Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
  • visibility 58
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengungkapkan ketentuan gubernur Jakarta diangkat langsung oleh presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), merupakan usulan dari Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi).

Menurut Heri Gunawan, usulan tersebut disampaikan oleh Bamus Betawi pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Baleg DPR RI pada 9 November 2023 lalu.

Baca juga : Kementerian ESDM : Program PPM Dongkrak Petani Kalau di Berau

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Bamus Betawi, Zainuddin alias Haji Oding, menyampaikan keinginan agar gubernur DKJ memiliki dua wakil gubernur.

Dirinya menegaskan bahwa pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dapat dilakukan langsung oleh presiden tanpa melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami minta gubernur ini memiliki dua wakil gubernur,” ujar Zainuddin, dikutip YouTube TV Parlemen, Minggu 10/12/2023.

Sementara tanggapan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan pemahaman terkait penunjukan langsung oleh presiden.

“Maksudnya gubernur dan wakil gubernurnya?” tanya Achmad Baidowi.

Zainuddin menjelaskan meskipun ditunjuk langsung oleh presiden, klausul peraturan daerah turunan undang-undang ini diharapkan dapat merepresentasikan putra Betawi sebagai pendamping di pemerintahan.

Selain itu, Zainuddin juga mengusulkan agar wali kota dan wakil wali kota di DKJ dipilih melalui Pilkada untuk memastikan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam RDPU tersebut, perwakilan dari dua organisasi Betawi, yaitu Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982, diundang oleh DPR RI.

Baca juga : Bonyamin Tanggapi Keputusan Dewas KPK Terkait Firli Bahuri

Namun, Zainuddin menjelaskan bahwa saat ini sudah tidak ada dualisme antara kedua organisasi tersebut, karena keduanya telah bersatu menjadi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Zainuddin, yang sebelumnya menjadi ketua di Bamus Suku Betawi 1982, kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penyidik Jaksa Agung Muda Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

    Penyidik Jaksa Agung Muda Periksa Saksi dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung tengah memeriksa saksi berinisial RBS atau RBT dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk yang terjadi pada rentang tahun 2015 hingga 2022. Baca Juga : Hari Ini, Tepat 45 Tahun Peristiwa Bom […]

  • Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

    Halangi Investasi Ratusan Triliun, Komisi VII: Polisi Harus Tindak Tegas Ormas Nakal

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah menyoroti batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia akibat ulah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dia mendesak pihak kepolisian menindak tegas dan menangkap para anggota ormas yang nakal tersebut. Kaisar mengatakan, dirinya prihatin dengan batalnya investasi ratusan triliun di Indonesia. Padahal, mendatangkan investasi yang nilainya begitu besar […]

  • KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

    KPK Tetapkan Tersangka Pejabat Kemenaker, Nyoman Darmanta

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Sebagai tersangka, salah satunya Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan I Nyoman Darmanta,” kata sumber yang tidak sebutkan nama dikutip CNBC , Sabtu 19/8/2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah salah satu rumah yang nampak masih baru dan […]

  • Kades Pasir Munjul Viral, Ono Surono: Ga Mungkin Titah Saya, Itu Aspirasi Rakyat

    Kades Pasir Munjul Viral, Ono Surono: Ga Mungkin Titah Saya, Itu Aspirasi Rakyat

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Purwakarta,msinews.com– Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono membantah telah memerintahkan Kepala Desa Pasir Munjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk mengkritisi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan peristiwa bencana pergerakan tanah di wilayahnya. Menurut Ono, dirinya hanya meminta harapan Kades kepada pemerintah yang hingga kemarin belum juga memberikan bantuan secara tuntas “Saya ke […]

  • Anggaran Disetujui Sri Mulyani, Komisi X Akan Kawal Pencairan Tukin Dosen ASN

    Anggaran Disetujui Sri Mulyani, Komisi X Akan Kawal Pencairan Tukin Dosen ASN

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik disetujuinya anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen itu. Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi […]

  • Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

    Januari 2024 Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, DPR RI Sebut ‘Jangan Korbankan Rakyat’

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta, InofomsiNews–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Januari 2024. Menanggapi hal tersebut. Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo mengatakan, perlunya edukasi masyarakat terkait kebijakan ini karena diperlukan waktu yang Panjang dalam mensosialisasikan. Karena sambung Sartono, selain KK dan KTP […]

expand_less