Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

McDonald’s Gugat BDS Malaysia, Tuntut Ganti Rugi 6 Juta Ringgit

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
  • visibility 161
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – McDonald’s Malaysia mengajukan gugatan ganti rugi senilai 6 juta ringgit (sekitar US$1,31 juta atau Rp 20,1 miliar) terhadap gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS) Malaysia.

Gerakan tersebut dituduh menyebarkan pernyataan palsu dan memfitnah di media sosial, mengaitkan restoran cepat saji tersebut dengan Israel.

Baca juga : Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Sumedang, Puluhan Rumah Rusak

Pemegang lisensi McDonald’s di Malaysia, Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (GAR), mengklaim bahwa serangkaian unggahan oleh BDS Malaysia telah merugikan bisnis mereka.

GAR menuduh BDS Malaysia menghasut masyarakat untuk memboikot McDonald’s Malaysia, mengakibatkan penurunan pendapatan signifikan dan pemutusan hubungan kerja.

Menanggapi gugatan tersebut, BDS Malaysia dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan oleh McDonald’s Malaysia. Pihak BDS Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum.

Situasi ini mencuat karena Malaysia, dengan mayoritas penduduk muslimnya, secara historis mendukung Palestina.

Merek-merek makanan cepat saji yang dianggap mendukung Israel sering menjadi sasaran aksi boikot di negara tersebut.

Baca juga : Jokowi Beli Makanan Ringan di Surakarta Jelang Tahun Baru 2024.

Gugatan ini membawa ketegangan antara hak berpendapat dan dampak ekonomi, memunculkan pertanyaan seputar batas antara aktivisme sosial dan perlindungan bisnis.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi sorotan dalam kasus yang menggabungkan isu geopolitik, hak asasi manusia, dan keberlanjutan bisnis.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Revisi UU IKN, Bappenas Sebut Ada Pertanyaan HGU dan HPL

    DPR Revisi UU IKN, Bappenas Sebut Ada Pertanyaan HGU dan HPL

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mngesahkan revisi UU (Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negera (IKN) Nusantara hari ini  melalui rapat paripurna. Namun Bapemas menyampaikan ada beberapa pertanyaan terkait tanah HGU, HPL dengan paruh waktu 95 tahun. DPR sahkan revisi UU IKN ini merupakan langkah signifikan dalam pengembangan proyek IKN […]

  • Pj Gubernur Babel Tanam Satu Juta Pohon dalam Enam Bulan, Targetkan 2,5 Juta dalam Satu Tahun.

    Pj Gubernur Babel Tanam Satu Juta Pohon dalam Enam Bulan, Targetkan 2,5 Juta dalam Satu Tahun.

    • calendar_month Sabtu, 27 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Pangkalpinang, msinews.com -Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA melaksanakan gerakan menanam bibit pohon, diikuti sekitar 500 orang peserta. Penanaman bibit pohon secara simbolis dilakukan bertepatan dengan launching program Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (Semarak Babel) 2024, di kawasan Gedung Olahraga (GOR) Sahabudin, Selasa pagi, (23/7) lalu. Penanaman bibit pohon berjumlah lebih kurang 131.103 batang […]

  • Menkeu

    Sri Mulyani Kucurkan Rp.16 T untuk Pemilu “Realisasi 43,2%

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) telah mencapai Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024. Dari angka tersebut, anggaran pemilu yang baru diselesaikan untuk pemilihan presiden hingga calon legislatif telah mencapai 43,2 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp38,3 triliun. Baca juga : Hadi Tjahjanto […]

  • Dirjen Perhub Sebut,Tahun 2024 Momentum Maskapia Bisa Pulih Kembali 100 Persen

    Dirjen Perhub Sebut,Tahun 2024 Momentum Maskapia Bisa Pulih Kembali 100 Persen

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Putu Eka Cahyadi mengatakan,  saat ini perkembangan maskapia sudah mencapai 83 persen. Dirinya optimis tahun 2024 merupakan momentum sektor transportasi udara bisa pulih kembali 100 persen, seperti sebelum pandemi. Ditegaskan, bahwa sektor transportasi udara sudah mulai menuju pemulihan, setelah dihantam pandemi. “Kini masyarakat mulai kembali […]

  • Seluruh DPRD di Indonesia Diminta Kawal APBD Agar Lebih Produktif

    Seluruh DPRD di Indonesia Diminta Kawal APBD Agar Lebih Produktif

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] memiliki peran penting untuk mendorong daerah lebih berdaya. Terutama saat ini pemerintah daerah (Pemda) memiliki tantangan kompleks seiring perkembangan digitalisasi, persoalan batas wilayah, hingga perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto,saat menghadiri Seminar, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan […]

  • DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

    DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas otonomi daerah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam forum tersebut, DPD RI menegaskan komitmennya mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Wakil Ketua DPD RI GKR […]

expand_less