Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » KPK Didesak Segera Tindaklanjuti Tiga Laporan Dugaan Korupsi di Sumsel

KPK Didesak Segera Tindaklanjuti Tiga Laporan Dugaan Korupsi di Sumsel

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
  • visibility 107
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menindaklanjuti tiga laporan dugaan korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini disampaikan Aktivis antikorupsi dari Komunitas Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel melaporkan adanya tiga laporan sudah disampaikan kepada KPK pada Selasa, 25 Februari 2025.

Menurut para pegiat antikorupsi, kasus yang dilaporkan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK diKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, belum lama ini.

“Hari ini kami pegiat antikorupsi Sumatera Selatan kembali mendatangi KPK untuk menanyakan perkembangan laporan kami yang sudah beberapa minggu lalu diajukan. Kasus ini, khususnya terkait dugaan gratifikasi pembangunan villa, yang mana kita telah melaporkan pejabat penting Sumsel,” ungkap Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, Senin (17/3/2025).

Ditegaskan Harda, pihaknya berharap KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Proyek pembangunan villa yang diduga sarat dengan praktik korupsi ini, memiliki luas 16 hektare dan diduga melibatkan hingga tujuh kepala dinas.

Lebih lanjut, Harda mengungkapkan bahwa Arifia Hamdani, salah satu pihak yang mengetahui perihal proyek tersebut, siap memberikan bantuan dan menjadi saksi untuk mengungkap lebih dalam dugaan keterlibatan pejabat terkait.

KPK harus memproses ini, tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai ini menjadi catatan buruk bahwasanya KPK tidak jauh lebih tegas dari Kejaksaan Agung,” kata Harda.

Senada dengan itu, Koordinator K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan, juga menuntut agar laporan yang telah diajukan segera ditindaklanjuti.

“Kita minta supaya proses pengaduan dari K-MAKI segera ditindaklanjuti. Sebab, kami sudah melampirkan data yang lengkap, melampirkan juga saksi yang di BAP, dan semua bukti-bukti lain. Kami berharap KPK segera untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.

Diketahui, Laporan yang disampaikan K-MAKI Sumsel meliputi tiga dugaan korupsi, yakni terkait dokumen palsu Bank SB, PT SMS, dan pembangunan vila milik kepala daerah di Sumsel.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Tegaskan Penolakan

    Jokowi Pastikan Kabinet Tetap Solid Meski Mahfud Mundur

    • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta, MSNew.com – Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengonfirmasi bahwa kabinet yang dipimpinnya tetap solid, menyusul pengumuman resmi Mahfud Md yang akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Baca juga : MAKI Bakal Cabut Gugatan terkait Suap dan Gratifikasi Eddy Hiariej “Sangat solid,” ujar Jokowi kepada media pada Rabu […]

  • Presiden Ingin Bansos Tepat Sasaran, Berbasis DTSEN yang Sudah Diuji Petik

    Presiden Ingin Bansos Tepat Sasaran, Berbasis DTSEN yang Sudah Diuji Petik

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Presiden Prabowo Subianto ingin bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menghadiri Rapat Terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2025). “Presiden […]

  • Rugikan Driver Ojol, Komisi V Tolak Potongan Aplikasi 30 Persen

    Rugikan Driver Ojol, Komisi V Tolak Potongan Aplikasi 30 Persen

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI Syafiuddin Asmoro menolak kebijakan potongan aplikasi 30 persen untuk driver ojek online (Ojol). Sebab, potongan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi. Dia meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas […]

  • Tanggapan Komisi II DPR Terkait Pemecatan Ketua KPU RI akibat Tindakan Asusila oleh DKPP 

    Tanggapan Komisi II DPR Terkait Pemecatan Ketua KPU RI akibat Tindakan Asusila oleh DKPP 

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) memberhentikan atau memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,Hasyim Asy’ari atas kasus asusila. Menanggapi pemecatan terhadap Ketua KPU RI itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan pemberhentian  Hasyim Asy’ari karena persoalan asusila menjadi catatan buruk bagi KPU. Junimart pun mengaku, sejak lama sudah kerap memberikan kritik […]

  • Polda Sumut

    Polda Sumut Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi, Salah Satunya Kadisdik

    • calendar_month Senin, 5 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Medan, MSINews.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) secara resmi menetapkan AH sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan atau penerimaan hadiah dalam seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara anggaran 2023. Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, menyampaikan […]

  • politisi pkb

    Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menyatakan, pihaknya siap berjihad ke Myanmar untuk membela Rohingya jika hal itu bisa dilakukan. Hal itu untuk menepis anggapan bahwa warga Nahdlatul Ulama dan juga kader PKB kurang keras terkait krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. “Ada pihak lain yang menganggap bahwa NU kurang keras, […]

expand_less