lalu Lintas. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengungkapkan bahwa di Hari Ulang Tahun Korlantas, ia bersama jajaran polantas di seluruh Indonesia berkesempatan untuk memberi […]

  • Kemensos Berdayakan 9 Desa di Jateng untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

    Kemensos Berdayakan 9 Desa di Jateng untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Magelang,msinews.com — Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategi nasional menuntaskan kemiskinan. Langkah ini sebagai respons atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem jadi nol persen. “Di Jawa Tengah kita akan mulai di 9 desa, target menengahnya 923 desa, ada tambahan dari Bappeda, jadi berjumlah […]

  • KPU RI :  PAW DPRD Harus Sesuai Koridor Hukum

    KPU RI :  PAW DPRD Harus Sesuai Koridor Hukum

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 307
    • 0Komentar

    JAKARTA, MSINEWS.COM-Literasi hukum mengenai mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota wajib dimiliki seluruh komisioner KPU kabupaten/kota, termasuk jajaran sekretariat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Idham Holik di Medan, Sumatera Utara, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera […]

expand_less