Seperti Apa, Peran Indonesia Dalam Boikot Dan Isolasi Terhadap Israel
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
- visibility 140
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com-Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar Diskusi Mingguan dengan tema: “Peran Indonesia dalam Boikot dan Isolasi Terhadap Israel”.
Diskusi bertempat di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V Lt.2 Kompleks MPR/DPR/DPD RI,menghadirkan pembicara ; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A (Wakil Ketua MPR RI), Dr. H. Sukamta (Anggota MPR Fraksi PKS), dan Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A. (Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional).
Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, wajar bagi Pemerintah untuk menguatkan relasi dengan negara-negara yang pro terhadap Palestina sebab memiliki pasar ekonomi yang besar.
Ia menegaskan, bahwa penting bagi DPR RI untuk mengambil sikap atas resolusi penolakan pembentukan negara Palestina yang disahkan parlemen Israel, Knesset, serta fatwa hukum yang dikeluarkan ICJ, dengan menggandeng parlemen dari negara-negara lainnya.
“Untuk bersama-sama mengusulkan agar Israel yang dihukum oleh lembaga parlemen sedunia untuk dikeluarkan dari keanggotaan,” kata dia.
“Saya yakin negara-negara yang lebih pro dengan perdamaian, pro dengan Palestina, juga adalah pasar besar, pasar ekonomi yang sangat besar, dan karenanya wajar pemerintah menguatkan relasi dengan pasar besar yang pro dengan Palestina ini,” kata HNW.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi fatwa hukum Mahkamah Internasional atau ICJ (19/7), yang memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.
“Kalau ini adalah sesuatu yang terkait dengan masalah hukum, ya mestinya hukum itu ditegakkan, dan memang tidak cukup mudah karena memang ini permasalahan yang mengglobal dan melibatkan banyak pihak,” ujar politikus PKS ini.
Dikatakan bahwa sudah seyogianya Pemerintahan mengambil langkah serius untuk mengejawantahkan fatwa hukum ICJ melalui sejumlah produk aturan atau kebijakan.
“Karenanya beragam hal yang salah dengan itu (pendudukan Israel di Palestina) mestinya diseriusi oleh Pemerintah melalui beragam kewenangan atau kuasa yang dimiliki Pemerintah,” ia menambahkan.
Ditegaskan bahwa, sikap Indonesia yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina untuk dapat bebas dari penjajahan Israel sudah sewajarnya.
“Tentu secara prinsip Indonesia kan sudah membuat sikap, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, disampaikan juga oleh Pak Prabowo, disampaikan oleh Bu Menlu bahwa Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel,” demikian kata pria yang akrab disapa HNW ini. ** Tim/DM.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar