Mutasi Rawan Intervensi, Komisi I: TNI Tak Boleh Main Dua Kaki
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
- visibility 99
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh menyoroti pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI. Dia meminta proses rotasi prajurit tidak dilakukan karena adanya intervensi politik dari pihak luar. Petinggi TNI tak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda.
Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh mengatakan, dirinya cukup kaget ketika mutasi perwira tinggi dibatalkan hanya selang beberapa hari setelah ditetapkan. Tentu, hal itu tidak lazim dan menimbulkan tanya di tengah masyarakat.
“Akhirnya muncul banyak spekulasi dan anggapan dari masyarakat. Karena nggak biasanya mutasi dibatalkan setelah ditetapkan,” beber Kang Oleh, Senin (5/5/2025).
Apalagi, kata Kang Oleh, mutasi itu dilakukan salah satunya kepada anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo. Mutasi itu kemudian dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tentu ini tidak baik untuk TNI. Citra TNI jadi buruk, karena banyak masyarakat yang menduga adanya kepentingan politik dalam proses mutasi,” papar legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.
Kang Oleh mengatakan, jangan sampai ada intervensi politik dari luar dalam proses mutasi. Rotasi prajurit harus betul-betul dilakukan karena kepentingan organisasi TNI, agar kinerja lembaga semakin baik. Jadi, bukan karena permintaan orang lain.
Dia menegaskan bahwa prajurit TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda. Secara hirarki, petinggi TNI harus tunduk kepada presiden.
Jadi, petinggi TNI tidak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda. Yaitu, mengikuti perintah presiden, tapi di sisi lain juga mengikuti keinginan politik pihak lain. Petinggi TNI harus mengetahui siapa yang menjadi atasan mereka.
“Kepentingan politik dari luar jangan sampai merusak TNI. Ini sangat penting diperhatikan, terutama bagi perwira tinggi TNI,” beber Kang Oleh.
Untuk itu, Kang Oleh meminta agar pembatalan mutasi perwira tinggi menjadi pelajaran dan bahan evaluasi agar tidak terjadi persoalan yang sama. Mutasi harus betul-betul dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. **
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar