Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

Minus Malum Pelayanan Jemaah Haji 2024, Ini Kata Pengamat Haji

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
  • visibility 228
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024/1445 Hijriah.

Dalam kesempatan itu, pengamat Haji, Ade Marfuddin mengatakan, haji baru saja bergerak selesai, semua jamaah sudah fokus di Mekah kalau sudah selesai banyak catatan-catatan dari temuan dari panwas.

“Tentunya kalau saya lebih kepada masyarakat yang tidak menggunakan anggaran negara.Dan Alhamdulillah team saya di sana sudah bergerak dan memberikan informasi yang rutin dan update. Bahwasannya, Haji dari tahun ke tahun selalu menyisakan catatan dan masalah kalau tahun lalu mencatat kita adalah mujdalifah bagian dari trading topik kita karena banyak jamaah haji yang kepanasan di sana, belum terangkut sampai saat ini.”kata nya mengawali pembahasannya.

Lanjut dia, bahwa Kalau diurut memang Haji ini kan ada hanya 5 hari dan 3 tempat. Jadi, yang menjadi urutan berkumpulnya masa dan bukan hanya 241.000 tapi sudah jutaan orang di mana ada musibah itu arafah ,Muzdalifah jaminan menjadi pusat bertemunya berkumpulnya peserta haji.

” Mengingat acara Haji ini belum selesai,sehingga tema evaluasi catatan belum sepenggal ini belum utuh karena hajinya belum selesai. Tentunya kalau kata kang Maman menyampaikan hanya sepintas tentang kisah kemudian penerbangan, transportasi ada sesuatu yang memang saya bilang belum selesai.” urainya.

“Mungkin kalau hanya kita bicara haji dari sisi apakah manajemennya yang salah ,atau kebijakannya yang salah. Padahal undang-undang sudah jelas mengatur semua tapi juga ternyata di Haji ini kan tataran pelaksanaan selalu muncul tiap tahun.”

“Bisa dibayangkan kalau kita misalnya karena yang sekarang topik menjadi besar itu kan masalah Mina. Nah, masalah Mina kemudian juga adalah overloadnya koper kapasitif yang jumlah jamaah dibanding dengan tenda yang hanya 120 meter diukur diisi oleh 160 orang dimana 500 orang harus antri dengan jumlah 20 toilet ini kan permasalahan jadi tidak sebanding antara kuantitas jamaah kita dengan fasilitas yang tersedia.” tutunya.

Dijelaskan perlu dibangun kesamaan pandangan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sebagai tempat pengiriman jamaah haji, apakah membangun diplomasinya jalan atau tidak ?

“Jangan kita serakah meminta kuota tambahan sementara tahu berapa sih kapasitas dari Mina itu bisa menampung jemaah ini diukur .Kalau misalnya itu sudah tahu jumlahnya hanya memuat 3 juta jangan minta 3 juta 500 pasti akan rupiah sama dengan 150.000 orang di padatkan begitu di tiketnya dijual 200 yang tentunya akan berubah.” imbuhnya.

Masih kata pengamat Haji ini, yang menjadi sebuah masalah walaupun sering dikatakan bahwa Mina itu adalah seperti rahim seorang Ibu, seberapa pun akan terus seperti karet mengembang, tapi pada proses jasa itu tidak demikian. Inikan pelayanannya maksimal yang paling murah diberikan oleh pemerintah .

“Karena itu, sebaik-baik konsumen atau pelanggan jamaah haji dalam hal ini adalah Rohnya. Nah, saya melihat bahwa ini yang tidak tuntas. Tidak tuntasnya dilihat dalam mengukur antara kekuatan daya tampung dengan jumlah jamaah. Lalu soal solusinya tentu nanti bicara solusi ke depan dia tambah lagi ini kan persoalannya.” imbuhnya. ** DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

    Gaji BPD Desa 2024 Meningkat, Berikut Informasi Terkini :

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Gaji Badan Permusawartan Desa (BPD) pada tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam artikel ini. BPD, sebagai lembaga penting yang mewakili aspirasi masyarakat desa, memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran desa. Dengan perincian gaji yang baru diumumkan, ini menjadi informasi menarik yang patut disimak. Baca juga : Kapolda Copot Kapolsek […]

  • Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    Senator Agita Soroti Penguatan Layanan Kesehatan Mental dan Kepastian Regulasi Psikolog di Daerah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 332
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental di masyarakat yang memerlukan penanganan serius dan sistematis. Menurutnya, Puskesmas sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan menangani gangguan kesehatan mental. Demikian disampaikannya pada […]

  • Pemda Lampung Larang ASN Pakai Elpiji 3 Kg, Kabid ESDM LPG Jagan Bilang Kosong.

    Pemda Lampung Larang ASN Pakai Elpiji 3 Kg, Kabid ESDM LPG Jagan Bilang Kosong.

    • calendar_month Minggu, 6 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Belakangan ini ramai informasi larangan ASN menggunakan  gas subsidi 3 kg di propinsi Lampung mulai dari Bupati atau Wali Kota melalui surat edarannya masing-masing. Walikota Kota Bandur Lampung Eva Dwiyana mengimbau, kepada ASN di bawah kepemimpinannya untuk tidak menggunakan gas subsidi 3 kg. “Yang lama memang tidak boleh digunakan untuk menengah atas (PNS, red) […]

  • Rieke Diah Pitaloka : Putus Rantai Perbudakan Modern, Perkuat PPA-PPI,Revisi UU TPPO Ratifikasi Kilo 190

    Rieke Diah Pitaloka : Putus Rantai Perbudakan Modern, Perkuat PPA-PPI,Revisi UU TPPO Ratifikasi Kilo 190

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    TANGGAL 23 Agustus diperingati UNESCO sebagai International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition. Tanggal ini merujuk pada pemberontakan orang-orang yang diperbudak di Saint-Domingue, kini Haiti, pada malam 22–23 Agustus 1791. Perlawanan tersebut menjadi tonggak penting perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik. Lebih dari dua abad kemudian, rantai perbudakan memang tidak selalu […]

  • Fenomena Gempa di Kalimantan: Ini Penjelasan dan Analisis Ahli

    Fenomena Gempa di Kalimantan: Ini Penjelasan dan Analisis Ahli

    • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Banjarmasin, MSINews.com – Pakar Bidang Ilmu Rekayasa Geologi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan, Adip Mustofa, mengungkapkan bahwa fenomena gempa di Pulau Kalimantan disebabkan oleh pergerakan patahan batuan bumi yang bergeser dari arah pasifik menuju ke pulau tersebut. Menurut Adip, pergerakan batuan tersebut telah terjadi sejak zaman batu ratusan juta tahun lalu, […]

  • RDP dengan Dirjen Migas, Komisi VII : Target Produksi Migas Sangat tidak Realistis

    RDP dengan Dirjen Migas, Komisi VII : Target Produksi Migas Sangat tidak Realistis

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Produksi lifting Miga (Minyak dan Gas) yang hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan, sebesar 1 juta barel per hari (bph). Bahkan tren dari tahun ke tahun, lifting migas tersebut cenderung menurun. Hal tersebut dipertanyakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen […]

expand_less