Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
  • visibility 130
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024/1445 Hijriah.

Dalam kesempatan itu, pengamat Haji, Ade Marfuddin mengatakan, haji baru saja bergerak selesai, semua jamaah sudah fokus di Mekah kalau sudah selesai banyak catatan-catatan dari temuan dari panwas.

“Tentunya kalau saya lebih kepada masyarakat yang tidak menggunakan anggaran negara.Dan Alhamdulillah team saya di sana sudah bergerak dan memberikan informasi yang rutin dan update. Bahwasannya, Haji dari tahun ke tahun selalu menyisakan catatan dan masalah kalau tahun lalu mencatat kita adalah mujdalifah bagian dari trading topik kita karena banyak jamaah haji yang kepanasan di sana, belum terangkut sampai saat ini.”kata nya mengawali pembahasannya.

Lanjut dia, bahwa Kalau diurut memang Haji ini kan ada hanya 5 hari dan 3 tempat. Jadi, yang menjadi urutan berkumpulnya masa dan bukan hanya 241.000 tapi sudah jutaan orang di mana ada musibah itu arafah ,Muzdalifah jaminan menjadi pusat bertemunya berkumpulnya peserta haji.

” Mengingat acara Haji ini belum selesai,sehingga tema evaluasi catatan belum sepenggal ini belum utuh karena hajinya belum selesai. Tentunya kalau kata kang Maman menyampaikan hanya sepintas tentang kisah kemudian penerbangan, transportasi ada sesuatu yang memang saya bilang belum selesai.” urainya.

“Mungkin kalau hanya kita bicara haji dari sisi apakah manajemennya yang salah ,atau kebijakannya yang salah. Padahal undang-undang sudah jelas mengatur semua tapi juga ternyata di Haji ini kan tataran pelaksanaan selalu muncul tiap tahun.”

“Bisa dibayangkan kalau kita misalnya karena yang sekarang topik menjadi besar itu kan masalah Mina. Nah, masalah Mina kemudian juga adalah overloadnya koper kapasitif yang jumlah jamaah dibanding dengan tenda yang hanya 120 meter diukur diisi oleh 160 orang dimana 500 orang harus antri dengan jumlah 20 toilet ini kan permasalahan jadi tidak sebanding antara kuantitas jamaah kita dengan fasilitas yang tersedia.” tutunya.

Dijelaskan perlu dibangun kesamaan pandangan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sebagai tempat pengiriman jamaah haji, apakah membangun diplomasinya jalan atau tidak ?

“Jangan kita serakah meminta kuota tambahan sementara tahu berapa sih kapasitas dari Mina itu bisa menampung jemaah ini diukur .Kalau misalnya itu sudah tahu jumlahnya hanya memuat 3 juta jangan minta 3 juta 500 pasti akan rupiah sama dengan 150.000 orang di padatkan begitu di tiketnya dijual 200 yang tentunya akan berubah.” imbuhnya.

Masih kata pengamat Haji ini, yang menjadi sebuah masalah walaupun sering dikatakan bahwa Mina itu adalah seperti rahim seorang Ibu, seberapa pun akan terus seperti karet mengembang, tapi pada proses jasa itu tidak demikian. Inikan pelayanannya maksimal yang paling murah diberikan oleh pemerintah .

“Karena itu, sebaik-baik konsumen atau pelanggan jamaah haji dalam hal ini adalah Rohnya. Nah, saya melihat bahwa ini yang tidak tuntas. Tidak tuntasnya dilihat dalam mengukur antara kekuatan daya tampung dengan jumlah jamaah. Lalu soal solusinya tentu nanti bicara solusi ke depan dia tambah lagi ini kan persoalannya.” imbuhnya. ** DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pegubin Bertemu dengan Para Petani Distrik Iwor

    Bupati Pegubin Bertemu dengan Para Petani Distrik Iwor

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Iwur,msinews.com-Bupati Kabupaten Penggunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana menggelar pertemuan dengan para Petani di wilayah Pegubin. Adapun peserta yang hadir terdiri dari para pertani  pisang, pinang, padi ladang, coklat, durian, singkong di distrik iwur sekaligus memberikan dana utk merangsang petani utk meningkatkan produktivitas sebagai ketahanan pangan daerah. Spei Yan berkesempatan membeli hasil bumi berupa […]

  • Mendagri Minta Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan Dilaksanakan Sesuai Arahan Presiden

    Mendagri Minta Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan Dilaksanakan Sesuai Arahan Presiden

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Gubernur Papua Pegunungan Terkait Program 3 Juta Rumah dan 2.200 Rumah di Provinsi Papua Pegunungan. […]

  • Kemenag Terima Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP, Bidang Apa Saja?

    Kemenag Terima Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP, Bidang Apa Saja?

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama menerima lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Surat Keputusan (SK) lisensi ini diberikan setelah melalui proses full assessment yang ketat dan komprehensif, serta perbaikan dan penyempurnaan dokumen. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen LSP dalam memastikan kompetensi tenaga […]

  • Debat Cawapres: Roy Suryo VS Hasyim Asy’ari Bersitegang

    Debat Cawapres: Roy Suryo VS Hasyim Asy’ari Bersitegang

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Cuitan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mengenai penggunaan tiga mikrofon oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat cawapres menuai perdebatan sengit. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menanggapi dengan membantah tudingan Roy Suryo dan menyebutnya ‘tukang fitnah’. Baca juga : KPU Tuding Roy Suryo Sebarkan Fitnah terkait Debat Cawapres  […]

  • Ini Tiga Skema Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

    Ini Tiga Skema Pembayaran PPPK di Daerah, Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 47
    • 0Komentar

    JAKARTASINEWS.COM- Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi […]

  • Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

    Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 334
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri kepada awak media usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara hybrid dari Ruang […]

expand_less