Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
  • visibility 231
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – McDonald’s Malaysia mengajukan gugatan ganti rugi senilai 6 juta ringgit (sekitar US$1,31 juta atau Rp 20,1 miliar) terhadap gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS) Malaysia.

Gerakan tersebut dituduh menyebarkan pernyataan palsu dan memfitnah di media sosial, mengaitkan restoran cepat saji tersebut dengan Israel.

Baca juga : Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Sumedang, Puluhan Rumah Rusak

Pemegang lisensi McDonald’s di Malaysia, Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (GAR), mengklaim bahwa serangkaian unggahan oleh BDS Malaysia telah merugikan bisnis mereka.

GAR menuduh BDS Malaysia menghasut masyarakat untuk memboikot McDonald’s Malaysia, mengakibatkan penurunan pendapatan signifikan dan pemutusan hubungan kerja.

Menanggapi gugatan tersebut, BDS Malaysia dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan oleh McDonald’s Malaysia. Pihak BDS Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum.

Situasi ini mencuat karena Malaysia, dengan mayoritas penduduk muslimnya, secara historis mendukung Palestina.

Merek-merek makanan cepat saji yang dianggap mendukung Israel sering menjadi sasaran aksi boikot di negara tersebut.

Baca juga : Jokowi Beli Makanan Ringan di Surakarta Jelang Tahun Baru 2024.

Gugatan ini membawa ketegangan antara hak berpendapat dan dampak ekonomi, memunculkan pertanyaan seputar batas antara aktivisme sosial dan perlindungan bisnis.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi sorotan dalam kasus yang menggabungkan isu geopolitik, hak asasi manusia, dan keberlanjutan bisnis.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahkota “Maitreya” Crivijaya 

    Mahkota “Maitreya” Crivijaya 

    • calendar_month Minggu, 6 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 475
    • 0Komentar

    Oleh : Syamsul Noor ARTEFAK arkeologis seperti prasasti dan arca, dalam konteks ilmu komunikasi pada dasarnya merupakan alat atau media komunikasi. Oleh karena itu artefak dimaksud dapat dipandang sebagai representasi realitas ~ dalam konteks sejarah tentu mengandung pesan-pesan tentang peristiwa pada masa lampau. Arca Bodhisatva Maitreya adalah salah satu artefak arkeologis peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yang […]

  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) Ke-3 Pada 2027

    Indonesia Jadi Tuan Rumah Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) Ke-3 Pada 2027

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM–Lebih dari 40 pimpinan parlemen dan organisasi internasional sepakat Indonesia jafi Tuan Rumah sekaligus ketua sidang Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) ke-3 yang akan digelar pada 2027. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam ISC-2 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada 26–28 Agustus 2026. Forum tersebut dibuka oleh Presiden Senat Kamboja sekaligus mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. […]

  • Gelar Kunker di Kota Sorong, Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Papua Barat

    Gelar Kunker di Kota Sorong, Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Papua Barat

    • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong,Provinsi Papua Barat,Senin 10 Oktober 2025. Kunker kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Ia mengatakan kegiatan seperti ini merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah sekaligus melakukan fungsi anggaran. ”Kehadiran tim ingin mendengar informasi dan masukan […]

  • Pimpinan MPR RI Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan Muhaimin Iskandar

    Pimpinan MPR RI Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan Muhaimin Iskandar

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pimpinan MPR RI melaksanakan kunjungan Silaturahmi Kebangsaan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa di DPP PKB, Jl. Raden Saleh Raya No.9 Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat,Sabtu (8/6/2024). Adapun kunjungan kali ini Ketua MPR RI Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA didampingi Dr. Ahmad Bawah,Fadel Muhammad dan H. Jazilul Fawaid sebagai wakil Ketua MPR.RI. Patauan media ini di lokasi, Ketua MPR […]

  • Kemenag Umumkan 52.325 Guru Peserta PPG Daljab 2026, Cek Akun dan Lapor Diri!

    Kemenag Umumkan 52.325 Guru Peserta PPG Daljab 2026, Cek Akun dan Lapor Diri!

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 667
    • 0Komentar

    Jakarta,MSINEWS.com-Kementerian Agama telah mengumumkan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2026. Sebanyak 52.325 guru binaan Kemenag dapat mengikuti PPG tahun ini. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Amin Suyitno, menyampaikan bahwa pengumuman peserta ini telah dirilis secara serentak pada 6 November 2026. Jumlah peserta mencakup 38.695 guru madrasah (23.217 Mapel Agama) dan […]

  • Wacana Pemberhentian Wapres Gibran, Komisi III: Tidak Mudah Lakukan Impeachment

    Wacana Pemberhentian Wapres Gibran, Komisi III: Tidak Mudah Lakukan Impeachment

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah merespon wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik itu dinilai tidak mudah dilaksanakan, karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Abdullah mengatakan, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden RI dapat dilakukan, jika Presiden melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, […]

expand_less