Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Antisipasi Dampak Perang Iran Versus Israel, Pemerintah Disarankan 5 Langkah Ini

Antisipasi Dampak Perang Iran Versus Israel, Pemerintah Disarankan 5 Langkah Ini

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 18 Apr 2024
  • visibility 132
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis secara proaktif untuk mengantisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.

Karena itu Said menyarankan 5 (lima) langka strategis kepada pemerintah RI untuk mengatasi konflik tersebut.

Langkah Pertama, agar pemerintah mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Adapun kata Said, langkah tersebut bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara kedua negara tersebut, sekaligus mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Said juga menekankan pentingnya agar PBB memiliki peran yang lebih signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

“Upaya (tersebut) memang tidak mudah, karena (dukungan kuat) dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris kepada Israel,” kata Said dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Said menilai dari perspektif ekonomi, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia memberi keuntungan bagi dua blok politik utama, yaitu Tiongkok dan Rusia, serta AS, Arab Saudi, dan Kanada, yang semuanya merupakan produsen minyak bumi dan senjata utama di dunia.

Langkah Kedua, pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023,” imbuhnya.

Dijelaskan, apabila konflik berlanjut, maka jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz dapat terganggu. Apalagi, Iran merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023. Menurutnya, konsekuensi dari kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Perkiraan saya adalah bahwa permusuhan antara keduanya tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan konfrontasi lanjutan bisa terjadi kapan saja”

Langkah Ketiga, pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. “Jika setiap rupiah melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik sebesar 10 dollar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp 100 triliun,” jelas Said.

Dijelaskanbahwa APBN 2024 menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per dolar AS dan harga minyak mentah di Indonesia Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia 82 dollar AS per barel.

Namun, beberapa pengamat memperkirakan bahwa harga minyak mentah dapat mencapai 120 dollar AS per barel jika distribusi melalui Selat Hormuz terganggu, mengingat jalur ini mendukung 21 persen dari total lalu lintas minyak dunia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah

Langkah Keempat, pemerintah harus memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk enam bulan ke depan, guna memastikan efektivitas lindung nilai.

“Selain itu, perlu terus dikembangkan skema pembayaran yang lebih variatif, seperti mengembangkan local currency settlement (LCS) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi,” urai politikus PDI Perjuangan itu.

Langkah Kelima,pemerintah harus memastikan kemampuan untuk membayar Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang denominasinya dalam dolar AS, mengingat tren depresiasi rupiah terhadap dollar AS yang telah diperkirakan dalam APBN 2024. Perang berdampak pada beberapa komoditas strategis global Seperti diketahui, Iran secara resmi mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel setelah melakukan serangan langsung pada Sabtu (13/4/2024).

Untuk diketahui, serangan tersebut langsung berdampak pada kenaikan beberapa komoditas strategis secara global, termasuk harga minyak yang naik menjadi 90,5 dolar AS per barel dari posisi sebelumnya di angka 89 dollar AS per barel.

“Meskipun Iran telah menyatakan penghentian serangan terhadap Israel, apakah hal ini berarti perang antara kedua negara akan berakhir? Kami berharap serangan ini bisa berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah dapat mereda,” imbuh Said.

Namun, mengingat tren yang ada, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan eskalasi geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi. Sejak pecah Revolusi 1979, Iran telah mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel, dan kedua negara telah terlibat dalam perang proksi yang berlangsung cukup lama.

“Oleh karena itu, perkiraan saya adalah bahwa permusuhan antara keduanya tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan konfrontasi lanjutan bisa terjadi kapan saja,” tutup Said. ** domi.

 

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah RI Didesak Minta Penjelasan Australia Soal Penangkapan Nelayan Papua

    Pemerintah RI Didesak Minta Penjelasan Australia Soal Penangkapan Nelayan Papua

    • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian Kelautan Perikanan untuk aktif memantau perkembangan kondisi nelayan Papua yang ditangkap oleh otoritas Australia. “Kami harap Kemenlu RI segera membangun komunikasi intensif bersama pemerintah Australia untuk meminta penjelasan resmi. Sehingga kedua pihak mendapatkan solusi terbaik bagi […]

  • Sekolah Rakyat Terapkan Sistem Asrama, Sudah Banyak Kisah Suksesnya

    Sekolah Rakyat Terapkan Sistem Asrama, Sudah Banyak Kisah Suksesnya

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.Com – Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan lebih luas dan berkualitas kepada keluarga miskin akan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah Rakyat akan memberikan layanan pendidikan gratis berkonsep asrama dengan lingkungan berkualitas. “Presiden ingin memuliakan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar wong cilik bisa bangkit dan berperan signifikan […]

  • Menteri PKP Dorong Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Papua Barat Daya

    Menteri PKP Dorong Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Papua Barat Daya

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kementeria Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Papua Barat Daya melalui pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik permukiman, tetapi juga peningkatan kualitas hidup serta penguatan ekonomi masyarakat setempat. Komitmen itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan […]

  • Jebret! Jokowi Tanda Tangan UU Kesehatan, Belanja Wajib 5 Persen Hilang

    Jebret! Jokowi Tanda Tangan UU Kesehatan, Belanja Wajib 5 Persen Hilang

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023. Aturan itu diundangkan pada 8 Agustus 2023 dan otomatis langsung berlaku. Namun ada beberapa hal baru yakni tentang pembiayaan, pasalnya tidak ada lagi aturan belanja wajib (mandatory spending) kesehatan 5%. Fokus penganggaran kesehatan baik di pusat maupun […]

  • Ketua MA RI Lantik 21 Pejabat Pengadilan Tingi, Berikut Nama-namanya :

    Ketua MA RI Lantik 21 Pejabat Pengadilan Tingi, Berikut Nama-namanya :

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Mahkmah Agung (MA RI) Dr. Syarifuddin menyampaikan Aparat Penegak Hukum bertanggungjawab untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai epicentrum of justice. Ia menilai  tempat dimana keadilan terlahir dan menjadi tumpuan harapan masyarakat. Dr. Syarifuddin mengatakan bahwa Lembaga peradilan yang menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, agar tidak berubah menjadi sumber masalah. “Saya kembali mengingatkan […]

  • Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

    Ismail Asso : Revitalisasi Honai Kaneke sebagai Inti Adat Budaya Papua Pegunungan

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    PAPUA PEGUNUNGAN,KABARDAERAH.COM– Pemerhati Adat Budaya Papua,sekaligus Anggota MRP Papua Pegunungan Pokja Agama Unsur -Agama Islam, Ismail Asso menegaskan, bahwa UU Otsus mengamanatkan Pembangunan DOB Papua harus berdasarakan kearifan lokal atau pembangunan Papua harus berdasarakan nilai-nilai kultural Asli Papua. “Semangat (spirit) Adat Budaya selain nilai-nilai asing dan baru seperti agama di Papua sejatinya memiliki nilai-nilai spritualisme […]

expand_less