Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR RI Minta Kementan Sediakan Fasilitas Pertanian di Kabupaten Batu Bara Sumut

DPR RI Minta Kementan Sediakan Fasilitas Pertanian di Kabupaten Batu Bara Sumut

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
  • visibility 205
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumut,Infpmsi.org-Kementerian Pertanian (Kementan) diharapkan dapat menyediakan berbagai dukungan dan fasilitas pertanian di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun, penyediaan berbagai fasilitas pertanian tersebut, khususnya komoditi cabai. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV, Sudin, ke kabupaten Batu Bara.

“Kabupaten Batu Bara adalah salah satu penghasil cabai yang cukup bagus. Maka tadi saya tanyakan langsung sama Direktur Hortikultura Kementerian Pertanian,” kata  Sudin dalam keterangan kepada awak media di Parlemen, DPR RI,Jumat (15/9/2023).

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan beberapa fasilitas yang diminta, mulai dari ekskavator hingga pupuk. Ia pun langsung meminta Bupati memberikan proposal ke Kementerian Pertanian yang turut hadir dalam kunspek tersebut.

“Ada pupuk organik, ekskavator, dan lain-lain. Sebagian, tahun 2023 kami akan siapkan. Karena tadi saya didampingi oleh Bapak Direktur dari Kementerian Pertanian. Jadi, langsung saya minta (pihak kabupaten) buatkan proposal pengajuan,” kata dia.

Sementara itu itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Alimin Abdullah juga mendukung permintaan Bupati Batu Bara untuk penyediaan bantuan alat-alat pertanian cabai di kabupaten tersebut. Legislator partai PAN itu mengatakan, pemerintah harus hadir membantu produksi cabai yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Batu Bara

Ia menjelaskan, bahwa temuan dalam kunspek ini adalah gambaran nyata masalah pertanian yang ada di Indonesia. Maka itu, Ia akan membawa temuan tersebut dan mendiskusikannya dengan mitra terkait di rapat komisi.

“Ini informasi yang perlu kita dapatkan. Nanti akan kita bawa ke rapat dan kita usulkan ke pemerintah supaya diperhatikan. Ini kan satu sampel saja. Jadi program yang sama di tempat lain akan mengalami yang sama juga,” kata dia. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Jakartya,msinews.com-Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai terlalu terburu-buru dan belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Selain itu, belum menunjukkan adanya kekhususan yang ada untuk kota Jakarta di setiap pasalnya. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Ansory Siregar. “Fraksi PKS berpendapat (RUU DKJ) belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna ya, belum […]

  • Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel Bongkar 75 Illegal Refinery di Muba

    Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel Bongkar 75 Illegal Refinery di Muba

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Aparat gabungan dari Polda Sumsel, Polres Musi Banyuasin (Muba), Pomdam II Sriwijaya, Kodim 0401 Muba, SKK Migas, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Satpol PP Kabupaten Muba, dipimpin oleh Dirresktimsus Kombes Bagus Suropratomo melakukan penertiban illegal refinery di Desa Tawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin pada 07-08 Juni 2024. Tindakan penertiban menindaklanjuti perintah […]

  • TNI AD dan TWP AD Groundbreaking Pembangunan Ribuan Rumah Non-Dinas Prajurit dan PNS

    TNI AD dan TWP AD Groundbreaking Pembangunan Ribuan Rumah Non-Dinas Prajurit dan PNS

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– TNI Angkatan Darat (TNI AD) bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking)(groundbreaking), pembangunan ribuan unit  rumah non-dinas bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (9/3/2025). Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya TNI AD meningkatkan kesejahteraan prajurit dan […]

  • Satu Data Indonesia untuk Haji Berkelas Dunia,Rieke : Pelajaran Emas dari Sistem Digital Saudi

    Satu Data Indonesia untuk Haji Berkelas Dunia,Rieke : Pelajaran Emas dari Sistem Digital Saudi

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    MEKAH,MSINEWS.COM-Dr. Rieke Diah Pitaloka, Anggota Timwas Haji DPR RI mengaku bahwa dirinya merasa bers bersyujur,karena mendapat kesempa tan bersama tim dari Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyara katan (Ahmad Fanani, S.IP., M.Han Stafsus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), serta KJRI Jeddah, melakukan pemantauan langsung ke dua syarikah pengelola data jemaah Indonesia tahun 2026, yaitu Raqeen Mashariq […]

  • Komisi III DPR RI Gelar RDPU Tiga Guru Besar, Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

    Komisi III DPR RI Gelar RDPU Tiga Guru Besar, Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COMM– Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan sejumlah guru besar dari berbagai Universitas di Indonesia. Mereka di antaranya adalah  Prof. Tedi Sudrajat, Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Maradona, akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta Fritz Edward Siregar, akademisi Perbandingan Hukum Fakultas […]

  • Menteri PKP Dorong Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Papua Barat Daya

    Menteri PKP Dorong Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Papua Barat Daya

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kementeria Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Papua Barat Daya melalui pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik permukiman, tetapi juga peningkatan kualitas hidup serta penguatan ekonomi masyarakat setempat. Komitmen itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan […]

expand_less