Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
  • visibility 316
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengungkapkan ketentuan gubernur Jakarta diangkat langsung oleh presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), merupakan usulan dari Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi).

Menurut Heri Gunawan, usulan tersebut disampaikan oleh Bamus Betawi pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Baleg DPR RI pada 9 November 2023 lalu.

Baca juga : Kementerian ESDM : Program PPM Dongkrak Petani Kalau di Berau

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Bamus Betawi, Zainuddin alias Haji Oding, menyampaikan keinginan agar gubernur DKJ memiliki dua wakil gubernur.

Dirinya menegaskan bahwa pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dapat dilakukan langsung oleh presiden tanpa melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami minta gubernur ini memiliki dua wakil gubernur,” ujar Zainuddin, dikutip YouTube TV Parlemen, Minggu 10/12/2023.

Sementara tanggapan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan pemahaman terkait penunjukan langsung oleh presiden.

“Maksudnya gubernur dan wakil gubernurnya?” tanya Achmad Baidowi.

Zainuddin menjelaskan meskipun ditunjuk langsung oleh presiden, klausul peraturan daerah turunan undang-undang ini diharapkan dapat merepresentasikan putra Betawi sebagai pendamping di pemerintahan.

Selain itu, Zainuddin juga mengusulkan agar wali kota dan wakil wali kota di DKJ dipilih melalui Pilkada untuk memastikan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam RDPU tersebut, perwakilan dari dua organisasi Betawi, yaitu Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982, diundang oleh DPR RI.

Baca juga : Bonyamin Tanggapi Keputusan Dewas KPK Terkait Firli Bahuri

Namun, Zainuddin menjelaskan bahwa saat ini sudah tidak ada dualisme antara kedua organisasi tersebut, karena keduanya telah bersatu menjadi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Zainuddin, yang sebelumnya menjadi ketua di Bamus Suku Betawi 1982, kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI

    Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta-Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Agenda ini berlangsung di ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Presiden Prabowo […]

  • I Komang Koheri, Respon Kontroversi Penghapusan Penerima PKH

    I Komang Koheri, Respon Kontroversi Penghapusan Penerima PKH

    • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri, merespon keputusan Pemerintah Desa, Pemkab Pesisir Barat terkait penghapusan 27 penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa penerima dihapus, seperti yang bekerja serabutan, memiliki tanggungan besar, menjadi fokus perhatian Legislator asal Lampung tersebut. “Kami cukup prihatin atas kondisi rentan sejumlah penerima yang dihapus. Saya kira […]

  • Kemenkes

    Kemenkes Sediakan Layanan Kesehatan Gratis di Libur Nataru

    • calendar_month Sabtu, 30 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Purwakarta, MSINews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Pelabuhan Merak Banten dan jalur Cikopo Jawa Barat, Jumat (29/12/2023). Fasilitas kesehatan yang disediakan berupa posko kesehatan dan masyarakat gratis memanfaatkan layanan di posko tersebut. Kemenkes menyiapkan sekitar 2.890 posko kesehatan yang tersebar di tempat istirahat (rest area), pintu tol, tempat ibadah, tempat wisata, […]

  • Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

    Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Acara diskusi rutin Kamisan ini bertempat di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPID), Lantai 1 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis (20/6/2024) dengan menghadirkan para pembicara di antaranya Anggota Komisi […]

  • Respon Senator Aceh Soal Larangan Pengeras Suara Saat Ramadan di Masjid oleh Menag RI

    Respon Senator Aceh Soal Larangan Pengeras Suara Saat Ramadan di Masjid oleh Menag RI

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Senator asal Aceh, H. Sudirman merespon larangan Menag Yaqut C. Qoumas. Ia meminta Menteri Agama  tidak mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat dengan larangan pengeras suara luar di masjid serta mushola saat shalat tarawih maupun tadarus Alquran selama bulan ramadan. Hal ini disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma di kalangan […]

  • PADMA Indonesia Desak Ormas NTT Bersatu, Cabut Laporannya atas Romo Patris Allegro di Polda NTT

    PADMA Indonesia Desak Ormas NTT Bersatu, Cabut Laporannya atas Romo Patris Allegro di Polda NTT

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Organisasi Masyarakat (Ormas) NTT Bersatu  mencabut laporan polisi terhadap Romo Patris Allegro. Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia Gabriel Goa mengatakan, bahwa di saat NTT  menjadi Provinsi Darurat Human Trafficking dan Darurat Kejahatan Seksual serta berdatangan peti jenazah dari Malaysia yang dilayani tokoh-tokoh Lintas Iman […]

expand_less