Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Jokowi Pastikan Kabinet Tetap Solid Meski Mahfud Mundur

Jokowi Pastikan Kabinet Tetap Solid Meski Mahfud Mundur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • visibility 102
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSNew.com – Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengonfirmasi bahwa kabinet yang dipimpinnya tetap solid, menyusul pengumuman resmi Mahfud Md yang akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Baca juga : MAKI Bakal Cabut Gugatan terkait Suap dan Gratifikasi Eddy Hiariej

“Sangat solid,” ujar Jokowi kepada media pada Rabu (31/1/2024).

Meski Mahfud telah menyatakan niatnya untuk mundur, Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait langkah tersebut.

“Sampai detik ini saya belum mendapat laporan,” jelas Jokowi.

Kendati demikian, Presiden menyatakan kesiapannya untuk menerima semua keputusan Mahfud jika sudah menjadi tekad yang bulat, mengingat keputusan untuk tetap berada di kabinet atau mundur merupakan hak pribadi Mahfud.

“Itu hak, dan saya sangat menghargai,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Mahfud Md sebagai Calon Wakil Presiden nomor urut 03, mengungkapkan bahwa surat pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam sudah dicetak. Surat tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis, 1 Februari 2024.

“Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya,” kata Mahfud Md melalui siaran langsung dari Lampung pada Rabu (31/1).

Menanggapi situasi ini, Ganjar Pranowo, Calon Presiden nomor urut 3, memberikan apresiasi tinggi pada Mahfud Md, menyebutnya sebagai contoh pejabat yang baik dan berintegritas tinggi.

“Saya sekali lagi hormat sama Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat,” ucap Ganjar setelah kampanye di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Rabu (31/1/2024).

Ganjar berpendapat bahwa langkah Mahfud sebaiknya menjadi contoh bagi pejabat lain di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang masih aktif dan memiliki konflik kepentingan sebagai peserta Pemilihan Umum 2024.

“Mereka yang punya conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Siapapun, seperti yang saya omongkan sejak awal,” ungkap Ganjar.

Saat ditanya mengapa Mahfud Md baru mengajukan mundur saat ini, Ganjar mengakui bahwa Mahfud selalu menjadi yang pertama untuk mengambil langkah tersebut.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Joko Widodo Usulkan Destry Damayanti Calon Gubernur Senior BI 2024-2029

    Presiden Joko Widodo Usulkan Destry Damayanti Calon Gubernur Senior BI 2024-2029

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat bernomor R-17/Pres/05/2024 itu pada 7 Mei 2024 lalu. Melalui surat tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa masa jabatan Destry Damayanti akan habis pada 7 Agustus 2024. Dia diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 pada 29 Juli 2019. Destry mengucapkan sumpah janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada 7 Agustus 2018 […]

  • Soal Pinjaman Luar Negeri, BNPB: Untuk Pencegahan dan Mitigasi Bencana

    Soal Pinjaman Luar Negeri, BNPB: Untuk Pencegahan dan Mitigasi Bencana

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya memenuhi kebutuhan anggaran pencegahan bencana dengan mendorong tambahan pendanaan melalui pinjaman luar negeri, menyusul keterbatasan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, langkah tersebut ditempuh agar kemampuan penanggulangan bencana, khususnya pada aspek pencegahan dan mitigasi, tetap dapat dimaksimalkan. “Kami berupaya untuk […]

  • Putusan Sidang PHPU: Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

    Putusan Sidang PHPU: Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Klaim kubuh Anies-Muhaimin bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam kampanye pemilu saat menghadiri acara peresmian sumur bor dan program bedah rumah dipatahkan dalam sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi,Senin (22/4/2024). Hakim MK Guntur Hamzah menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil Pemohon […]

  • Ketua DPR, Puan Maharani Minta Pemerintah Jamin Kelancaran Mudik Lebaran 2024

    Ketua DPR, Puan Maharani Minta Pemerintah Jamin Kelancaran Mudik Lebaran 2024

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, apalagi mengingat beberapa waktu lalu terjadi longsor di ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) KM 64 arah Jakarta-Sukabumi. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Saya minta kepada Pemerintah untuk bisa menjaga kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik karena kabarnya akan ada jutaan orang yang melakukan mudik mulai hari ini […]

  • Tegas, KWI Tolak Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya

    Tegas, KWI Tolak Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Pernyataan demikian menanggapi kebijakan pemerintah memberikan Izin Kelola Tambang bagi Lembaga Keagamaan di Indonesia sebagaimana dispaik Presiden Joko Widodo. Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menegaskan bahwa hal itu (pengelolaan tambang-red) bukan menjadi wilayahnya. “Saya tidak tahu […]

  • MenPANRB : WFH Maksimal 50 Persen, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

    MenPANRB : WFH Maksimal 50 Persen, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

    • calendar_month Minggu, 14 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (16/04/2024) s.d. Rabu (17/04/2024). Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) […]

expand_less