Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Komisi IX DPR Dukung Menkes Beri Label ‘Color Guide’di Kemasan Minuman

Komisi IX DPR Dukung Menkes Beri Label ‘Color Guide’di Kemasan Minuman

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
  • visibility 90
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihakny berencana memberi label dengan warna atau color guide terkait kandungan gula di kemasan minuman.

Hal ini bertujuan menekan tingkat konsumsi gula di masyarakat Indonesia yang tinggi.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mendukung penuh kebijakan Menkes soal pemberian color guide di kemasan minuman.

“Pemberian label dengan pembeda warna rerkait informasi kadar gula ini menurut saya harus diapresiasi karena merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi konsumsi MBDK,” kata Nurhadi, Kamis (11/7/2024).

Bedasarkan, data dari GlobalData Q2 2021 Consumer Survey pada Juni 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) tertinggi di Asia Pasifik.

“Karena itu, konsumsi MBDK secara berlebih berisiko meningkatkan kejadian obesitas, diabetes, hipertensi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner dan menyebabkan APBN untuk kesehatan membengkak,” ujar politikus NasDem ini.

Selain itu, dari 30 negara telah memperkenalkan label semacam itu, dengan sukses besar. Di Chile, penjualan minuman dengan label tidak sehat turun 25 persen setelah 1,5 tahun.

Akan tetapi menurut legislator dapil Jatim VII ini mengatakan, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan kampanye nasional mengenai waspada terhadap pengkonsumsian gula, garam, dan lemak berlebih. Agar meningkatkan kewaspadaan dan literasi masyarakat terhadap risiko konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)..** sp.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Kalbar Nyantap Hidangan Menu MBG Bareng Siswa di Pontianak

    Gubernur Kalbar Nyantap Hidangan Menu MBG Bareng Siswa di Pontianak

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    msinews.com –  Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan, menyantap hidangan bersama siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Pontianak, hal ini merupakan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kegiatan ini dilakukan oleh Guberbur Kalbar tersebut, untuk memastikan menu MBG yang disediakan memenuhi standar gizi dan kualitas yang layak bagi para siswa. “Alhamdulillah, […]

  • Prasasti Talang Tuo dan Taman Sriwijaya untuk Kemakmuran Makhluk Hidup

    Prasasti Talang Tuo dan Taman Sriwijaya untuk Kemakmuran Makhluk Hidup

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Oleh : Nurhadi Rangkuti SEBONGKAH BATU tertelungkup di dataran rawa. Tempat itu bernama Talang Tuo, letaknya di barat laut Bukit Siguntang, dengan jarak lurus lima kilometer. L.C. Westenenk, Residen Palembang, menemukan batu itu pada 17 November 1920.  Permukaan batu pasir itu seluas 50 X 80 cm dan  terdapat empat belas baris tulisan Pallawa, India, menggunakan […]

  • Buntut Kasus Suap di Tubuh TNI, Mahfud MD Sepakat UU Peradilan Militer Perlu di Revisi

    Buntut Kasus Suap di Tubuh TNI, Mahfud MD Sepakat UU Peradilan Militer Perlu di Revisi

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sependapat bila perlunya revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Opini ini muncul setelah dua TNI aktif di Basarnas RI terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kasusnya tidak bisa diusut oleh Peradilan Tipikor. “Ya nanti kami agendakan, kan sudah ada di prolegnas, ya. Di prolegnas jangka panjang. […]

  • Sinergi Dapur SPPG Cibingbin dan Petani Lokal Dorong Kemandirian Pangan Desa

    Sinergi Dapur SPPG Cibingbin dan Petani Lokal Dorong Kemandirian Pangan Desa

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    msinews.com – Kolaborasi antara mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPS) Cibingbin, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Dan petani lokal dukung kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cibingbin, Kecamatan Bojong dan sekitarnya. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa. Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Cibingbin, […]

  • Bamsoet: MPR Sepakat Amendemen UUD 1945 Dibahas Usai Pesta Demokrasi

    Bamsoet: MPR Sepakat Amendemen UUD 1945 Dibahas Usai Pesta Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo merencanakan amendemen Undang-undang Dasar 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. “Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu,” kata Bamsoet di kutip cnni Rabu (9/8). Bamsoet (sapaan akrab_red) mengatakan pembahasan amandemen usai pemilu 2024 agar tidak ada suatu kepentingan politik 2024. Ia menilai isu penundaan […]

  • Buntut Polusi Udara di Wilayah Jabodetabek, Pemerintah Bakal Hapus BBM Pertalite

    Buntut Polusi Udara di Wilayah Jabodetabek, Pemerintah Bakal Hapus BBM Pertalite

    • calendar_month Sabtu, 2 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta.Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung rencana pemerintah yang akan menghapus bakan bakar Pertalite pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi emisi kendaraan bermotor. Mengingat Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. “Keinginan kita untuk menuju net zero emission 2060 memang […]

expand_less